Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bkpsdm@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Abi Basarah, S.T., M.Si.
Jabatan:	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alamat:	Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bkpsdm@bandungkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, diperlukan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, serta perumusan program yang berbasis pada bukti. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung sebagai instansi yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan aparatur sipil negara perlu menyusun data yang dapat mencerminkan capaian kinerja serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu, pada tahun 2025, BKPSDM Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan statistik yang berjudul “Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung”, yang bertujuan untuk menghimpun dan menyajikan informasi penting terkait indikator-indikator kinerja utama yang merefleksikan kualitas kinerja kelembagaan. Adapun variabel yang dikompilasi dalam kegiatan ini meliputi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik, serta Indeks Tata Kelola Manajemen ASN. Ketiga variabel tersebut merupakan indikator strategis yang tidak hanya mencerminkan performa internal BKPSDM, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berfokus pada birokrasi yang adaptif, efektif, dan berintegritas.

Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi terkait indikator kinerja utama BKPSDM Kabupaten Bandung, khususnya nilai AKIP, persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik, dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN. 2. Menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja instansi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 3. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan strategis di bidang kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 5
Pengumpul data/enumerator: 15

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Diklat

   Pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
2. Administrasi Kepegawaian

   Serangkaian kegiatan pengelolaan ASN yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan.
3. Manajemen ASN

   Serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Aparatur Sipil Negara

   [K00147] Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peringkat Daerah

   Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Barang Milik Daerah

   Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Indikator Kegiatan

1. Nilai Index Tata Kelola Manajemen ASN

   Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan PP Nomor 11....
2. Persentase Aset Dalam Kondisi Baik

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah....
3. Persentase Manajemen ASN

   Serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017.
4. Persentase Kelulusan Diklat

   Kelulusan Diklat adalah status peserta pelatihan yang telah mengikuti dan berhasil melewati evaluasi (ujian atau tes) sesuai ketentuan, dan telah memperoleh sertifikat atau Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP) sebagai bukti kelulusan, seperti diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2018.
5. Persentase Administrasi Kepegawaian

   Serangkaian kegiatan pengelolaan ASN yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan berdasarkan....
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

   Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).