Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Pendataan Capaian Kinerja Urusan Keuangan

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl Inolobunggadue II Kompleks Perkantoran Pemda Konawe

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpkad@konawekab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Suparjo, S.kom
Jabatan:	Kepala Bidang Anggaran
Alamat:	Kelurahan Ambekairi, Kec. Unaaha
Telepon:	08114033443
Faksimile:	-
Email:	Nisaftrh22@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pp Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Diperlukan Adanya Data Untuk Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah. Selain Itu, Data Capaian Kinerja Urusan Keuangan Dapat Dijadikan Sebagai Referensi Dan Masukan Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Ditahun Kedepannya, Karena Telah Memuat Indikator-indikator Yang Dibutuhkan Dan Termuat Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan Kegiatan
1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan; 2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Tranfer Expenditure); 3. Opini Laporan Keuangan; 4. Persentase Silpa Terhadap Apbd; 5. Persentase Program/kegiatan Yang Tidak Terlaksana; 6. Persentase Belanja Pendidikan (20%); 7. Persentase Belanja Kesehatan (10%); 8. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung; 9. Bagi Hasil Kabupaten/kota Dan Desa; 10. Penetapan Apbd; 11. Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam Apbd; 12. Deviasi Realisasi Pad Terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd; 13. Managemen Aset; 14. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dlm Apbd Tahun Sebelumnya

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Belanja Tidak Langsung

   Belanja tidak langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan....
2. Penetapan APBD

   Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah
3. Nilai realisasi SiLPA

   Realiasai Silpa adalah sisa lebih perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran.
4. Total belanja APBD di kurangi satu

   Merupakan Pendapatan Asli Daerah dikurangi dengan belanja daerah. Hasil yang didapat bisa surplus atau defisit, Jika surplus yang didapat berarti pendapatan lebih besar dari pada belanja
5. Jumlah Belanja APBD

   Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Manajemen Aset

   Manajemen aset adalah serangkaian kegiatan atau tindakan atas aset atau barang milik daerah yang ruang lingkupnya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan , penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.
7. Jumlah belanja urusan-transfer expenditures

   adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah berupa dana transfer yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
8. Opini laporan keuangan

   opini laporan keuangan adalah pernyataan profesional oleh auditor atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Tim auditor yg di maksud adalah badan pemeriksa keuangan RI yang pernyataan profesinya atas LKPD dibagi dalam 4 tingkatan yakni : Tidak Wajar, disclaimer atau tdk memberikan pendapat,....
9. Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan

   Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang
10. Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi

    Merupakan adanya Realisasi pendapatan yang melebihi target maupun tidak mencapai target.
11. Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa

    Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Total PAD dalam APBD dikurangi satu

    Merupakan total seluruh pendapatan asli daerah dalam tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.
13. Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan

    Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
14. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi

    adalah nilai yang tidak dipengaruhi oleh faktor lain (nilai mutlak) dari semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
15. Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan

    Keseluruhan jumlah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD
16. Total Kegiatan dalam APBD

    adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
17. Total Program dalam APBD

    Keseluruhan jumlah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD
18. Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

    Kompensasi terhadap pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus....
19. Jumlah/Total APBD

    Adalah keseluruhan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan

    Adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah yang tidak dilaksanakan.
21. Jumlah Belanja Langsung

    belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD.
22. Total belanja anggaran tahun sebelumnya

    Merupakan akumulasi dari seluruh anggaran yang dianggarkan pada tahun sebelumnya baik pendapatan maupun anggaran belanja

Indikator Kegiatan

1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

   Besarnya kompensasi pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus....
2. Manajemen Aset

   Manajemen Aset Manajemen aset adalah serangkaian kegiatan atau tindakan atas aset atau barang milik daerah yang ruang lingkupnya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan , penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.
3. Bagi Hasil Kab/kota/desa

   Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

   1. Perbandingan antara Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi terhadap Total PAD dalam APBD dikurangi satu 2. Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Merupakan adanya Realisasi pendapatan yang melebihi target maupun tidak mencapai target. 3. Total PAD dalam APBD dikurangi satu Merupakan total....
5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi tranfer expenditure)

   Perbandingan antara Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi tranfer expenditure) yaitu semua kewajiban Pemerintah Daerah berupa dana transfer yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan terhadap jumlah belanja APBD
6. Persentase Kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana

   1. Banyaknya Keseluruhan jumlah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD yang tidak....
7. Opini laporan keuangan

   opini laporan keuangan adalah pernyataan profesional oleh auditor atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Tim auditor yg di maksud adalah badan pemeriksa keuangan RI yang pernyataan profesinya atas LKPD dibagi dalam 4 tingkatan yakni : Tidak Wajar, disclaimer atau tdk memberikan pendapat,....
8. Persentase SiLPA terhadap APBD

   - Perbandingan antara realisasi SILPA terhadap total APBD. Realiasasi Silpa adalah sisa lebih perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran. - Total APBD adalah keseluruhan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah....
9. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

   Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung
10. Persentase Belanja Bidang Urusan Kesehatan

    Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) terhadap total APBD
11. Persentase Program dalam APBD yang tidak terlaksana

    Banyaknya program/ instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah yang tidak dilaksanakan terhadap Total Program dalam APBD.
12. Persentase Belanja Tidak Langsung

    Belanja tidak langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan....
13. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

    1. Perbandingan antara Nilai absolut dari Total belanja terhadap total belanja APBD dikurangi satu 2. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi adalah nilai yang tidak dipengaruhi oleh faktor lain (nilai mutlak) dari semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan....
14. Penetapan APBD

    Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah
15. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dlm APBD tahun sebelumnya

    1. Banyaknya anggaran sisa terhadap total belanja dlm APBD tahun sebelumnya 2. Realiasai Silpa adalah sisa lebih perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran. 3.Total belanja anggaran tahun sebelumnya Merupakan akumulasi dari....
16. Persentase Belanja Langsung

    belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD.
17. Persentase Belanja Bidang Urusan Pendidikan

    Besarnya persentase Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) terhadap total APBD