Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-25.0000.015

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Bogor KM 24 No. 47-49 Ciracas Jakarta Timur 13750

Telepon:	(021) 29681560
Faksimile:	(021) 29681551
Email:	pelaporan@lpsk.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Jenderal
Eselon 2:	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dian Herdiansah. S.IP.
Jabatan:	Perencana Ahli Muda
Alamat:	Gedung LPSK, Jl. Raya Bogor Km.24 No.47-19, Ciracas Jakarta Timur 13750
Telepon:	02129681560
Faksimile:	02129681551
Email:	pelaporan@lpsk.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 pada Desember 2024, Pemerintah telah menyusun RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. RPJPN 2025–2045 mengusung visi “Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan dalam delapan Misi Pembangunan dengan fokus berbagai upaya transformatif pembangunan yang berkesinambungan. The 2030 Agenda of Sustainable Development telah diadopsi sebagai bagian terintegrasi dalam RPJPN 2025–2045, dengan Target 16.3 yang mengukur peran akses terhadap keadilan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJMN 2025–2029, akses terhadap keadilan telah masuk Asta Cita VII yang bertujuan untuk “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” melalui program “Reformasi Hukum” dengan kegiatan “Transformasi Akses terhadap Keadilan.” Kegiatan ini memiliki indikator “Indeks Perlindungan Saksi dan Korban” yang merupakan kontribusi sekaligus tanggung jawab LPSK dalam RPJMN. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) adalah nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan dan bantuan yang disediakan LPSK kepada saksi dan korban tindak pidana. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian kuantitatif terhadap 10 dimensi penilaian terkait pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang komprehensif. Penelitian menggunakan kuesioner kepada tiga kategori responden, yaitu saksi dan korban yang dilayani LPSK, K/L/D mitra kerja LPSK, dan komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK) yang dibina LPSK. Data hasil survei dari setiap dimensi penilaian diukur dalam bobot yang telah ditentukan juga dipetakan dengan metode IPA untuk memperoleh informasi dimensi apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas layanan LPSK. Piloting survey telah dilakukan pada 2024 yang menghasilkan nilai praindeks sebesar 92,62 dengan interpretasi “Seluruh target keberhasilan perlindungan saksi dan korban terpenuhi.”

Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan salah satu indikator ketercapaian transformasi akses terhadap keadilan dalam RPJMN 2025 2029.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 5
Pengumpul data/enumerator: 20

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

   Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan/atau korban, dan melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan,....
2. Aksesibilitas informasi layanan perlindungan

   Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat.
3. Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban

   Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban melalui kerja sama dan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
4. Jaminan pasca-perlindungan

   Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam mengukur keberhasilan program perlindungan secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan.
5. Kepercayaan telah terlindunginya saksi dan korban

   Dimensi ini berfokus kepada upaya LPSK menjaga kepercayaan saksi dan korban yang dilindungi melalui pemberian perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban,
6. Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

   Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat dan bekerja sama dengan instansi dan menyediakan pelatihan bagi komunitas.
7. Hubungan antara saksi dan korban dengan pelaku selama proses peradilan

   Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam meminimalkan kontak antara saksi dan korban dengan pelaku untuk menghindari intimidasi yang memengaruhi saksi dan korban yang dilindungi
8. Pemahaman terkait kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

   Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat.
9. Keberadaan tempat perlindungan

   Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam menjamin adanya ruang tunggu khusus yang aman bagi saksi dan korban yang dilindungi.
10. Penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan

    Dimensi ini berfokus pada fungsi LPSK dalam hal melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK)

   Nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban