Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
komplek pemkab bandung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	diskominfo.statistik@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Irma Novita, SH, SP1.
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Komplek Pemkab Bandung
Telepon:	081321845099
Faksimile:	0225891251
Email:	kikiezaki72@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dan melaksanakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. IKU berfungsi sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana kinerja organisasi telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang komunikasi publik, pengelolaan informasi, statistik sektoral, persandian, dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dituntut untuk dapat menyajikan data dan informasi kinerja secara akurat, mutakhir, konsisten, dan terintegrasi. Hal ini penting agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif.

Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan ini agar Diskominfo Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet

   Meluangkan waktu untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, games online, dan lainnya. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out)....
2. Evaluasi Internal Kinerja

   Evaluasi kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengukuran Kinerja

   Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan hasil dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan instansi pemerintah
4. Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

   Layanan publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Daring adalah Dalam....
5. Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah

   Persepsi publik adalah pandangan, penilaian, atau tanggapan masyarakat terhadap suatu kebijakan, layanan, informasi, atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Hal ini diatur oleh pemerintah berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Capaian Kinerja

   Capaian kinerja merupakan hasil dari pencapaian indikator kinerja yang mencerminkan tingkat keberhasilan sasaran strategis instansi pemerintah.
7. ketersediaan data statistik yang memenuhi kaidah Satu Data

   Data yang memenuhi kaidah Satu Data adalah data yang disusun, dikelola, dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Data tersebut harus mengikuti standar data yang telah ditetapkan secara nasional, dilengkapi dengan....
8. Pelaporan Kinerja

   Pelaporan Kinerja adalah proses penyusunan dan penyampaian laporan mengenai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang berisi informasi tentang realisasi kinerja dibandingkan dengan rencana/target yang sudah ditetapkan.
9. Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik

   Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi SPBE. diatur dalam Perpres No 95 tahun 2018
10. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

    Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintah. Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
11. Keamanan Informasi Pemerintah

    Keamanan Informasi adalah upaya sistematis untuk melindungi informasi elektronik dan data dari ancaman, gangguan, penyalahgunaan, dan kebocoran dengan menjamin aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, melalui penerapan kebijakan, standar, prosedur, serta teknologi keamanan, sebagaimana....
12. Perencanaan Kinerja

    Perencanaan kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan oleh instansi pemerintah/perangkat daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dalam periode tertentu, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta rencana pembangunan....
13. Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbabsis Elektronik

    Tersedianya Regulasi peraturan internal terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018
14. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

    Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018
15. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

    Manajemen data, keamanan informasi, layanan, dan infrastruktur TIK sebagaimana diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018

Indikator Kegiatan

1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online

   Layanan publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Daring adalah Dalam....
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang terhubung dengan akses internet

   Meluangkan waktu untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, sosial media, games online, dan lainnya. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out)....
3. Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi kaidah satu data

   Data yang memenuhi kaidah Satu Data adalah data yang disusun, dikelola, dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Data tersebut harus mengikuti standar data yang telah ditetapkan secara nasional, dilengkapi dengan....
4. Jumlah Ketersediaan data statistik yang memenuhi kaidah satu data

   Jumlah Ketersediaan Data Statistik yang Memenuhi Kaidah Satu Data adalah jumlah data statistik yang telah disusun, dikelola, dan disajikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip dan standar Satu Data Indonesia.
5. Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah

   Indeks Persepsi Publik terhadap Penyediaan Informasi Pemerintahan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan, penilaian, atau pandangan masyarakat terhadap ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
6. Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

   Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah jumlah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, dunia usaha, atau antar-instansi yang dapat diakses melalui media digital (online), dan telah terhubung atau berinteroperasi dengan sistem atau platform....
7. Tingkat keamanan informasi pemerintah

   Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah adalah ukuran atau indikator yang menggambarkan sejauh mana pemerintah, khususnya instansi pusat maupun daerah, telah menerapkan kebijakan, prosedur, teknologi, dan budaya keamanan informasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem....
8. Indeks SPBE

   Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. hal ini diatur dalam
9. Nilai AKIP

   Nilai AKIP adalah skor hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Nilai ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan....
10. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet

    Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet adalah jumlah instansi perangkat daerah beserta unit kerja di bawahnya di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki dan menggunakan koneksi internet, baik melalui jaringan publik maupun....