Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penanganan RTLH di Kabupaten bogor

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3201.012

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 1691

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpkpp@bogorkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	AGUS REJEKI NUSANTARA NAINGGOLAN, ATP., M.Tech.
Jabatan:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Alamat:	Jl. Tegar Beriman, Cibinong,Bogor, Jawa Barat 16914
Telepon:	(021) 8753972
Faksimile:	-
Email:	dpkpp@bogorkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Salah satu penyebab kemiskinan di daerah pedesaan adalah rendahnya akses terhadap pelayanan prasarana dasar, antara lain jalan, rumah-rumah sehat yang layak huni dan sebagainya. Rendahnya akses tersebut menyebabkan masyarakat perdesaan sulit untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dengan aktifitas penunjang perekonomian yang memadai. Taraf hidup dapat meningkat yang bermula dari rumah dan lingkungan yang layak. Untuk mengurangi pertumbuhan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di perdesaan, maka pemerintah daerah kabupaten bogor meluncurkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah kabupaten bogor mengadopsi pendekatan kegiatan sebagai strategi kunci untuk pengurangan kemiskinan dan inisiatif pembangunan perdesaan dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten bogor meluncurkan program ini dengan penetapan lokasi dan besarnya bantuan dana melalui surat keputusan bupati sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dalam rangka mengurangi pertumbuhan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di pedesaan, maka pemerintah daerah kabupaten bogor berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) subkoor pembangunan rumah swadaya bidang kawasan permukiman dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten bogor yang diantaranya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pembangunan rumah swadaya; b. Menyediakan pembiayaan pemugaran/peremajaan/rehabilitasi rumah tidak layak huni dilokasi peningkatan kualitas dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh; c. Melaksanakan pemugaran/peremajaan/rehabilitasi rumah tidak layak huni; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan pemugaran/peremajaan/rehabilitasi rumah tidak layak huni; e. Menyusun mekanisme teknis dan/atau pedoman pelaksanaan kegiatan; f. Membentuk tim fasilitator pelaksanaan pemugaran/peremajaan/rehabilitasi rumah tidak layak huni; g. Melaksanakan penatausahaan dan pemanfaatan kegiatan pemugaran/peremajaan/rehabilitasi rumah tidak layak huni; h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari Kegiatan Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) adalah, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni menjadi Layak Huni; 2. Mengurangi pertumbuhan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Terdatanya jumlah masyarakat miskin/berpenghasilan rendah di Kabupaten Bogor.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 4
Pengumpul data/enumerator: 40

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Rumah Tidak Layak Huni

   Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni
2. PBG yang terbit

   Persetujuan Bangunan Gedung, atau disingkat PBG, adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Jumlah Penanganan RTLH

   persentase banyaknya Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.