Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pembentukan Desa Melalui Pemekaran Desa Di Kabupaten Bandung Tahun 2026

Tahun Kegiatan
2026

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-26.3204.054

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Pemda Kabupaten Bandung, JL. Raya Soreang, Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	(022) 5897432
Faksimile:	-
Email:	dpmdsoreang@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Drs. Supardian, MP

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Asep Kurniawan, SP
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Jl. Soekarno-Hatta No.466, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266
Telepon:	082117224422
Faksimile:	-
Email:	asepakur1969@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemekaran desa merupakan bagian dari kebijakan penataan desa yang bertujuan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, pelaksanaan penataan desa melalui pemekaran desa dilaksanakan atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Bandung memiliki wilayah administratif yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan. Seiring dengan dinamika pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, diperlukan penataan ulang batas wilayah desa untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung proses penataan wilayah tersebut, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Oleh karena itu, kegiatan kompilasi data menjadi sangat penting untuk menghimpun dan menyelaraskan berbagai data kewilayahan dan administrasi desa sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta penetapan batas wilayah desa yang tepat dan akuntabel.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk: 1. Memastikan penataan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mendorong terciptanya desa yang mandiri dan berdaya saing melalui penataan wilayah yang lebih proposional; 3. Mencegah terjadinya konflik sosial dan sengketa batas wilayah antar desa; 4. Menyediakan data kewilayahan dan administrasi desa yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Desa Persiapan

   Bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru
2. Desa

   Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indikator Kegiatan

1. Skor Cakupan Wilayah

   Ruang administratif yang akan menjadi wilayah kerja pemerintahan desa baru dan terdiri atas beberapa dusun atau sebutan lain yang menjadi bagian dari struktur organisasi wilayah desa. Cakupan wilayah yang memadai diperlukan agar desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.
2. Skor Potensi Wilayah

   kemampuan dan modal dasar yang dimiliki oleh desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
3. Skor Sarana dan Prasarana

   Fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik, seperti kantor desa, balai pertemuan, jaringan jalan, fasilitas komunikasi, serta fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.
4. Skor Sosial Budaya

   Karakteristik kehidupan sosial masyarakat yang meliputi nilai, norma, adat istiadat, bahasa, serta hubungan sosial yang berkembang di wilayah calon desa. Kondisi sosial budaya yang harmonis dapat mendukung stabilitas pemerintahan dan persatuan masyarakat.
5. Skor Usia Desa Induk

   Lamanya desa asal telah menyelenggarakan pemerintahan sejak pembentukannya atau sejak penataan desa terakhir. Desa induk harus telah berusia paling sedikit 5 tahun sebelum dapat dimekarkan menjadi desa baru.
6. Skor Jumlah Penduduk

   Banyaknya penduduk yang berdomisili secara tetap dalam wilayah calon desa baru. Jumlah penduduk menjadi indikator penting karena menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia dan kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
7. Skor Batas Wilayah Desa

   Adanya batas administratif yang tegas antara calon desa dengan wilayah desa lain yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.
8. Skor Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

   Kemampuan keuangan yang dimiliki atau dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Skor Akses Transportasi

   Tingkat kemudahan masyarakat dalam menjangkau wilayah calon desa maupun wilayah sekitarnya melalui sarana transportasi yang tersedia. Indikator ini mencerminkan keterhubungan wilayah yang mendukung efektivitas pelayanan publik dan mobilitas masyarakat.