Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	baperlitbangda@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Anjar Aprilianto
Jabatan:	Kepala Bidang
Alamat:	Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.km.17, Pamekaran, Soreang, Bandung Regency, West Java 40912
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	programbappedakabbdg@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan daerah merupakan salah satu fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejumlah peraturan pelaksananya, setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu dokumen utama dalam sistem ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi pedoman pembangunan selama lima tahun, diselaraskan dengan masa jabatan kepala daerah terpilih, dan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD merupakan tahap operasionalisasi yang mewujudkan sasaran strategis RPJPD ke dalam program dan kegiatan nyata dalam jangka menengah. RPJPD 2025-2045 menjadi kerangka dasar yang memandu pembangunan selama 20 tahun ke depan. Sebagai tahap pertama implementasi RPJPD, RPJMD 2025-2029 berfungsi menetapkan fondasi yang kokoh untuk mencapai visi jangka panjang Kabupaten Bandung. Kedudukan ini menegaskan urgensi penyusunan RPJMD, mengingat dokumen ini harus mampu menjawab tantangan pembangunan di tingkat daerah, merespons dinamika global, dan mengarahkan daerah menuju pembangunan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal, yang merupakan dokumen transisi untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih dengan kebutuhan strategis daerah. Penyusunan Rancangan Awal ini berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berbasis data dan fakta, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Selain itu, dokumen ini menjadi penghubung antara hasil perencanaan teknokratik dengan dinamika politik lokal, sehingga memastikan kebijakan pembangunan tetap relevan dan responsif.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk merumuskan Dokumen Rancangan Awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

   [K01650] Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan....
2. Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

   Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Permendagri No. 10 Tahun 2018).
3. Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

   Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (UU RI No. 15 Tahun 2004) Kebijakan adalah Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan....
4. Capaian nilai PPD

   Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)
5. Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan....
2. Aspek penilaian kualitas dokumen RKPD

   Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. (Permendagri No. 21 Tahun 2018) Kualitas dokumen adalah tingkat kesesuaian dokumen dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat digunakan dengan efektif dan....
3. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

   Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Permendagri No. 10 Tahun 2018).
4. Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

   [K01650] Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan....
5. Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

   Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (UU RI No. 15 Tahun 2004) Kebijakan adalah Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan....
6. Capaian nilai PPD

   Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)
7. Aspek penilaian proses penyusunan dokumen RKPD

   Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. (Permendagri No. 21 Tahun 2018) Proses penyusunan dokumen adalah kegiatan merancang, mengatur, dan menempatkan dokumen dengan baik dan beraturan. Tujuannya adalah....