Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2025

Detail Metadata

Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Letjend. S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon:	(031) 8550222
Faksimile:	(031) 8550101
Email:	mail@bpbd.jatimprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Eselon 2:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur
Alamat:	Jl. Letjend. S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	mail@bpbd.jatimprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sejak tahun 2019, Indeks Risiko Bencana (IRB) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur Provinsi Jawa Timur. Indeks risiko bencana merupakan indikator tujuan dari misi ke-4 yaitu melaksanakan Pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Tujuan Kegiatan
1. Mengukur indeks risiko bencana kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2. Memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah 3. Membantu penyelenggaraan kegiatan pengurangan risiko bencana

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2025-01-01 s.d. 2025-01-31

Desain

2025-01-01 s.d. 2025-01-31

Pengumpulan Data

2025-06-13 s.d. 2025-11-30

Pengolahan Data

2025-12-01 s.d. 2025-12-31

Analisis

2025-12-01 s.d. 2025-12-31

Diseminasi Hasil

2026-01-01 s.d. 2026-01-31

Evaluasi

2026-02-01 s.d. 2026-02-28

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana	Ketersediaan kebijakan/regulasi/peraturan daerah tentang penanggulangan bencana	Semua bentuk kebijakan/regulasi/peraturan daerah mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD, meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pembentukan BPBD	Ketersediaan aturan atau regulasi yang mengatur pembentukan BPBD di kabupaten/kota maupun provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Tentang pembentukan forum PRB	Ketersediaan aturan dan mekanisme yang mengatur pembentukan Forum PRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah yang tidak terikat dalam bentuk regulasi, namun dapat juga dalam bentuk kesepakatan internal organisasi (statuta, AD/ART, kode etik).	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	Ketersediaan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan dan standar operasional prosedur yang berlaku	Informasi kebencanaan meliputi 3 fase yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kebijakan daerah tentang RPB	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di daerah	Kebijakan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah berbagai kebijakan di daerah termasuk misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peraturan daerah tentang tataruang berbasis PRB	Terintegrasinya hasil kajian risiko bencana dengan penataan ruang di daerah	Peraturan Daerah tentang Tataruang berbasis PRB dimaksud adalah perda mengenai penataan ruang seperti RTRW, RDTR, dan RTBL, yang mengatur pemanfaatan ruang yang tidak memunculkan atau meningkatkan risiko bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Lembaga badan penanggulangan bencana daerah	Ada/tidaknya BPBD dan kesesuainnya pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah Pusat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Lembaga forum pengurangan risiko bencana	Ada/tidaknya Forum Pengurangan Risiko Bencana	Lembaga Forum PRB adalah forum yang telah memiliki landasan hukum (legal entity) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan dari multi pihak dalam upaya PRB.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Komitmen DPRD terhadap PRB	Ada/tidaknya bentuk komitmen DPRD terhadap PRB	Komitmen DPRD terhadap PRB adalah keterlibatan aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap seluruh aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Ketersediaan peta bahaya	Peta bahaya adalah peta yang berisikan data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana serta kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Ketersediaan peta bahaya	Peta kerentanan adalah peta berisikan data dan informasi yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar serta potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peta kapasitas dan kajiannya	Ketersediaan peta kapasitas	Peta kapasitas adalah peta berisikan data dan informasi yang mampu menggambarkan kemampuan daerah terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana penanggulangan bencana	Ketersediaan, proses penyusunan, dan pemanfaatan dokumen RPB di daerah	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana di Daerah yang merupakan Dokumen Daerah dan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah. RPB disusun untuk multi ancaman bencana di daerah yang mencakup tahapan PB (Pra, Saat, Pasca).	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	Ketersediaan sarana penyampaian informasi kebencanaan	Tersedianya sebuah sistem informasi kebencanaan di daerah yang terintegrasi antar sektor dan diseminasikan secara menyeluruh serta menjangkau semua lapisan masyarakat sebagai alat bantu pengambilan keputusan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	Ketersediaan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Terselenggaranya kegiatan rutin sosialisasi tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dapat berbentuk aktivitas komunitas, kegiatan diselenggarakan instansi tertentu, dll di setiap kecamatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha	Terselenggaranya mekanisme komunikasi lintas pemangku kepentingan	Terselenggaranya mekanisme komunikasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa kritis	Keterlibatan Pusdalops PB dalam memberikan informasi penting	Pusdalops PB memberikan informasi-informasi penting untuk menggerakkan masyarakat dalam menyelamatkan diri saat kejadian bencana sebagai upaya peringatan dini.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	Tersedianya sistem pendataan terkait kebencanaan	Tersedianya sebuah sistem pendataan terkait kebencanaan di daerah yang terintegrasi secara vertikal dan dimanfaatkan di kedua arah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi penggunaan pealatan PB	Tersedianya aktor pengguna peralatan PB yang tersertifikasi sebagai actor kunci dalam respons kejadian bencana di daerah. Peralatan PB yang dimaksud mengacu kepada lampiran Perka BNPB 11/2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan PB.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penyelenggaraan Latihan (Geladi) kesiapsiagaan	Terselenggaranya geladi kesiapsiagaan	Terselenggaranya latihan atau simulasi (geladi) mengenai kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai pelatihan, simulasi, hingga uji sistem).	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Terselenggaranya pengkajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat bencana disesuaikan dengan perhitungan jumlah jiwa terdampak pada daerah rawan bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Terselengaranya inventarisasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penyimpanan/pergudangan Logistik PB	Tersedianya penyimpanan/pergudangan logistik PB	Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu (Perka BNPB No.13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan PB)	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik secara periodik	Supply Chain adalah jaringan kerja yang terintegrasi dengan baik, dari fasilitas-fasilitas (gudang, pabrik, terminal, pelabuhan, toko, dan rumah), kendaraan (truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut), dan sistem informasi logistik yang dihubungkan dengan suppliernya supplier dan konsumen akhir. Logistik adalah kejadian dalam supply chain	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	Ada tidaknya jaminan keberlangsungan pasokan energi listrik oleh pemda	Pemerintah daerah dapat menjamin keberlangsungan pasokan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah, yang mengacu kepada scenario dalam Rencana Kontijensi.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Ada tidaknya jaminan ketersediaan pangan	Pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terpapar dan dievaluasi secara berkala.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penataan ruang berbasis PRB	Aksesibilitas informasi penataan ruang	Aksesibilitas seluruh informasi penataan struktur ruang (permukiman dan jaringan prasarana) dan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	Aksesibilitas informasi penataan ruang	Aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	Ketersediaan sekolah dan madrasah aman bencana di daerah	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	Ketersediaan rumah sakit aman bencana dan puskemas aman bencana di daerah	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana adalah Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan yang efisien setiap waktu, bahkan setelah bencana terjadi atau pada masa tanggap darurat, tangguh dan terorganisir dengan tersedianya rencana kontijensi di rumah sakit dan puskesmas tersebut serta memiliki tenaga kerja yang terlatih untuk memastikan bahwa rumah sakit tersebut tetap bisa menjalankan fungsinya pada saat krisis.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Desa Tangguh Bencana	Kesesuain daerah dengan kriteria desa tangguh bencana	Desa Tangguh Bencana merupakan desa/kelurahan yang dirancang untuk membentuk warganya menjadi tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir	Ketersediaan sumur resapan dan/atau biopori	Resapan air ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Perlindungan daerah tangkapan air	Keterlibatan pemerintah maupun komunitas tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya perlindungan daerah tangkapan air	Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis yang dapat berupa punggung-punggung bukit atau gunung dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Restorasi Sungai	Ada tidaknya upaya restorasi sungai	Restorasi sungai adalah mengembalikan fungsi alami/renaturalisasi sungai yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia. Restorasi sungai merupakan perubahan paradigma dalam ilmu rekayasa sungai (river engineering) yaitu perubahan dari pola penyelesaian berdasarkan aspek teknik sipil hidro secara parsial menjadi penyelesaian terintegrasi aspek hidraulik, fisik, ekologi, sosial.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penguatan Lereng	Ada tidaknya upaya penguatan lereng	Termasuk tindakan sipil teknis di kawasan DAS rawan longsor (di dalamnya ada penguatan lereng)	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	Ada tidaknya penegakan hukum untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan	Langkah pencegahan dan mitigasi bencana dalam bentuk peraturan (peraturan daerah, peraturan adat/desa) serta penegakan hukum bagi masyarakat, swasta maupun instansi, khususnya untuk ancaman kebakaran lahan dan hutan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Terselenggaranya optimalisasi pemanfaatan air permukaan	- Sistem pengelolaan atau perlindungan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan lahan pertanian. - Pengelolaan dan perlindungan Air permukaan (sungai, mata air, rawa-rawa, danau, lahan basah, embung, irigasi) dan DTA. Melindungi daerah tangkapan air (DTA) secara luasan dan kualitas tutupan lahan DTA, revitalisasi embung untuk cadangan air, kawasan hutan lindung kota/kab, Restorasi sungai.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemantauan berkala hulu Sungai	Terselenggaranya pemantauan hulu sungai	Sistem pengelolaan dan pemantauan area DAS hulu sungai ( sempadan, badan air, dan area hutan di luar sempadan mencakup perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) yang inklusif (multidisiplin dan multipihak) dan lintas administratif kota/kab di landskap DAS yang sama) untuk mencegah dan memitigasi bencana banjir bandang.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penerapan Bangunan Tahan gempa bumi	Ada tidaknya penerapan bangunan tahan gempa bumi	Bangunan tahan gempa bumi merupakan suatu bangunan yang sekuat apapun saat terjadi gempa, bangunan tersebut tetap terkena getarannya namun masih tetap aman.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Ada tidaknya tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Tanaman penahan gelombang tsunami merupakan tanaman yang dijadikan sebagai penahan gelombang tsunami, misalnya pohon kelapa, mangrove, casuarina. Bangunan penahan gelombang tsunami merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk penahan gelombang tsunami seperti tembok atau bangunan lainya.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota	Ada tidaknya upaya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	Revitalisasi adalah suatu upaya atau proses dalam rangka mengembalikan fungsi objek-objek yang penting dalam rangka melaksanakan kegiatan mitigasi struktural untuk bencana banjir. Objek-objek yang dapat direvitalisasi contohnya tanggul, embung, waduk dan taman kota.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Restorasi lahan gambut	Ada tidaknya upaya restorasi lahan gambut	Restorasi lahan gambut adalah mengembalikan kondisi lahan gambut seperti semula agar dapat mengurangi emisi yang disebabkan pelepasan karbon yang besar.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Ada tidaknya upaya konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Konservasi vegetatif DAS adalah pelestarian vegetasi-vegetasi yang ada di sekitar DAS dalam upaya mitigasi struktural bencana longsor	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana Kontijensi gempa bumi	Ada tidaknya rencana kontijensi gempa bumi	Rencana kontijensi gempa bumi merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana gempa bumi.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana Kontijensi Tsunami	Ada tidaknya rencana kontijensi tsunamiersedianya sistem peringatan dini tsunami	Rencana kontijensi tsunami merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana tsunami.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	Tersedianya sistem peringatan dini tsunami	Sistem peringatan dini bencana tsunami merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya tsunami.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	Ada tidaknya rencana evakuasi tsunami	Rencana evakuasi bencana tsunami merupakan rencana penyelamatan yang ditujukan kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri beserta harta bendanya ke tempat lebih aman sebelum datang ancaman.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana Kontijensi Banjir	Ada tidaknya rencana kontijensi banjir	Rencana kontijensi banjir merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana banjir.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana banjir	Tersedianya sistem peringatan dini banjir	Sistem peringatan dini bencana banjir merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya banjir.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi tanah longsor	Ada tidaknya rencana kontijensi tanah longsor	Rencana kontijensi tanah longsor merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana tanah longsor.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	Tersedianya sistem peringatan dini tanah longsor	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya tanah longsor.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan	Ada tidaknya rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan	Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana kebakaran lahan dan hutan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan	Tersedianya sistem peringatan dini kebakaran lahan dan hutan	Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya kebakaran lahan dan hutan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi erupsi gunung api	Ada tidaknya rencana kontijensi erupsi gunung api	Rencana kontijensi erupsi gunung api merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana erupsi gunung api.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api	Tersedianya sistem peringatan dini erupsi gunung api	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya erupsi gunung api.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	Ada tidaknya pembuatan infrastruktur evakuasi bencana gunung api	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api merupakan infrastruktur yang dibangun sebagai upaya penanggulangan bencana erupsi gunung api, berupa rambu peringatan dan/atau rambu evakuasi bencana erupsi gunung api.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi kekeringan	Ada tidaknya rencana kontijensi kekeringan	Rencana kontijensi kekeringan merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana kekeringan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana kekeringan	Tersedianya sistem peringatan dini kekeringan	Sistem peringatan dini bencana kekeringan merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya kekeringan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi banjir bandang	Ada tidaknya rencana kontijensi banjir bandang	Rencana kontijensi banjir bandang merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana banjir bandang.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	Tersedianya sistem peringatan dini banjir bandang	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya banjir bandang.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penentuan Status Tanggap Darurat	Ada tidaknya cara penentuan status tanggap darurat sesuai SOP dan Perka BNPB	Mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penerapan sistem komando operasi darurat	Ada tidaknya cara penerapan Sistem Komando Operasi Darurat	Sistem komando operasi darurat adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	Ada tidaknya pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana	Pengerahan tim kaji cepat merupakan prosedur pengerahan relawan dan personil yang sudah melakukan kaji cepat pada masa krisis di daerah sesuai SOP Pengerahan Kaji Cepat.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pengerahan Tim penyelamat dan pertolongan korban	Ada tidaknya pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban	Pengerahan tim penyelamat dan pertolongan korban merupakan prosedur pengerahan relawan dan personil dalam melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Perbaikan Darurat	Ada tidaknya prosedur perbaikan darurat bencana	Perbaikan darurat yang dimaksud adalah perbaikan darurat untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Fasilitas kritis termasuk diantaranya Listrik, Air Bersih, Sistem Transportasi, Rumah Sakit, Polisi, Komunikasi, dan Fasilitas Tanggap Darurat Lainnya.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pengerahan bantuan pada Masyarakat terjatuh	Ada tidaknya cara pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh merupakan mekanisme prosedur cara pengerahan relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat yang sulit dijangkau pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penghentian status Tanggap Darurat Bencana	Ada tidaknya cara penghentian status tanggap darurat bencana	Penghentian status tanggap darurat bencana merupakan prosedur yang mengatur mekanisme penghentian status tanggap darurat bencana atau proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan SOP Penghentian Tanggap Darurat.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	Keterlibatan aksi pemerintah maupun komunitas di kabupaten/kota tentang ketersediaannya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah saat pasca bencana	Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemulihan infrastruktur penting	Ada tidaknya mekanisme pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	Infrastruktur penting dapat dipulihkan dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Perbaikan rumah penduduk	Ada tidaknya mekanisme perbaikan rumah pencucuk pasca bencana	Perbaikan rumah penduduk merupakan sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana dengan lebih baik (build back better) dapat dijalankan secara swadaya maupun atas dukungan pemerintah maupun pihak lain secara sistematis (terencana dan terukur)	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemulihan Penghidupan Masyarakat	Ada tidaknya mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana merupakan mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TIMUR	PACITAN
JAWA TIMUR	PONOROGO
JAWA TIMUR	TRENGGALEK
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG
JAWA TIMUR	BLITAR
JAWA TIMUR	KEDIRI
JAWA TIMUR	MALANG
JAWA TIMUR	LUMAJANG
JAWA TIMUR	JEMBER
JAWA TIMUR	BANYUWANGI
JAWA TIMUR	BONDOWOSO
JAWA TIMUR	SITUBONDO
JAWA TIMUR	PROBOLINGGO
JAWA TIMUR	PASURUAN
JAWA TIMUR	SIDOARJO
JAWA TIMUR	MOJOKERTO
JAWA TIMUR	JOMBANG
JAWA TIMUR	NGANJUK
JAWA TIMUR	MADIUN
JAWA TIMUR	MAGETAN
JAWA TIMUR	NGAWI
JAWA TIMUR	BOJONEGORO
JAWA TIMUR	TUBAN
JAWA TIMUR	LAMONGAN
JAWA TIMUR	GRESIK
JAWA TIMUR	BANGKALAN
JAWA TIMUR	SAMPANG
JAWA TIMUR	PAMEKASAN
JAWA TIMUR	SUMENEP
JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI
JAWA TIMUR	KOTA BLITAR
JAWA TIMUR	KOTA MALANG
JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO
JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN
JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
JAWA TIMUR	KOTA MADIUN
JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA
JAWA TIMUR	KOTA BATU

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Microsoft Excel

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Kabupaten/Kota

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA

Unit Analisis
Lainnya : Kabupaten/Kota

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-02-01;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Pembentukan BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
Tersedianya sebuah sistem pendataan terkait kebencanaan di daerah yang terintegrasi secara vertikal dan dimanfaatkan di kedua arah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
Penerapan sistem komando operasi darurat
Sistem komando operasi darurat adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran.
Rencana evakuasi bencana tsunami
Rencana evakuasi bencana tsunami merupakan rencana penyelamatan yang ditujukan kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri beserta harta bendanya ke tempat lebih aman sebelum datang ancaman.
Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
Supply Chain adalah jaringan kerja yang terintegrasi dengan baik, dari fasilitas-fasilitas (gudang, pabrik, terminal, pelabuhan, toko, dan rumah), kendaraan (truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut), dan sistem informasi logistik yang dihubungkan dengan suppliernya supplier dan konsumen akhir.....
Penghentian status tanggap darurat bencana
Penghentian status tanggap darurat bencana merupakan prosedur yang mengatur mekanisme penghentian status tanggap darurat bencana atau proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan SOP Penghentian Tanggap Darurat.
Penataan ruang berbasis PRB
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
Peta bahaya adalah peta yang berisikan data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana serta kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya.
Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan
Terselenggaranya latihan atau simulasi (geladi) mengenai kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai pelatihan, simulasi, hingga uji sistem).
Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.
Tentang Pembentuka Forum PRB
Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah yang tidak terikat dalam bentuk regulasi, namun dapat juga dalam bentuk kesepakatan internal organisasi (statuta, AD/ART, kode etik).
Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban
Pengerahan tim penyelamat dan pertolongan korban merupakan prosedur pengerahan relawan dan personil dalam melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.
Rencana kontijensi banjir
Rencana kontijensi banjir merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana banjir.
Perbaikan darurat
Perbaikan darurat yang dimaksud adalah perbaikan darurat untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Fasilitas kritis termasuk diantaranya Listrik, Air Bersih, Sistem Transportasi, Rumah Sakit, Polisi, Komunikasi, dan Fasilitas Tanggap Darurat Lainnya.
Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
1. Sistem pengelolaan atau perlindungan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan lahan pertanian 2. Pengelolaan dan perlindungan Air permukaan (sungai; mata air; rawa-rawa; danau; lahan basah; embung; irigasi) dan DTA. Melindungi daerah tangkapan air (DTA) secara luasan dan kualitas tutupan....
Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha
Terselenggaranya mekanisme komunikasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana
Pemantauan berkala hulu sungai
Sistem pengelolaan dan pemantauan area DAS hulu sungai ( sempadan, badan air, dan area hutan di luar sempadan mencakup perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) yang inklusif (multidisiplin dan multipihak) dan lintas administratif kota/kab di landskap DAS yang sama) untuk mencegah dan memitigasi bencana....
Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa kritis
Pusdalops PB memberikan informasi-informasi penting untuk menggerakkan masyarakat dalam menyelamatkan diri saat kejadian bencana sebagai upaya peringatan dini.
Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh
Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh merupakan mekanisme prosedur cara pengerahan relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat yang sulit dijangkau pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.
Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
Langkah pencegahan dan mitigasi bencana dalam bentuk peraturan (peraturan daerah, peraturan adat/desa) serta penegakan hukum bagi masyarakat, swasta maupun instansi, khususnya untuk ancaman kebakaran lahan dan hutan.
Penentuan status tanggap darurat
Mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah.
Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
Lembaga Forum PRB adalah forum yang telah memiliki landasan hukum (legal entity) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan dari multi pihak dalam upaya PRB.
Penyimpanan/pergudangan Logistik PB
Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu (Perka BNPB No.13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik....
Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat bencana disesuaikan dengan perhitungan jumlah jiwa terdampak pada daerah rawan bencana.
Komitmen DPRD terhadap PRB
Komitmen DPRD terhadap PRB adalah keterlibatan aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap seluruh aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi.
Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
Informasi kebencanaan meliputi 3 fase yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
Sistem peringatan dini bencana banjir
Sistem peringatan dini bencana banjir merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya banjir.
Rencana kontijensi tsunami
Rencana kontijensi tsunami merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana tsunami.
Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
Terselenggaranya kegiatan rutin sosialisasi tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dapat berbentuk aktivitas komunitas, kegiatan diselenggarakan instansi tertentu, dll di setiap kecamatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Rencana kontijensi erupsi gunung api
Rencana kontijensi erupsi gunung api merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana erupsi gunung api.
Rencana kontijensi tanah longsor
Rencana kontijensi tanah longsor merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana tanah longsor.
Rencana kontijensi banjir bandang
Rencana kontijensi banjir bandang merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana banjir bandang.
Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
Deskripsi: Informasi apapun terkait kebencanaan yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut harus didiseminasikan secara menyeluruh dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
Pemulihan penghidupan masyarakat
Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana merupakan mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan
Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan
Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya kebakaran lahan dan hutan.
Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan
Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana kebakaran lahan dan hutan.
Restorasi lahan gambut
Restorasi lahan gambut adalah mengembalikan kondisi lahan gambut seperti semula agar dapat mengurangi emisi yang disebabkan pelepasan karbon yang besar.
Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
Konservasi vegetatif DAS adalah pelestarian vegetasi-vegetasi yang ada di sekitar DAS dalam upaya mitigasi struktural bencana longsor
Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Rencana Penanggulangan Bencana
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana di Daerah yang merupakan Dokumen Daerah dan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah. RPB disusun untuk multi ancaman bencana di daerah yang mencakup tahapan PB (Pra, Saat, Pasca).
Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
Tersedianya aktor pengguna peralatan PB yang tersertifikasi sebagai actor kunci dalam respons kejadian bencana di daerah. Peralatan PB yang dimaksud mengacu kepada lampiran Perka BNPB 11/2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan PB.
Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
Sistem peringatan dini bencana tanah longsor merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya tanah longsor.
Perbaikan rumah penduduk
Perbaikan rumah penduduk merupakan sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana dengan lebih baik (build back better) dapat dijalankan secara swadaya maupun atas dukungan pemerintah maupun pihak lain secara sistematis (terencana dan terukur)
Sistem peringatan dini bencana tsunami
Sistem peringatan dini bencana tsunami merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya tsunami.
Sistem peringatan dini bencana kekeringan
Sistem peringatan dini bencana kekeringan merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya kekeringan.
Pemulihan infrastruktur penting
Infrastruktur penting dapat dipulihkan dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah
Penerapan bangunan tahan gempa bumi
Bangunan tahan gempa bumi merupakan suatu bangunan yang sekuat apapun saat terjadi gempa, bangunan tersebut tetap terkena getarannya namun masih tetap aman.
Rencana kontijensi kekeringan
Rencana kontijensi kekeringan merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana kekeringan.
Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
Revitalisasi adalah suatu upaya atau proses dalam rangka mengembalikan fungsi objek-objek yang penting dalam rangka melaksanakan kegiatan mitigasi struktural untuk bencana banjir. Objek-objek yang dapat direvitalisasi contohnya tanggul, embung, waduk dan taman kota.
Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
Pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terpapar dan dievaluasi secara berkala.
Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah dimaksud adalah adalah Peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD.
Restorasi Sungai
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
Pemerintah daerah dapat menjamin keberlangsungan pasokan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah, yang mengacu kepada scenario dalam Rencana Kontijensi.
Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
Peraturan Daerah tentang Tataruang berbasis PRB dimaksud adalah perda mengenai penataan ruang seperti RTRW, RDTR, dan RTBL, yang mengatur pemanfaatan ruang yang tidak memunculkan atau meningkatkan risiko bencana.
Penguatan Lereng
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah
Kebijakan Daerah tentang RPB
Kebijakan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah berbagai kebijakan di daerah termasuk misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.
Perlindungan daerah tangkapan air
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Peta Kapasitas dan kajiannya
Peta kapasitas adalah peta berisikan data dan informasi yang mampu menggambarkan kemampuan daerah terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada.
Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
Sistem peringatan dini bencana banjir bandang merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya banjir bandang.
Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
Peta kerentanan adalah peta berisikan data dan informasi yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar serta potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada.
Pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana
Pengerahan tim kaji cepat merupakan prosedur pengerahan relawan dan personil yang sudah melakukan kaji cepat pada masa krisis di daerah sesuai SOP Pengerahan Kaji Cepat.
Rencana kontijensi gempa bumi
Rencana kontijensi gempa bumi merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana gempa bumi.
Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api
Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya erupsi gunung api.
Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
Tanaman penahan gelombang tsunami merupakan tanaman yang dijadikan sebagai penahan gelombang tsunami, misalnya pohon kelapa, mangrove, casuarina. Bangunan penahan gelombang tsunami merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk penahan gelombang tsunami seperti tembok atau bangunan lainya.
Desa Tangguh Bencana
Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api
Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api merupakan infrastruktur yang dibangun sebagai upaya penanggulangan bencana erupsi gunung api, berupa rambu peringatan dan/atau rambu evakuasi bencana erupsi gunung api.

Indikator Kegiatan

Pengembangan sistem pemulihan bencana
Pengembangan sistem pemulihan bencana adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel pengembangan sistem pemulihan bencana
Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik merupakan skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
Penanganan tematik kawasan rawan bencana
Penanganan tematik kawasan rawan bencana adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel penanganan tematik kawasan rawan bencana
Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
Perkuatan kebijakan dan kelembagaan adalah skor akumulasi dari ketersediaan variabel-variabel yang berhubungan dengan kebijakan dan kelembagaan tentang kebencanaan