Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Keuangan Daerah Kabupaten Melawi

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Provinsi Kota baru, Km. 7 nanga pinoh

Telepon:	( 0568 ) 2020038
Faksimile:	( 0568 ) 2020038
Email:	bpkad@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Santi Parlina
Jabatan:	Kepala Bidang Akuntansi
Alamat:	Jl. Provinsi KM 7 Tanjung Lay Kec. Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	santiparlina@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan Kegiatan
Memberikan gambaran kondisi keuangan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Melawi. Pelaporan keuangan ini disusun dengan tujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam meneliti akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai: Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. (Sebagaimana tujuan yang terdapat pada kebijakan akuntansi).

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Belanja Tidak Terduga

   Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu....
2. Belanja Hibah

   Belanja barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
3. Belanja Pegawai

   Belanja Pegawai berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan....
4. Belanja Modal

   Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam....
5. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna....
6. Belanja Bantuan Sosial

   belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
7. Belanja Bantuan Keuangan

   Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan....
8. Belanja Bagi Hasil

   Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari: pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil penerimaan pajak daerah....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah.
2. Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, seperti pendapatan hibah, dana darurat, Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Jumlah Pendapatan Transfer

   Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, Seperti Dana bagi hasil, Dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, kebijakan insentif fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaaan, dan Dana Desa.