Metadata Variabel Statistik

Daftar Metadata Variabel Statistik yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

Menampilkan 16-30 dari 123435 metadata variabel statistik.

Isu Aduan Hak Asasi Manusia Pengelompokan isu Hak Asasi Manusia berupa data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM yang telah ditentukan oleh Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2026 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya
Tindak Lanjut Penanganan Kasus Hak Asasi Manusia Tindak lanjut penanganan Kasus Hak Asasi Manusia berdasarkan kewenangan Komnas HAM yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2026 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya
Media Konsultasi Aduan Hak Asasi Manusia Ragam kanal penyampaian konsultasi aduan ke Komnas HAM RI Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2026 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya
Judul Judul produk hukum yang ditulis, merupakan judul yang tertera pada setiap produk hukum dan telah disesuaikan dengan pedoman penulisan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dimana Judul Peraturan ditulis secara lengkap tanpa ada.... Kompilasi Data Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2025 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RISelengkapnya
Jenis Dokumen Hukum Jenis dokumen hukum yang terpublish pada portal JDIHN.GO.ID. Kompilasi Data Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2025 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RISelengkapnya
Nomor Keputusan Nomor dari produk hukum yang berupa keputusan yang di tentukan untuk mengurutkan produk hukum tersebut Kompilasi Data Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2025 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RISelengkapnya
Tarikh (tanggal/bulan/tahun) Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (ddmmyyyy). a. Dalam hal informasi tanggal dan/atau bulan tidak diperlukan, kode tanggal/bulan diisi dengan kode 01. b. Dalam hal informasi yang dibutuhkan hanya bulan, kode tanggal diisikan 01 dan kode tahun diisikan tahun referensi yang digunakan. c..... Kompilasi Data Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2025 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RISelengkapnya
Tingkat Kepentingan Produk dan Spesifikasi Jenis Layanan Tingkat kepentingan pengguna layanan atas penjelasan spesifikasi produk dan jenis layanan Survei Opini Publik Atas Layanan Penerimaan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 2025 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya
Tingkat Kepuasan Sarana dan Prasana Layanan Tingkat kepuasan pengguna layanan atas ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Survei Opini Publik Atas Layanan Penerimaan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 2025 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/ Pemilik Proyek Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang berwenang atas Proyek dan melaksanakan Perencanaan, Penyiapan, dan Transaksi Proyek KPBU. Kompilasi Data Hasil Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalSelengkapnya
Nilai Investasi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Besaran nilai Investasi Awal atau Capex (Capital Expenditure) dari Proyek KPBU yang sukses dikerjasamakan dan telah memliki Kesepakatan Perjanjian KPBU (Proyek dengan Status Tahapan Tanda Tangan Perjanjian Kerjasama). Kompilasi Data Hasil Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalSelengkapnya
Pangsa pertanian terhadap pengeluaran pemerintah (PPPP) Indikator yang menunjukkan proporsi atau bagian belanja pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pertanian dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Kompilasi Data Penyusunan Indeks Orientasi Pertanian (IOP) di Indonesia 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalSelengkapnya
Kompensasi Tenaga Kerja Seluruh balas jasa yang diberikan kepada pekerja, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan selama periode akuntansi. Kompilasi Produk Administrasi Penyusunan dan Pengembangan Neraca Produksi Lapangan Usaha Jasa 2025 Direktorat Neraca ProduksiSelengkapnya
Pajak Lainnya Atas Produksi Neto Pajak lainnya atas produksi neto adalah pajak yang harus dibayar oleh produsen kepada pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan produksi, selain pajak atas produk, dikurangi dengan subsidi lainnya atas produksi yang diterima produsen. Pajak ini dikenakan tanpa memperhatikan jumlah atau nilai barang dan.... Kompilasi Produk Administrasi Penyusunan dan Pengembangan Neraca Produksi Lapangan Usaha Jasa 2025 Direktorat Neraca ProduksiSelengkapnya
Output Usaha Nilai barang dan jasa yang dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan produksi selama periode akuntansi tertentu. Kompilasi Produk Administrasi Penyusunan dan Pengembangan Neraca Produksi Lapangan Usaha Jasa 2025 Direktorat Neraca ProduksiSelengkapnya