Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tahun Kegiatan
2026

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.0000.128

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telepon:	+62-21-3925230
Faksimile:	+62-21-3925227
Email:	ppid@komnasham.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Eselon 2:	Biro Dukungan Penegakan HAM

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Luluk Sapto Setiyawan
Jabatan:	Analis Kebijakan Ahli Muda
Alamat:	Jalan latuharhary No. 4B, Menteng Jakarta Pusat
Telepon:	08111882354
Faksimile:	021-3925227
Email:	pengaduan@komnasham.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
National Human Rights Institution (NHRI) di seluruh dunia dibentuk dengan tujuan mempromosikan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu tugas dari NHRI adalah memberikan rekomendasi, pendapat, ataupun laporan terkait situasi pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan tindak lanjut oleh para pembuat kebijakan. Sehubungan dengan pemberian rekomendasi, pendapat, ataupun laporan sebagaimana dimaksud, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memiliki kewenangan dalam menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM, baik secara tertulis maupun secara lisan. Penerimaan pengaduan masyarakat tersebut kemudian dituangkan dalam tugas fungsi Penegakan HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM, yang prosesnya berawal dari Layanan Pengaduan HAM. Penerimaan pengaduan masyarakat tersebut perlu ditunjang dengan teknologi pendataan dan pengelolaan data yang maksimal dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Komnas HAM telah memiliki aplikasi Pengaduan HAM (DUHAM) Online), yang merupakan sistem penanganan pengaduan terintegrasi sampai dengan kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi, dan aplikasi Smart Map yaitu aplikasi yang akan memberikan informasi aktual dan real time atas fenomena HAM yang terjadi dalam bentuk data statistik.Basis data dugaan pelanggaran HAM yang terekam ke dalam DUHAM Online merupakan kekayaan data yang dimiliki oleh Komnas HAM. Basis data tersebut juga memudahkan Komnas HAM dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga. Dukungan akuntabilitas lembaga tampak pada pengelolaan data dan informasi pengaduan yang dimulai dari pemetaan, pengelolaan, dan diseminasi data aduan permasalahan HAM aktual. Hal ini sekaligus sebagai upaya menjawab tantangan keterbukaan informasi dan akuntabilitas layanan publik yang diemban. Kegiatan ini dilakukan dengan membangun sebuah pedoman pengelolaan, aplikasi pengolahan, dan diseminasi data informasi atas isu-isu HAM aktual. Aplikasi pengolahan dan diseminasi data aduan dilakukan menggunakan Smart Map. Dengan hadirnya aplikasi Smart Map dan adanya pedoman pengelolaan data, maka kegiatan Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia (Smart Map) di Indonesia dapat semakin akurat, presisi, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien.Kegiatan Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia (Smart Map) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komnas HAM diselenggarakan dengan menghadirkan output data terkait aduan HAM aktual dan data layanan konsultasi berupa laporan data periodik dan data grafis. Laporan data periodik merupakan laporan narasi penerimaan konsultasi dan pengaduan Komnas HAM. Data grafis merupakan data statistik berformat infografis yang berasal dari penerimaan konsultasi dan pengaduan Komnas HAM. 

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah:Menyediakan Data dan Informasi Statistik Aktual Terkait Pengaduan Pelanggaran HAM secara periodik baik dalam periode bulanan, semester, dengan indikator jumlah aduan menurut cara penyampaian aduan hak asasi manusia, jumlah aduan menurut klasifikasi pihak yang diadukan, jumlah aduan menurut klasifikasi korban, jumlah aduan menurut klasifikasi pengadu, jumlah aduan menurut klasifikasi hak asasi manusia yang diadukan, jumlah aduan menurut isu aduan hak asasi manusia, jumlah aduan menurut provinsi, jumlah aduan menurut tindak lanjut penanganan kasus hak asasi manusia, jumlah aduan menurut isu konsultasi aduan hak asasi manusia, jumlah aduan menurut tema konsultasi aduan hak asasi manusia, dan jumlah aduan menurut media konsultasi aduan hak asasi manusia.Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Khususnya Terkait Pelayanan Pengaduan Di Komnas HAM Baik di Kantor Komnas HAM dan Kantor Sekretariat Komnas HAM Di Provinsi.Output Data Aduan HAM Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pendidikan, Penelitian, Pengkajian, Jurnalistik, Perumusan Kebijakan, dan Lain-lain.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tindak Lanjut Penanganan Kasus Hak Asasi Manusia

   Tindak lanjut penanganan Kasus Hak Asasi Manusia berdasarkan kewenangan Komnas HAM yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Media Konsultasi Aduan Hak Asasi Manusia

   Ragam kanal penyampaian konsultasi aduan ke Komnas HAM RI
3. Isu Konsultasi Aduan Hak Asasi Manusia

   dari tema konsultasi berupa isu konsultasi aduan Hak Asasi Manusia berupa data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM yang telah ditentukan oleh Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Tema Konsultasi Aduan Hak Asasi Manusia

   Pengelompokan tema konsultasi aduan Hak Asasi Manusia berupa data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM yang telah ditentukan oleh Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Cara Penyampaian Aduan Hak Asasi Manusia

   Ragam kanal penyampaian pengaduan ke Komnas HAM
6. Klasifikasi Korban Hak Asasi Manusia

   Pengelompokkan aduan berdasarkan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia
7. Klasifikasi Hak Asasi Manusia yang diadukan

   Pengelompokan data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM berdasarkan hak yang dilanggar dengan mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
8. Isu Aduan Hak Asasi Manusia

   Pengelompokan isu Hak Asasi Manusia berupa data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM yang telah ditentukan oleh Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
9. Klasifikasi Pihak yang Diadukan Hak Asasi Manusia

   Pengelompokkan aduan berdasarkan pihak yang diadukan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Konsultasi Aduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

   menampilkan data statistik dan klasifikasi kegiatan konsultasi aduan Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) dan bersumber dari data konsultasi Hak Asasi Manusia yang disampaikan masyarakat.
2. Jumlah Aduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

   menampilkan data statistik dan klasifikasi hak asasi manusia yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) dan bersumber dari data yang disampaikan masyarakat sebagai Pengadu. Masyarakat dapat mengajukan permohonan data yang lebih spesifik.