Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2026

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Raya Soreang KM 17

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	debi.riana87@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Hj. Neneng Zaenar Riani, AP., S.Sos., M.AP
Jabatan:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Alamat:	Jl. Raya Soreang KM 17
Telepon:	08122143465
Faksimile:	-
Email:	nengriani76@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Menyajikan Informasi Target Dan Capaian Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Yang Mengacu Pada Rencana Strategis (renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 Beserta Perubahannya.

Tujuan Kegiatan
Laporan Ini Bertujuan Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Melaksanakan Berbagai Kewajiban Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsinya, Atas Penggunaan Berbagai Sumber Daya Yang Harus Dipertanggungjawabkan Bukan Sekedar Dengan Pembelanjaan Yang Sesuai Dengan Rencana Belanja, Melainkan Secara Signifikan Dan Efektif Memberikan Kontribusi Terhadap Perwujudan Tujuan Sekretariat Daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. LPPD

   Hasil penilaian atas capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dilaporkan setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
2. Reformasi Birokrasi General

   Berdasarkan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, Nilai Reformasi Birokrasi adalah skor hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah berdasarkan 8 area perubahan, sebagai tolok ukur perbaikan sistem pemerintahan menuju birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.
3. Pelaporan AKIP Kabupaten

   Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Reformasi Hukum

   Berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021, Indeks Reformasi Hukum adalah indikator resmi yang digunakan pemerintah untuk menilai sejauh mana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pembenahan dalam sistem hukum, termasuk regulasi, akses keadilan, pelayanan hukum, dan kualitas aparat penegak hukum

Indikator Kegiatan

1. Nilai Reformasi Birokrasi General

   Berdasarkan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, Nilai Reformasi Birokrasi adalah skor hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah berdasarkan 8 area perubahan, sebagai tolok ukur perbaikan sistem pemerintahan menuju birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.
2. Indeks Reformasi Hukum

   Berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021, Indeks Reformasi Hukum adalah indikator resmi yang digunakan pemerintah untuk menilai sejauh mana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pembenahan dalam sistem hukum, termasuk regulasi, akses keadilan, pelayanan hukum, dan kualitas aparat penegak hukum
3. Nilai Pelaporan AKIP Kabupaten

   Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Skor LPPD

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, nilai LPPD adalah hasil penilaian atas capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dilaporkan setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.