Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat dalam Aplikasi ULAS Kota Surakarta

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-21.3372.004

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jendral Sudirman No. 2 Surakarta

Telepon:	02712931667
Faksimile:	02712931667
Email:	diskominfosp@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Risang Cantika Budi, S.T
Jabatan:	Kepala Bidang Statistik
Alamat:	Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Komplek Balaikota Surakarta
Telepon:	02712941667
Faksimile:	(0271) 2941667
Email:	diskominfosp@surakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel, diperlukan keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana untuk mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan wadah guna menangani pengaduan masyarakat. ULAS dikelola oleh Diskominfo SP Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8.1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Layanan Aduan Kota Surakarta. Pengaduan dan pelaporan masyarakat kepada pemerintah penting bagi proses peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah untuk pelayanan publik. Dampak dari hadirnya pengaduan dan pelaporan masyarakat adalah mampu meningkatkan kualitas produk layanan dan penguatan integritas serta etika aktor penyedia pelayanan. Dalam rangka menjalankan fungsi pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyediaan maka dilakukan kegiatan statistik Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat Dalam Aplikasi ULAS Kota Surakarta. Kegiatan ini juga sebagai bagian dari penyusunan laporan sebagaimana diamanatkan di Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Tujuan Kegiatan
a. Mendapatkan deskripsi jumlah aduan menurut organisasi penyelenggara layanan dan urusan pemerintah b. Mengetahui gambaran kecepatan waktu respon aduan c. Mengetahui gambaran substansi respon pengelola aduan d. Mengetahui gambaran jenis dan objek aduan/informasi, yaitu jenis aduan dan informasi dan kategori objek aduan dan informasi

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik

   Satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik
2. Pengadu

   Seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk, baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik
3. Luas Wilayah

   luas wilayah darat daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kecepatan Tanggapan

   Kecepatan tanggapan adalah kecepatan respon terhadap aduan dalam bentuk jawaban dan/atau tindakan atas aduan yang diterima melalui aplikasi ULAS
5. Kecamatan

   Bagian wilayah dari daerah kabpaten/kota yang dipimpin oleh camat
6. Pengaduan

   Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara
7. Desa/Kelurahan

   Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
8. Penduduk

   Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Kecepatan Tanggapan atas Aduan

   Perbandingan jumlah aduan yang direspon sesuai dengan ketentuan waktu dibandingkan dengan keseluruhan aduan
2. Jumlah pengadu

   Banyaknya pengadu yang menyampaikan aduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara pada periode tertentu
3. Jumlah Pengaduan Masyarakat

   Jumlah pengaduan atau penyampaian secara tertulis atau lisan oleh masyarakat yang ditujukan kepada instansi pemerintah sesuai kewenangannya masing-masing, misalnya pengaduan dugaan maladministrasi dan pengaduan ketenagakerjaan.
4. Persentase kontribusi pengaduan dari WA Lapor Mas Wali

   Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal WA Lapor Mas Wali
5. Rata-rata kepuasan pengadu atas respon aduan

   Rata-rata kepuasan pengadu atas respon aduan yang diberikan organisasi penyelenggara pelayanan publik
6. Rata-rata waktu tindak lanjut pengaduan

   Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menanggapi/merespon pengaduan
7. Persentase penyelesaian pengaduan

   Persentase penyelesaian pengaduan merupakan perbandingan jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan jumlah pengaduan keseluruhan pada kurun waktu tertentu.
8. Jumlah Penduduk

   Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.