Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Indonesia

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.0000.067

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

Telepon:	+62811-1933-3639
Faksimile:	-
Email:	ppid@brin.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi
Eselon 2:	Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Anggitya Vitasari
Jabatan:	Ketua Tim Kajian Perencanaan Data untuk Pembangunan Nasional
Alamat:	Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta Pusat
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	angg027@brin.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Suatu negara atau suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) disebut berdaya saing jika dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berkompetisi pada kancah perekonomian global serta di sisi lain memungkinkan peningkatan standar hidup masyarakat secara umum. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang, yang dalam hal ini, negara atau daerah memberdayakan sumber daya manusia, modal, dan sumber daya alamnya.Daya saing mengandung makna seberapa produktifnya industri di suatu daerah berkompetisi dalam industri sejenis. Daerah berkompetisi dalam hal menawarkan lingkungan yang lebih produktif untuk dunia usaha. Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara atau daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasikan dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Porter dalam Abdullah (2002) menyatakan bahwa peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi.Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta keunggulan absolut. Tarigan (2005, 75) menyatakan bahwa keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut Tarigan (2005, 75) mengungkapkan bahwa istilah comparative advantage (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1917. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komparatif, kedua negara tersebut akan diuntungkan. Ternyata, ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional melainkan juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.Keunggulan kompetitif adalah suatu kelebihan yang membuatnya lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Setiap negara atau daerah dapat menciptakan dan mengembangkan keunggulan tersebut. Keunggulan kompetitif ini menjadi ukuran daya saing apabila suatu daerah memiliki kemampuan memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005,75), seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan menganalisis potensi ekonomi di wilayahnya. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah daerah dalam melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi makin penting. Sektor yang memiliki keunggulan merupakan prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.Penyusunan IDSD merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana keadaan daya saing suatu daerah dari sisi institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, serta kapabilitas inovasi. Tersusunnya IDSD 2025 dapat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan prioritas program pembangunan daerah sesuai dengan karakter dan permasalahan daya saing daerahnya sehingga lebih terukur dan tepat sasaran. Keberadaan IDSD juga akan memudahkan pemerintah pusat, pelaku bisnis, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan terpadu di tingkat nasional maupun daerah.Hal penting lainnya dari penyusunan IDSD 2025 ini adalah karena sejalan dengan lima dari delapan misi, dan program aksi Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan sebutan Astacita. Lima misi tersebut adalah (1) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (2) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (3) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (4) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan (5) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.  

Tujuan Kegiatan
Kegiatan penyusunan IDSD 2025 memiliki tujuan sebagai berikut:menggambarkan kondisi daya saing daerah berdasarkan rujukan daya saing global;memberikan rujukan dalam penyusunan rumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan litbangjirap, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan iptek di daerah;memberikan gambaran mengenai kelebihan (untuk pembelajaran) dan kelemahan (untuk agenda perbaikan/fasilitasi) daerah berdasarkan skor indikator daya saing,mengukur faktor-faktor yang mendorong produktivitas pembentuk daya saing suatu daerah

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : FGD dengan K/L sebagai produsen data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil

   Kemudahan sektor bisnis menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu.
2. Keterampilan Lulusan

   Tingkat keterampilan penduduk dengan pendidikan menengah dan tinggi yang dibutuhkan oleh sektor bisnis
3. Tingkat Pembunuhan (Rate)

   Jumlah kasus pembunuhan yang disengaja dalam suatu wilayah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan disengaja merujuk pada kematian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan dengan niat untuk menyebabkan kematian atau cedera serius pada seseorang
4. Transparansi Anggaran

   Opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah yang mencerminkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

   Proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang mencakup organisasi, peraturan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur
6. Kejahatan Terorganisir

   Aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok dengan struktur yang terorganisir dan berkelanjutan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk aktivitas ilegal yang sering kali berskala besar dan terkoordinasi, termasuk perdagangan dan penyelundupan manusia, perdagangan....
7. Kinerja Instansi Pemerintah

   Kemampuan suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.
8. Keandalan Layanan Kepolisian

   Tingkat efektivitas kepolisian dalam menangani kejahatan, diukur dari persentase penyelesaian kasus (Crime Clearance)
9. Kebebasan Pers

   Tingkat kebebasan dan keamanan jurnalis serta media dalam menjalankan tugas jurnalistik tanpa ancaman, intimidasi, atau pembatasan.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

    Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
11. Mobilitas Pekerja Antar Provinsi

    Perpindahan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama, baik dalam bentuk perubahan lokasi kerja maupun jenis pekerjaan
12. Penangkapan Terduga Teroris

    Jumlah orang yang ditangkap karena dugaan terlibat terorisme.
13. Layanan Infrastruktur Pelabuhan

    Ukuran ketersediaan pelabuhan di suatu wilayah berdasarkan kelas dan cakupan layanannya
14. Indeks Ketahanan Pangan

    Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan sesuai dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat.
15. Rasio Elektrifikasi

    Ukuran tingkat akses masyarakat terhadap layanan listrik di suatu wilayah. Angka rasio elektrifikasi yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses listrik.
16. Persentase Pengguna Internet

    Persentase penduduk yang menggunakan internet untuk komunikasi, bisnis, pendidikan, dan layanan digital lainnya.
17. Pelanggan Internet Fixedbroadband

    Individu atau rumah tangga yang menggunakan layanan internet tetap (fixed) dengan koneksi broadband seperti kabel fiber optik atau ADSL untuk akses internet cepat dan stabil per 100 penduduk
18. Upah Pekerja

    Kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, biasanya dalam bentuk uang dan dibayarkan secara berkala
19. Mobilitas Pekerja Dalam Provinsi

    Perpindahan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama, baik dalam bentuk perubahan lokasi kerja maupun jenis pekerjaan.
20. Tingkat pengelolaan lingkungan

    Ukuran kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah, mencakup keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam
21. Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif

    Kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja
22. Kejahatan Terhadap Hak Atas Kepemilikan

    Pelanggaran hukum yang merugikan hak milik individu atau kelompok, baik dalam bentuk harta benda maupun aset pribadi, yang mencakup tindakan ilegal. Kejahatan yang dimaksud meliputi 8 jenis, yaitu: sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran), pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian....
23. Pengguna Telepon Seluler

    Aktivitas penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki atau menggunakan telepon seluler dengan fungsi minimal SMS hingga internet dan fotografi.
24. Susut Energi Listrik

    Ukuran kehilangan energi yang terjadi selama proses transmisi dan distribusi dari pembangkit listrik ke konsumen
25. Layanan Infrastruktur Bandara

    Ukuran ketersediaan bandara di suatu wilayah berdasarkan kelas dan cakupan layanannya.
26. Akses Air Minum Layak

    Ukuran persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi kriteria aman, memadai, dan mudah diakses
27. Angka Harapan Sekolah

    Jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak usia sekolah, berdasarkan pola partisipasi pendidikan saat ini
28. Kapasitas Fiskal Daerah

    Kemampuan suatu daerah membiayai kebutuhannya sendiri melalui sumbersumber pendapatan yang dimilikinya, setelah memperhitungkan kewajiban tertentu.
29. Tingkat Dominasi Pasar

    Sejauh mana suatu perusahaan menguasai pasar dibandingkan pesaingnya
30. Layanan Infrastruktur Kereta Api

    Ukuran ketersediaan stasiun kereta api di suatu wilayah berdasarkan kelasnya
31. Jangkauan Jaringan 4G

    Area atau wilayah geografis di mana sinyal jaringan 4G (Generasi Keempat) tersedia, dapat diakses oleh perangkat seluler dan dapat digunakan untuk layanan internet cepat, dipengaruhi oleh infrastruktur menara seluler dan kondisi geografis
32. Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki

    Prinsip bahwa pekerja perempuan dan laki-laki yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama harus menerima upah yang setara tanpa diskriminasi berbasis gender
33. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Aksesibilitas Jalan (SPMAJ)

    SPM AJ adalah ukuran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan layanan publik untuk memastikan Aksesibilitas Jalan yang baik, dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia
34. Upaya Pencegahan Korupsi

    Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
35. Rasio Murid- Guru Pendidikan Dasar

    Jumlah rata-rata murid yang diajar oleh satu guru
36. Kredit Swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku

    rasio antara jumlah kredit yang diberikan oleh perorangan (WNI) dan lembaga/badan/perusahaan (non-bank) yang tunduk pada hukum Indonesia terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga berlaku.
37. Kinerja Pelayanan Publik

    Konsep pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.
38. Premi Asuransi Jiwa dan Non-Jiwa

    Sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai bagian dari perjanjian asuransi jiwa dan non-jiwa
39. Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB)

    peningkatan jumlah penerbitan NIB dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang mencerminkan pertambahan jumlah pelaku usaha yang secara resmi terdaftar melalui sistem perizinan berusaha
40. Indeks Keunggulan Lembaga Riset

    Ukuran kapasitas, efektivitas, dan kinerja lembaga riset (swasta/publik) dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.
41. Publikasi Ilmiah

    Publikasi yang dihasilkan oleh penulis yang berafiliasi dengan daerah yang bersangkutan atau kegiatan riset yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Publikasi Ilmiah ini dapat dalam bentuk artikel, buku, atau prosiding
42. Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (KUR)

    Permodalan untuk pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan atau kelompok usaha dalam koperasi
43. Pengembangan Klaster

    Jumlah klaster yang dapat dikembangkan dari industri yang ada dalam suatu wilayah
44. Aplikasi Merek Dagang

    Proses pengajuanpermohonan resmi olehindividu atau badan hukumkepada lembaga yangberwenang untukmemperoleh hak eksklusifatas penggunaan suatumerek dalam kegiatanperdagangan barang ataujasa
45. Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan

    Persentase nilai kredit bermasalah (non-performing loans / NPL) dibagi total pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan
46. Jumlah Bank

    Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
47. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010

    Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, dihitung menggunakan harga tahun 2010 sebagai dasar
48. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

    Kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah berlangsung secara konsisten tanpa fluktuasi tajam, menciptakan lingkungan kondusif untuk investasi dan kesejahteraan masyarakat.
49. Mobilitas Pekerja Antar Provinsi

    Perpindahan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama, baik dalam bentuk perubahan lokasi kerja maupun jenis pekerjaan
50. Pembiayaan Lembaga Ventura kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Start-up

    Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura meliputi penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan
51. Nilai Investasi

    Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berupa kegiatan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan.
52. Persentase Nilai Impor terhadap PDRB Harga Berlaku

    Proporsi nilai barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah pada harga pasar saat itu (harga berlaku), dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%)
53. Penangkapan Terduga Teroris

    Jumlah orang yang ditangkap karena dugaan terlibat terorisme.
54. Kualitas Infrastruktur Jalan

    Ukuran kondisi fisik, fungsionalitas, dan keberlanjutan infrastruktur jalan yang tersedia
55. Keanekaragam an Tenaga Kerja

    Penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti bekerja, sementara tidak bekerja, atau pengangguran
56. Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)

    Proses pengajuan permohonan resmi oleh individu, kelompok, atau badan hukum kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hasil karya atau ciptaan intelektual, agar memperoleh hak eksklusif dalam pemanfaatan dan penggunaannya
57. Berpikir Kritis dalam Mengajar

    Tingkat pengajaran yang mendorong siswa menggunakan keterampilan berpikir kritis.
58. Inflasi

    Inflasi tahunan suatu daerah dalam persen, menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa selama setahun. Inflasi ideal berbentuk seperti huruf "U" dalam grafik, di mana nilai di tengah lebih stabil dan optimal
59. Tingkat Kehilangan Air

    Tingkat kehilangan air dalam sistem penyediaan air minum, baik secara teknis maupun non-teknis. Indikator ini berfungsi untuk memantau efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem penyediaan air minum.
60. Persaingan Sektor Jasa

    Kompetisi antara penyedia layanan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan melalui peningkatan kualitas, inovasi, efisiensi, dan diferensiasi layanan
61. Belanja Riset

    Total belanja riset yang dikeluarkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta) untuk kegiatan riset di daerah bersangkutan
62. Kualitas Administrasi Pertanahan

    Tingkat transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelayanan publik pertanahan berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Kementerian ATR/BPN
63. Keterampilan Digital

    Tingkat keterampilan digital penduduk, seperti keterampilan komputer, pengkodean dasar, dan literasi digital.

Indikator Kegiatan

1. Skor Pasar Tenaga Kerja

   Pasar tenaga kerja yang efisien dan sistem pengupahan yang adil berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan tenaga kerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja memastikan keselarasan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply) tenaga kerja. Pelaku usaha daninvestor mempertimbangkan....
2. Skor Kesehatan

   Pilar kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup bayi dalam kondisi sehat. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai modal utama dalam pembangunan nasional secara menyeluruh
3. Skor Pasar Produk

   Pilar pasar produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil.Praktik monopoli, oligopoli, dan hambatan masuk pasar menyebabkan distorsi pasar yang berujung pada ketidakinefisienan ekonomi. Keterbukaan pasar tercermin dari....
4. Indeks Daya Saing Daerah

   Angka yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil daya saing daerah yang komprehensif dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
5. Skor Institusi

   Institusi yang kokoh menjadi faktor utama dalam mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Institusi menetapkan aturan, baik yang bersifat tertulis (kebijakan) maupun tidak tertulis (norma perilaku), yang memengaruhi keputusan pelaku ekonomi agar dapat bertindak secara optimal
6. Skor Dinamika Bisnis

   Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Di satu sisi, semua daerah tentunya mengharapkan kedatangan investasi baru dan perusahaan yang inovatif ke wilayahnya. Di sisi lain, daerah....
7. Skor Infrastruktur

   Pilar infrastruktur menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan infrastruktur yang handal mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah
8. Skor Sistem Keuangan

   Sistem keuangan terdiri dari institusi, pasar infrastruktur, serta regulasi yang menjamin kelancaran aktivitas simpan pinjam (Gunadi et al., 2013). Sistemkeuangan berperan dalam mengintermediasi sumber keuangan, memfasilitasi arus keuangan melalui layanan pembayaran yang efisien dan memproteksi risiko keuangan
9. Skor Stabilitas Ekonomi Makro

   Pilar stabilitas ekonomi makro mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola perekonomian dan merespon guncangan domestik maupun global. Stabilitas ekonomi makro merupakan kunci kepercayaan investor, menciptakan iklim usaha yang terprediksi dan mendorong peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi
10. Skor Keterampilan

    Pilar keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di suatu wilayah.Keterampilan tenaga kerja menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing sektor bisnis, karena berperan dalam menyeimbangkan integrasi teknologi dengan investasi pada kualitas sumber daya manusia (Lawler....
11. Skor Ukuran Pasar

    Ukuran pasar berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dengan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan keekonomian skala secara optimal. Luasnya cakupan pasar berperan dalam memperkokoh struktur industri, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan nilai tambah dalam perekonomian.
12. Skor Kapabilitas Inovasi

    Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatudaerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas,keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandangyang berbeda, serta sejauh mana kapasitas....
13. Skor Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

    Pilar adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengukur sejauh mana pemanfaatan TIK telah tersebar dan diimplementasikan di suatu daerah. TIK berkontribusi dalam menurunkan biaya transaksi,mempercepat arus informasi, serta mendorong efisiensi dan inovasi