Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Sultan Hasanudin No. 45 Gn. Mas, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@lampungprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kelapa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Alamat:	Jl. Sulatan Hasanudin No. 45 Bandar Lampung, Lampung
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@lampungprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Diperlukan data terkait capaian pendapatan daerah yang memnuat capaian sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun kebelakang sebagai bahan evaluasi kegiatan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Tujuan Kegiatan
Tersediayan Sumber data yang Memuat capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. DAK

   10. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu pengoprasian layanan publik, yang peggunaanya telah di tentukan oleh Pemerintah (UU No 1 Tahun 2022 tantang Hubungan....
2. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sahsesuai denga peraturan perundang-undangan. Sebagai yang tercantung dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014....
3. Lain-Lain PAD Yang Syah

   6. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru d terdiri atas: a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan b) Hasil pemenfaatan hasil BMD yang tidak dipisahkan c) Hasil Kerjasaman Daerah d) Jasa Giro e) Hasil pengelolaan dana bergulir f) Pendapatan bunga g) Penerimaan....
4. Dana Perimbangan

   Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pendapatan APBN. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada daerah otonom. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah agar daerah bisa mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di dana
5. Pajak Daerah

   Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak....
6. Laba Usaha Daerah

   Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) adalah penerimaan yang berupa bagian dari laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba Bank pembangunan daerah dan bagian dari laba BUMD lainnya
7. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

   Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana uang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan pesentase tertentu untukl mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Retribusi Daerah

   Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerntah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daaerah (PDRD))
9. Lain-Lain Pendapatan Yang Syah

   11. Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurup c PP No 12 Tahun 2019 meliputi: a) hibah b) dana darurat; dan/atau c) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. DAU

    9. DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah (UU No 1tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusah dan Pemerintah Daerah)
11. Pendapatan

    Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
12. Objek Pajak PKB dan BBNKB

    Objek Pajak Kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyeraha kepemilikan kendaraan bermotor (UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Indikator Kegiatan

1. Objek Pajak PKB dan BBNKB

   Objek Pajak Kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyeraha kepemilikan kendaraan bermotor (UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
2. Retribusi Daerah

   Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerntah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daaerah (PDRD))
3. Pajak Daerah

   Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak....
4. Lain-lain Pendapatan yang Syah

   Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurup c PP No 12 Tahun 2019 meliputi: a) hibah b) dana darurat; dan/atau c) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. DAK

   Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu pengoprasian layanan publik, yang peggunaanya telah di tentukan oleh Pemerintah (UU No 1 Tahun 2022 tantang Hubungan....
6. Dana Perimbangan

   Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pendapatan APBN. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada daerah otonom. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah agar daerah bisa mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di dana
7. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sahsesuai denga peraturan perundang-undangan. Sebagai yang tercantung dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014....
8. DAU

   DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah (UU No 1tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusah dan Pemerintah Daerah
9. Bagi Hasil Pajak

   Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana uang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan pesentase tertentu untukl mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Laba Usaha Daerah

    Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) adalah penerimaan yang berupa bagian dari laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba Bank pembangunan daerah dan bagian dari laba BUMD lainnya
11. Pendapatan Daerah

    Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
12. Lain-lain PAD yang Syah

    Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru d terdiri atas: a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan b) Hasil pemenfaatan hasil BMD yang tidak dipisahkan c) Hasil Kerjasaman Daerah d) Jasa Giro e) Hasil pengelolaan dana bergulir f) Pendapatan bunga g) Penerimaan....