Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Persentase Layanan terhadap Warga Negara yang terdampak Perda dan PerkadaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kompilasi Data Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya |
Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)Perbandingan jumlah penyelesaian pelanggaran Perda terhadap jumlah laporan pelanggaran Perda Kompilasi Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten CiamisSelengkapnya |
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang dapat DiselesaikanPerbandingan jumlah pengaduan ketentraman ketertiban umum yang ditangani terhadap jumlah pengaduan gangguan ketentraman ketertiban umum Kompilasi Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten CiamisSelengkapnya |
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Perbandingan jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani dalam waktu yang ditentukan terhadap total jumlah kejadian kebakaran di WMK tersebut. Kompilasi Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten CiamisSelengkapnya |
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban KebakaranPerbandingan jumlah operasi penyelamatan dan evakuasi yang berhasil dilakukan petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan warga yang terjebak atau berada dalam bahaya selama kejadian kebakaran, terhadap jumlah total operasi yang dilakukan atau jumlah kasus berhasil diselesaikan selama kurun waktu.... Kompilasi Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten CiamisSelengkapnya |
Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat DaerahAlat ukur untuk menilai kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Selain itu untuk Memperoleh informasi tentang dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden. Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 komponen yaitu RB General dan RB Tematik. Kompilasi Data Penyusun Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya |
Persentase Pelanggar Perda yang DitertibkanPenertiban pelanggar perda adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum Persentase jumlah pelanggar perda yang ditertibkan terhadap jumlah.... Kompilasi Data Penyusun Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 (seratus). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota TasikmalayaSelengkapnya |
Jumlah KebakaranTotal kejadian kebakaran dalam periode tertentu Kompilasi Produk Administrasi Data Kebakaran Kabupaten Cilacap 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten CilacapSelengkapnya |
Jumlah Petugas Perlindungan MasyarakatBanyaknya petugas Perlindungan Masyarakat sesuai daftar pembinaan Kompilasi Data Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Cilacap 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten CilacapSelengkapnya |
Jumlah Anggota LinmasJumlah anggota linmas di seluruh instansi dan kecamatan di Kabupaten Banyumas Pendataan Lengkap Anggota Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyumas 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya |
Jumlah Aparat LinmasWarga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tujuan dibentuk aparat linmas.... KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUM) DI KABUPATEN PURBALINGGA 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya |
Jumlah Mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 literkendaraan pemadam kebakaran yang memiliki kapasitas tangki air antara 3000 hingga 5000 liter. KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PELAYANAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya |
Jumlah Pos Kamlingpos yang digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan (RT). Pos kamling yang aktif digunakan masyarakat untuk jaga tangga juga sebagai media menjalin kemitraan dengan masyarakat guna meminimalisir dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUM) DI KABUPATEN PURBALINGGA 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya |
Jumlah Pos KeamananPos keamanan adalah pos keamanan yang ada di masingmasing kecamatan dan rumah dinas jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah). Pos keamanan disamping berfungsi untuk penjagaan juga berfungsi bagipara tamu yang akan berkepentingan dinas bisa melaporkan serta memintainformasi tempat lokasi yang.... KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUM) DI KABUPATEN PURBALINGGA 2024 Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya |