Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Urusan Pertanahan Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Raya Soreang Km 17 (Komplek Pemkab Bandung)

Telepon:	0225893660
Faksimile:	-
Email:	disperkimtan@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Cecep Mulyana, ST., MT

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dani Hamdani, ST., MM
Jabatan:	Kepala Bidang Pertanahan
Alamat:	Jalan Raya Soreang Km 17 (Komplek Pemkab Bandung)
Telepon:	0225893660
Faksimile:	-
Email:	disperkimtan@bandungkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk urusan pertanahan di daerah sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). IKU ini memiliki peran strategis dalam menggambarkan sejauh mana tata kelola administrasi pertanahan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah. Keberadaan indeks ini sangat penting karena isu pertanahan seringkali menjadi sumber permasalahan pembangunan, mulai dari rendahnya persentase bidang tanah yang terdaftar dan bersertifikat, keterbatasan data spasial dan peta bidang tanah, hingga potensi konflik pertanahan. Dengan menyusun indeks secara komprehensif, pemerintah daerah dapat memantau capaian kinerja pengelolaan pertanahan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga mendukung penciptaan kepastian hukum, optimalisasi pemanfaatan tanah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Tujuan Kegiatan
1) Menyediakan ukuran kinerja yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait ketertiban administrasi pertanahan di daerah; 2) Memberikan dasar evaluasi terhadap capaian pengelolaan administrasi pertanahan; 3) Mendukung pengambil kebijakan dan perencanaan program pertanahan lebih tepat sasaran dan berbasis data; serta 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pertanahan serta memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan administrasi pertanahan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kasus Konflik Pertanahan Terselesaikan

   Kasus sengketa atau konflik yang melibatkan bidang tanah milik Pemerintah Daerah dengan pihak lain, yang telah memperoleh penyelesaian secara tuntas melalui mekanisme mediasi dan dituangkan dalam berita acara atau kesepakatan bersama yang sah
2. Kepemilikan Peta Bidang Tanah

   Desa atau kelurahan yang memiliki peta bidang tanah resmi yang memuat informasi batas, luas, dan letak bidang tanah sesuai ketentuan pendaftaran tanah
3. Bidang Tanah Disperkimtan yang Dapat Dimanfaatkan

   Bidang tanah Disperkimtan yang secara hukum, fisik, dan teknis memenuhi syarat untuk dioptimalkan melalui berbagai bentuk pemanfaatan sesuai peraturan perundang - undangan, baik untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperkimtan maupun untuk pemanfaatan lainnya (sewa, pinjam pakai, kerjasama....
4. Bidang Tanah Disperkimtan

   Bidang tanah yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah dan berada dalam penguasaan serta pencatatan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Kepemilikan Data Administrasi Pertanahan Digital

   Kecamatan yang memiliki sistem atau database administrasi pertanahan dalam bentuk digital yang memuat data spasial maupun non spasial bidang tanah di wilayahnya
6. Bidang Tanah Disperkimtan yang Dimanfaatkan

   Bidang tanah Disperkimtan yang telah digunakan atau dioptimalkan melalui berbagai bentuk pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, baik dalam mendukung penyelengaraan tugas dan fungsi Disperkimtan maupun untuk pemanfaatan lainnya (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna....
7. Bidang Tanah Pemda yang Bersertifikat

   Bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti hak kepemilikan atau penguasaan yang sah
8. Bidang Tanah Pemda yang Terdaftar

   Bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diajukan dan tercatat dalam administrasi pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah
9. Bidang Tanah Pemda

   Bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, tercatat sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, dan diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya, untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah
10. Kasus Konflik Pertanahan Tercatat

    Kasus sengketa atau konflik yang melibatkan bidang tanah milik Pemerintah Daerah dengan pihak lain, yang telah didaftarkan atau dicatat secara resmi oleh Pemerintah Daerah atau instansi berwenang untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya

Indikator Kegiatan

1. Persentase desa/kelurahan yang memliki peta bidang tanah

   Desa/kelurahan suatu wilayah administrasi yang sudah memiliki peta bidang tanah. Peta bidang tanah adalah peta yang menunjukkan batas-batas bidang tanah secara spasial (geografis) berdasarkan hasil pengukuran
2. Jumlah kasus konflik pertanahan terselesaikan

   Kasus konflik pertanahan yang telah melalui proses penyelesaian secara resmi dan telah menghasilkan putusan, kesepakatan, atau tindakan yang mengakhiri konflik tersebut
3. Jumlah Kecamatan

   Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BupatiWali Kota melalui Sekretaris Daerah
4. Persentase kecamatan dengan data administrasi pertanahan digital

   Kecamatan yang telah memiliki data administrasi pertanahan dalam bentuk digital terhadap total jumlah kecamatan dalam wilayah tertentu
5. Persentase Bidang Tanah Pemda yang Bersertifikat

   Bagian dari populasi bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN sebagai bukti hak kepemilikan atau penguasaan yang sah
6. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki peta bidang tanah

   Desa/Kelurahan yang telah dipetakan atau terdokumentasikan secara resmi, biasanya oleh Instansi Pertanahan seperti BPN
7. Jumlah Bidang Tanah Disperkimtan

   Unit tanah yang teridentifikasi secara fisik dan/administrasi dalam wilayah kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ((Disperkimtan). yang menjadi bagian dari objek perencanaan, pengelolaan, penguasuaan, pemanfaatan, atau penataan pertanahan dan permukiman
8. Indeks tertib administrasi pertanahan

   Ukuran kuantitatif dalam bentuk indeks (skor) yang menggambarkan tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data administrasi pertanahan di suatu wilayah.
9. Jumlah Bidang Tanah Disperkimtan yang Dapat Dimanfaatkan

   Bidang tanah yang berada dalam pengelolaan atau pendataan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) yang telah dinyatakan layak, tersedia, dan memungkinkan untuk dimanfaatkan sesua dengan fungsi penataan ruang dan peruntukannya
10. Persentase kasus konflik pertanahan terselesaikan

    Kasus konflik pertanahan yang telah melalui proses penyelesaian secara resmi dan telah menghasilkan putusan, kesepakatan, atau tindakan yang mengakhiri konflik tersebut
11. Jumlah Bidang Tanah Pemda yang Bersertifikat

    Banyaknya bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN sebagai bukti hak kepemilikan atau penguasaan yang sah
12. Jumlah kasus konfllik pertanahan tercatat

    Peristiwa atau perkara yang berkaitan dengan sengketa, perselisihan, atau konflik atas hak, penguasaan, pemanfaatan, atau batas tanah yang telah secara resmi tercatat oleh instansi berwenang (seperti Disperkimtan, ATR/BPN, pemerintahan daerah, atau lembaga hukum) dalam kurun waktu tertentu.
13. Persentase Bidang Tanah Disperkimtan yang Dimanfaatkan

    Bidang tanah yang berada dalam pengelolaan atau pendataan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) yang telah digunakan secara nyata dan aktif sesuai fungsi dan peruntukannya
14. Jumlah Desa/Kelurahan

    Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll.
15. Jumlah Bidang Tanah Pemda

    Banyaknya bidang tanah yang tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah pada suatu wilayah dan waktu tertentu
16. Jumlah Bidang Tanah Disperkimtan yang Dimanfaatkan

    BIdang tanah yang berada dalam pengelolaan atau oendataan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) yang telah digunakan secara nyata dan aktif sesuai fungsi dan peruntukannya
17. Jumlah Bidang Tanah yang Terdaftar

    Banyaknya bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah didaftarkan ke BPN untuk proses sertifikasi pada suatu wilayah dan waktu tertentu
18. Persentase Bidang Tanah Pemda yang Terdaftar

    Bagian dari populasi bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah didaftarkan ke BPN untuk proses sertifikasi
19. Jumlah kecamatan dengan data administrasi pertanahan digital

    Banyaknya kecamatan disuatu wilayah administrasi yang telah memiliki data administrasi pertanahan yang terdokumentasi dan di kelola dalam bentuk digital, sehingga dapat diakses, diperbarui, dan dimanfaatkan secara elektronik oleh instansi pertanahan dan pemangku kepentingan lainnya