Metadata Kegiatan Statistik
Daftar Metadata Kegiatan Statistik yang diselenggarakan oleh Produsen Data
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Urusan Pertanahan Kabupaten Bandung 20251) Menyediakan ukuran kinerja yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait ketertiban administrasi pertanahan di daerah; 2) Memberikan dasar evaluasi terhadap capaian pengelolaan administrasi pertanahan; 3) Mendukung pengambil kebijakan dan perencanaan program pertanahan lebih tepat.... Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi data Taman yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bandung 2025Tujuan kegiatan kompilasi data taman yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bandung adalah untuk menghimpun dan mendokumentasikan informasi terkait nama, lokasi, luas, dan pengelola taman secara sistematis sehingga tersaji basis data yang akurat dan terintegrasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi Data Serah Terima PSU Perumahan Kabupaten Bandung 2025Kompilasi data rekap PSU perumahan berfungsi sebagai dasar bagi Dinas Perumahan untuk perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, serta pengambilan kebijakan terkait prasarana, sarana, dan utilitas perumahan secara efektif dan terukur. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung 20251) Menyusun metadata statistik sektoral bagi IKU urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai standar yang berlaku; 2) Menjamin tersedianya data capaian IKU yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Memperkuat fungsi IKU sebagai instrumen pengendali, evaluasi, dan pendorong.... Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi Data Pensertipikatan Aset Kabupaten Mempawah 2025Untuk mengetahui Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Mempawah yang sudah bersertipikat guna menjamin kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi Data Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Mempawah 2025Tujuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah: a. Terverifikasinya Calon Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 sesuai dengan kriteria; b. Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Bantuan Sosial RumahTidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Se-kalimantan Tengah 2025Tujuan kegiatan kompilasi data luasan kawasan permukiman kumuh se Kalimantan Tengah adalah untuk mendapatkan luasan permukiman kumuh se Kalimantan Tengah yang sesuai dengan Permen PUPR No.14/2018. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan TengahSelengkapnya |
Kompilasi Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani 2024Tujuan Dari Kegiatan Rehabilitasi Rtlh (rumah Tidak Layak Huni) Adalah, Sebagai Berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni; 2. Mengurangi Pertumbuhan Kemiskinan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; 3..... Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi Data Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bogor 20241. Maksud Dari Kegiatan Ini Mendukung Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Yang Mencakup Kegiatan Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; 2. Mendukung Program Bogor Membangun Melalui Kegiatan Bedah Kampung; 3. Serta Mendukung Program Terpadu.... Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Survei Dampak Pengembangan Perumahan Terhadap Masyarakat Sekitar Perumahan di Kabupaten Buleleng 2025Untuk mengetahui dampak pengembangan perumahan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perumahan di Kabupaten Buleleng. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi Produk Administrasi Perumahan Layak Huni dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gianyar 2024Untuk Mengetahui informasi berkaitan dengan Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gianyar. Yakni terdiri dari informasi Jumlah Rumah Layak Huni, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh, Luas Kawasan Permukiman Kumuh, dan Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten GianyarSelengkapnya |
Kompilasi Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh se-Kalimantan Tengah 2024Tujuan Kegiatan Kompilasi Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh se Kalimantan Tengah adalah untuk mendapatkan Luasan Permukiman Kumuh se Kalimantan Tengah yang sesuai dengan Permen PUPR No.14/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan TengahSelengkapnya |
Kompilasi Data Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bogor 20231. Maksud dari kegiatan ini mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang mencakup kegiatan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; 2. Mendukung Program Bogor Membangun melalui kegiatan bedah kampung; 3. Serta mendukung Program Terpadu.... Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi Data Penanganan RTLH di Kabupaten bogor 2023Tujuan dari Kegiatan Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) adalah, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni menjadi Layak Huni; 2. Mengurangi pertumbuhan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Terdatanya.... Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Kompilasi hasil Indentifikasi dan Inventarisasi Bidang tanah pengadaan tanah Lokasi Relokasi di Provinsi Sulawesi Utara 2023Tersedianya peta bidang, daftar nominatif, dan laporan penilaian appraisal; terlaksananya musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; pihak yang berhak atau terdampak mendapatkan ganti kerugian; serta tersedianya objek pengadaan tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selengkapnya |