Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Raya Soreang Km 17 (Komplek Pemkab Bandung)

Telepon:	0225893660
Faksimile:	-
Email:	disperkimtan@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Cecep Mulyana, ST., MT

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Idris Samsyir, ST
Jabatan:	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan
Alamat:	Jalan Raya Soreang Km 17 (Komplek Pemkab Bandung)
Telepon:	0225893660
Faksimile:	-
Email:	disperkimtan@bandungkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai ukuran pokok dalam menilai keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penetapan IKU bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) memiliki arti penting karena menjadi tolok ukur sejauh mana pelayanan dasar perumahan dan peningkatan kualitas permukiman dapat diwujudkan sesuai dengan target pembangunan daerah maupun nasional. IKU ini sekaligus berfungsi sebagai dasar penentuan arah kebijakan, penyusunan program, dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran serta berorientasi pada hasil. Keberadaan IKU urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak hanya dipahami sebagai angka capaian semata, melainkan sebagai instrumen pengendali, alat evaluasi, dan pendorong peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, data capaian IKU harus dikelola secara akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya penyusunan metadata statistik sektoral diperlukan agar pengukuran IKU dapat dilaksanakan dengan standar yang jelas, metode yang terverifikasi, dan hasil yang memiliki legitimasi kuat dalam sistem statistik nasional.

Tujuan Kegiatan
1) Menyusun metadata statistik sektoral bagi IKU urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai standar yang berlaku; 2) Menjamin tersedianya data capaian IKU yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Memperkuat fungsi IKU sebagai instrumen pengendali, evaluasi, dan pendorong peningkatan kinerja Disperkimtan; dan 4) Memberikan dasar yang lebih kokoh bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Crosscheck dan Rekonsiliasi Data Antar Unit Teknis

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kecamatan

   Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Rumah Formal

   Rumah yang dibangun oleh pengembang/pelaku usaha dalam suatu kawasan perumahan yang direncanakan secara legal, memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan, serta dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
3. Rumah Layak Huni

   Hunian yang memenuhi empat kriteria secara bersamaan, yaitu: (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas lantai per kapita minimal 7,2 m2; (3) akses terhadap sumber air minum layak; dan (4) akses terhadap fasilitasi sanitasi layak
4. Rumah Tidak Layak Huni

   Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah.
5. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

   Rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi empat kriteria secara bersamaan, yaitu: (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas lantai per kapita minimal 7,2 m2; (3) akses terhadap sumber air minum layak; dan (4) akses terhadap fasilitasi sanitasi layak
6. Rumah Tangga

   Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Rumah Tangga

   Banyaknya rumah tangga di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.
2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak

   Bagian dari populasi rumah tangga, yang tinggal pada bangunan tempat tinggal yang layak, yang dicirikan dengan pemenuhan kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum, dan memiliki akses sanitasi layak
3. Jumlah Rumah Layak Huni

   Banyaknya hunian di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu yang memenuhi empat kriteria secara bersamaan, yaitu: (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas lantai per kapita minimal 7,2 m2; (3) akses terhadap sumber air minum layak; dan (4) akses terhadap fasilitasi sanitasi layak
4. Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

   Banyaknya rumah tangga di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu yang menempati hunian yang memenuhi empat kriteria secara bersamaan, yaitu: (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas lantai per kapita minimal 7,2 m2; (3) akses terhadap sumber air minum layak; dan (4) akses terhadap fasilitasi sanitasi layak
5. Jumlah Rumah Formal

   Banyaknya unit rumah yang dibangun oleh pengembang/pelaku usaha dalam suatu kawasan perumahan yang direncanakan secara legal, memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan, serta dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
6. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

   Banyaknya unit rumah tidak layak huni di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu yang telah dilakukan perbaikan sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni
7. Jumlah Rumah Formal Baru Terbangun

   Banyaknya unit rumah formal baru yang dibangun dan diselesaikan oleh pengembang/pelaku usaha dalam kurun waktu satu tahun tertentu, pada kawasan perumahan yang direncanakan secara legal, memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan, serta dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum