Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Nilai Pelaporan AKIP SetdaRangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kompilasi Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Penerbitan PerkadaPeraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kompilasi Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Nilai Pelaporan AKIP KabupatenRangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kompilasi Data LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2026 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum LinmasBerdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi agar mereka dapat hidup layak dan berfungsi secara sosial. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan.... Kompilasi Data Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Nilai Capaian Standar Pelayanan Minimal[K02043] Tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kompilasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahBerdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah menyelenggarakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kompilasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Indeks Kepuasan MasyarakatAngka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima. Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2026 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik[K00242] Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang.... Kompilasi Data Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa[K00242] Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Kompilasi Data Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Indeks Reformasi HukumBerdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021, Indeks Reformasi Hukum adalah indikator resmi yang digunakan pemerintah untuk menilai sejauh mana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pembenahan dalam sistem hukum, termasuk regulasi, akses keadilan, pelayanan hukum, dan kualitas aparat penegak hukum Kompilasi Data LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2026 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Nilai Reformasi Birokrasi GeneralBerdasarkan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, Nilai Reformasi Birokrasi adalah skor hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah berdasarkan 8 area perubahan, sebagai tolok ukur perbaikan sistem pemerintahan menuju birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Kompilasi Data LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2026 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Skor LPPDBerdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, nilai LPPD adalah hasil penilaian atas capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dilaporkan setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kompilasi Data LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2026 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB[K00907] Kesejahteraan sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kompilasi Data Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental SpiritualBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan dan pembinaan mental spiritual. Bina Mental spiritual untuk menciptakan generasi yang memiliki moral serta nilai kebangsaan yang kuat. Kompilasi Data Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuanBerdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK, Tugas Pembantuan, Bangub merupakan laporan monitoring dan evaluasi anggaran yang harus memuat semua sumber pendanaan, termasuk DAK, Tugas Pembantuan, dan Bantuan Keuangan Provinsi Kompilasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |