Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	baperlitbangda@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Anjar Pratama Apriliyanto, S E, M.Tr. A. P
Jabatan:	Sekretaris Badan
Alamat:	Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.km.17, Pamekaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	programbappedakabbdg@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan capaian kinerja yang terukur, transparan, serta akuntabel. Salah satu instrumen utama dalam proses tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan hasil strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, sebagai instansi yang berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugasnya melalui pencapaian IKU. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dalam mengelola data capaian kinerja secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan menyajikan data capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Proses ini tidak hanya menjadi dasar dalam evaluasi kinerja instansi, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis, peningkatan akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan terhadap Program-program Perencanaan Pembangungan Daerah di Kabupaten Bandung. Melalui kegiatan ini, diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung dapat memperkuat sistem pelaporan kinerja, meningkatkan kualitas data, serta mendorong terciptanya budaya kerja berbasis kinerja yang profesional, efektif, dan efisien.

Tujuan Kegiatan
1. Menghimpun data capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung. 2. Meningkatkan kualitas dan akurasi data kinerja melalui proses verifikasi dan validasi yang sistematis dan terstandar. 3. Menyediakan data kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk Bupati dan instansi pengawas kinerja pemerintah. 4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan ke depan dengan berbasis pada data dan fakta capaian kinerja yang objektif. 5. Mendorong terciptanya budaya kerja berbasis kinerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 7

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kinerja

   Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya pembangunan.
2. Dokumen RKPD

   Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dokumen RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
3. Pembangunan

   Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan menuju kondisi yang lebih baik dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Akuntabilitas

   Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.
5. Ketercapaian

   Ketercapaian adalah ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
6. Kualitas

   Kualitas untuk dokumen RKPD merupakan kemampuan dokumen perencanaan untuk secara sistematis dan logis mengarahkan pembangunan daerah menuju tujuan yang telah ditetapkan, dengan indikator yang terukur dan strategi realistis.
7. Perencanaan

   Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Keselarasan

   Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 dalam "Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanakaan, dan pengawasan", dalam hal ini Keselarasan berarti dokumen perencanaan selaras secara substansi, arah kebijakan, dan terintegrasi dengan perencanaan nasional (RPJMN dan RKP).
9. Pembangunan Daerah

   Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk membangun daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya di Daerah.
10. Kondisi Baik

    Kondisi baik untuk BMD merupakan barang yang masih berfungsi sesuai peruntukannya, tidak mengalami kerusakan berat, layak pakai tanpa memerlukan perbaikan besar, dan dapat dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Daerah.
11. Inovasi

    [K00607] Inovasi adalah Hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
12. Sinergi

    Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama.
13. Keterhubungan

    Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2021, keterhubungan berarti perencanaan kinerja harus disusun secara terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, agar tujuan strategis organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.
14. Pengembangan

    [K01543] Pengembangan adalah Kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Riset

    [K01900] Riset adalah Kegiatan kreatif yang dilakukan dengan sistematis untuk menambah pengetahuan (stock of knowledge), dan pemanfaatan pengetahuan ini untuk merancang penerapan baru (to devise new applications). Termasuk di dalamnya kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan;....
16. Dokumen Perencanaan

    Dokumen Perencanaan adalah bukti-bukti suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Penelitian

    [K01483] Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah.
18. BMD

    Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Penyusunan

    Penyusunan merupakan kegiatan merumuskan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis situasi, isu strategis, dan aspirasi masyarakat melalui proses yang partisipatif dan terstruktur.
20. Penganggaran

    Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan untuk pendukung pelaksanaan kinerja.
21. Rencana Aksi

    Rencana aksi adalah rencana terperinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Atau, dapat didefinisikan sebagai "urutan langkah yang harus diambil, atau kegiatan yang harus dilakukan dengan baik, agar strategi berhasil". (https://en.wikipedia.org/)

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Rencana Aksi Bupati

   Rencana aksi adalah rencana terperinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Atau, dapat didefinisikan sebagai "urutan langkah yang harus diambil, atau kegiatan yang harus dilakukan dengan baik, agar strategi berhasil". (https://en.wikipedia.org/)
2. Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan

   Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)
3. Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan

   [K01483] Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. [K01543] Pengembangan....
4. Jumlah Rata-rata hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan

   [K01483] Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. [K01543] Pengembangan....
5. Komponen Sinergi

   Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama. (Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan....
6. Jumlah Rencana Aksi Bupati yang didukung oleh Hasil Riset dan Inovasi (Naskah Kebijakan dan lain lain)

   Rencana aksi adalah rencana terperinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Atau, dapat didefinisikan sebagai "urutan langkah yang harus diambil, atau kegiatan yang harus dilakukan dengan baik, agar strategi berhasil". (https://en.wikipedia.org/) Naskah Kebijakan....
7. Aspek penilaian proses penyusunan dokumen RKPD

   Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Aspek penilaian proses penyusunan dokumen RKPD mencakup pendekatan dan tahapan yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara sistematis dan terintegrasi. Dalam Regulasi tersebut, proses penyusunan RKPD harus memperhatikan empat pendekatan....
8. Persentase keselarasan perencanaan dengan penganggaran

   Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2021 dan praktik evaluasi pembangunan daerah, Persentase Rata-rata keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja) dengan dokumen penganggaran....
9. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

   Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan praktik evaluasi kebijakan publik, persentase kebijakan berbasis bukti merujuk pada ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kebijakan pemerintah daerah yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan hasil riset, data empiris, dan naskah kebijakan. Pendekatan....
10. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

    Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)
11. Jumlah Rata-rata keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran

    Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2021 dan praktik evaluasi pembangunan daerah, Jumlah Rata-rata keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja) dengan dokumen penganggaran....
12. Aspek penilaian kualitas dokumen RKPD

    Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Aspek penilaian kualitas dokumen RKPD mencakup evaluasi terhadap kelengkapan dan kedalaman, konsistensi, dan keterkaitan isi dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, RPJPD, dan kebijakan nasional.
13. Aspek penilaian pencapaian pembangunan

    Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Aspek penilaian pencapaian pembangunan bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keselarasan antara dokumen perencanaan dan hasil yang dicapai.
14. Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

    Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. (Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023)
15. Persentase BMD dalam kondisi baik

    Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (yang telah diperbarui melalui Permendagri No. 7 Tahun 2024), Persentase BMD dalam kondisi baik merujuk pada ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi aset daerah yang secara fisik dan fungsional masih layak pakai....
16. Nilai akuntabilitas kinerja BAPPERIDA

    [K02020] Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan....
17. Komponen Kualitas Perencanaan

    Kualitas perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian isu strategis - target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. (Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional....