Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
-

Telepon:	0000000000
Faksimile:	-
Email:	ppsatpol515@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Mochamad Usman, S.Sos, M.Si.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. H. Ahmad Komarul Hayat
Jabatan:	Sekretaris Polisi Pamong praja
Alamat:	Jl Raya Soreang Km 17 Bandung
Telepon:	5891634
Faksimile:	-
Email:	satpolpp@bandungkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance) Dan Akuntabel, Diperlukan Data Yang Akurat, Mutakhir, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan, Evaluasi Kinerja, Serta Perumusan Program Yang Berbasis Pada Bukti. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) Kabupaten Bandung Sebagai Instansi Yang Memiliki Fungsi Strategis Dalam Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Perlu Menyusun Data Yang Dapat Mencerminkan Capaian Kinerja Serta Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi. Untuk Itu, Pada Tahun 2025, Bkpsdm Kabupaten Bandung Melaksanakan Kegiatan Statistik Yang Berjudul “kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (iku) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung”, Yang Bertujuan Untuk Menghimpun Dan Menyajikan Informasi Penting Terkait Indikator-indikator Kinerja Utama Yang Merefleksikan Kualitas Kinerja Kelembagaan. Adapun Variabel Yang Dikompilasi Dalam Kegiatan Ini Meliputi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akip), Persentase Barang Milik Daerah (bmd) Dalam Kondisi Baik, Serta Indeks Tata Kelola Manajemen Asn. Ketiga Variabel Tersebut Merupakan Indikator Strategis Yang Tidak Hanya Mencerminkan Performa Internal Bkpsdm, Tetapi Juga Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Yang Berfokus Pada Birokrasi Yang Adaptif, Efektif, Dan Berintegritas.

Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan Data Dan Informasi Yang Akurat, Mutakhir, Dan Terintegrasi Terkait Indikator Kinerja Utama Bkpsdm Kabupaten Bandung, Khususnya Nilai Akip, Persentase Barang Milik Daerah (bmd) Dalam Kondisi Baik, Dan Indeks Tata Kelola Manajemen Asn. 2. Menjadi Dasar Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Yang Transparan Dan Akuntabel Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip). 3. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan Dan Perumusan Kebijakan Strategis Di Bidang Kepegawaian Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Layanan terhadap warga negara yang terdampak Perda dan Perkada

   Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
2. Nilai AKIP

   Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.
3. Aset dalam Kondisi Baik

   tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Indikator Kegiatan

1. Nilai AKIP

   Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.
2. Persentase Layanan terhadap Warga Negara yang terdampak Perda dan Perkada

   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
3. Persentase Aset dalam Kondisi Baik

   Berdasarkan PP No.27Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau deperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.