Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Indeks Satu Data Indonesia (SDI)

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310

Telepon:	021-3193 6207
Faksimile:	021-3145 374
Email:	ppid@bappenas.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Eselon 2:	Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dr. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST, MS
Jabatan:	Perencana Ahli Madya
Alamat:	Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telepon:	085235611949
Faksimile:	-
Email:	fandi.nurzaman@bappenas.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 ditetapkan RPJMN 2025–2029 terdapat indikator Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI) pada Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan- KP 07.10.05 Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah- Sasaran: Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional dengan Indikator Indeks SDI . Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI tahun 2024 Tingkat Pusat dan Daerah untuk menjadi hasil Nilai Indeks SDI 2025 dalam dokumen RPJMN.

Tujuan Kegiatan
Berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas No.93/M.PPN/HK/2025 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SDI menjadi basis mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan SDI tingkat Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2024. Menghasilkan nilai Indeks Satu Data Indonesia yang disusun dari nilai Domain dan nilai Aspek , sebagai berikut 3 Domain yaitu Domain Kebijakan dan Kelembagaan, Domain Penyelenggaraan SDI, dan Domain Data Leadership. Terdiri dari 8 Aspek diantaranya : Aspek Kebijakan, Aspek Kelembagaan, Aspek Perencanaan, Aspek Pengumpulan, Aspek Pemeriksaan, Aspek Penyebarluasan, Aspek Pemandaatan, Aspek Pembiayaan, dan Aspek Manajemen Data dan 27 indikator.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi Ulang, Masa Sanggah

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan

   Indikator yang mengukur rasio realisasi pengumpulan data yang telah ditetapkan pada Daftar Data yang diserahkan tepat waktu sesuai periode pemutakhiran yang direncanakan.
2. Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai struktur dan format baku

   Indikator yang mengukur kelengkapan informasi metadata (penjelasan tentang data) untuk setiap Data Priortias dengan jenis data statistik yang dihasilkan sesuai struktur baku (MS-Keg, MS-Ind, MS-Var).
3. Persentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI

   Indikator yang mengukur persentase Data Prioritas yang telah dipublikasikan dan dapat diakses publik atau instansi lain melalui Portal SDI.
4. Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan SDI menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D

   Indikator yang mengukur komitmen instansi dengan memasukkan program penyelenggaraan SDI (pengelolaan data, forum, dll.) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran resmi instansi.
5. Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara SDI pada Portal SDI

   Indikator yang mengukur status administrasi Walidata dalam memiliki hak akses (akun) resmi pada Portal SDI (data.go.id) untuk pengelolaan data.
6. Persentase Data Prioritas yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik

   Indikator yang mengukur proporsi Data Prioritas yang tersedia dalam format file terbuka dan mesin-terbaca (machine-readable, seperti CSV, XLXS, JSON) untuk memudahkan pertukaran data.
7. Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai struktur dan format baku

   Indikator yang mengukur kelengkapan informasi metadata spasial untuk setiap Daftar Data dengan jenis data spasial yang dihasilkan.
8. Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan

   Indikator yang menilai bukti penggunaan data SDI dalam dokumen perencanaan (Renstra/RKP), dashboard pimpinan, atau kajian.
9. Persentase Daftar Data yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik

   Indikator yang mengukur proporsi Daftar Data yang tersedia dalam format file terbuka dan mesin-terbaca (machine-readable, seperti CSV, XLXS, JSON) untuk memudahkan pertukaran data.
10. Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI

    Indikator yang menilai tingkat kesiapan teknis portal data instansi untuk terhubung dan berbagi pakai data secara otomatis (harvesting/API) dengan Portal SDI.
11. Persentase Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat ke Sekretariat SDI tingkat Pusat sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan

    Indikator yang mengukur rasio realisasi pengumpulan Data Prioritas yang diserahkan tepat waktu sesuai periode pemutakhiran yang direncanakan.
12. Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data

    Indikator yang menilai pelaksanaan fungsi Walidata dan Pembina Data dalam memeriksa kualitas data serta memberikan pendampingan perbaikan kualitas data kepada Produsen Data
13. Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan

    Indikator yang menilai tingkat penggunaan Kode Referensi atau Data Induk yang telah disepakati secara nasional dalam data yang dihasilkan instansi untuk menjamin keterpaduan.
14. Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik memenuhi standar data statistik

    Indikator yang mengukur persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang telah memenuhi kaidah Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran, dan Satuan yang baku.
15. Presentase pemenuhan kriteria manajemen basis data

    Indikator yang menilai peran Walidata sebagai administrator basis data (Database Administrator), termasuk pengelolaan skema database, integritas referensial, dan jaminan ketersediaan akses data.
16. Presentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi

    Indikator yang menilai ketersediaan Arsitektur Data dan Informasi sebagai bagian dari Arsitektur SPBE untuk memetakan domain data di instansi.
17. Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai struktur dan format baku

    Indikator yang mengukur kelengkapan informasi metadata spasial untuk setiap Data Prioritas dengan jenis data spasial yang dihasilkan.
18. Persentase Daftar Data yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI

    Indikator yang mengukur persentase Daftar Data yang telah dipublikasikan dan dapat diakses publik atau instansi lain melalui Portal SDI.
19. Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai struktur dan format baku

    Indikator yang mengukur kelengkapan informasi metadata (penjelasan tentang data) untuk setiap Daftar Data dengan jenis data statistik yang dihasilkan sesuai struktur baku (MS-Keg, MS-Ind, MS-Var).
20. Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial memenuhi standar data spasial

    Indikator yang mengukur persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang telah memenuhi standar teknis sesuai ketentuan pembina data spasial (BIG)
21. Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Daftar Data oleh Walidata

    Indikator yang menilai pelaksanaan fungsi Walidata dalam memeriksa kualitas data serta memberikan pendampingan perbaikan kualitas data kepada Produsen Data.
22. Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D

    Indikator yang menilai upaya Koordinator Forum SDI dalam mengidentifikasi, menyelesaikan, dan menyepakati data tunggal untuk menghindari duplikasi data yang sama antar produsen.
23. Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai

    Indikator yang menilai tata kelola kegiatan pendataan baru, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan metadata kegiatan, hingga penganggarannya agar efisien.
24. Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP

    Indikator yang mengukur tingkat integrasi portal/aplikasi data instansi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk pertukaran data antar sistem elektronik.
25. Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan

    Indikator yang menilai tingkat penggunaan Kode Referensi atau Data Induk yang telah disepakati secara nasional dalam data yang dihasilkan instansi untuk menjamin keterpaduan, serta pengusulan Kode Referensi yang diampu sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.
26. Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik memenuhi standar data statistik

    Indikator yang mengukur persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang telah memenuhi kaidah Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran, dan Satuan yang baku.
27. Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D

    Indikator yang menilai penerapan klasifikasi keamanan data (Terbuka, Terbatas, Tertutup) dan manajemen hak akses pengguna dalam penyebarluasan data.
28. Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial memenuhi standar data spasial

    Indikator yang mengukur persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang telah memenuhi standar teknis sesuai ketentuan pembina data spasial (BIG).
29. Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah

    Indikator yang mengukur tingkat keterpaduan Daftar Data Daerah terhadap Data Prioritasyang telah ditetapkan di tingkat pusat.
30. Persentase pemenuhan kriteria partisipasi aktif dalam penetapan Data Prioritas

    Indikator yang mengukur keterlibatan Walidata dalam mengusulkan dan menyepakati Data Prioritas dalam Forum Datu Data Indonesia Tingkat Pusat.
31. Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat

    Indikator yang mengukur ketersediaan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang mengatur siklus penyelenggaraan data (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan) serta tata kerja forum dan pengusulan data.
32. Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara SDI tingkat Daerah

    Indikator yang mengukur keberadaan dan legalitas penetapan Tim Penyelenggara SDI (Walidata, Produsen Data, Koordinator Forum) tingkat Daerah melalui Surat Keputusan (SK) yang memuat tugas dan fungsi masing-masing unsur secara jelas.
33. Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi SDI

    Indikator yang mengukur tingkat ketersediaan regulasi internal instansi mengenai penyelenggaraan SDI, mulai dari tahap rancangan hingga penetapan, yang memuat substansi tata kelola data, penyelenggara, hak akses, dan pendanaan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
34. Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara SDI

    Indikator yang mengukur kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemetaan kebutuhan, ketersediaan pejabat fungsional/petugas (Statistik/Spasial), serta pelaksanaan penguatan kapasitas (pelatihan/bimtek) bagi penyelenggara SDI.
35. Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

    Indikator yang menilai keaktifan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia di tingkat instansi yang dibuktikan dengan adanya notulensi dan berita acara kesepakatan terkait Daftar Data, Manajemen Hak Akses, Rencana Aksi, dan penyelesaian redundansi data.
36. Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D

    Indikator yang menilai proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan Daftar Data yang akan dikumpulkan oleh instansi pada tahun berjalan melalui kesepakatan Forum SDI.
37. Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

    Indikator yang menilai ketersediaan dokumen Rencana Aksi SDI instansi yang selaras dengan Rencana Aksi SDI Pusat/Daerah, serta status penetapannya dalam dokumen formal instansi.
38. Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara SDI tingkat K/L

    Indikator yang mengukur keberadaan dan legalitas penetapan Tim Penyelenggara SDI (Walidata, Produsen Data, Koordinator Forum) tingkat K/L melalui Surat Keputusan (SK) yang memuat tugas dan fungsi masing-masing unsur secara jelas.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Domain Kebijakan dan Kelembagaan

   Domain Kebijakan dan Kelembagaan bertujuan untuk memetakan sejauh mana regulasi dan kelembagaan yang mendukung Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) telah tersedia dan berjalan di Instansi Pusat dan Daerah.
2. Indeks Aspek Manajemen Data

   Aspek penilaian yang mengukur penerapan tata kelola arsitektur data dan pengelolaan basis data teknis.
3. Indeks Domain Penyelenggaraan Satu Data Indoensia

   Domain Penyelenggaraan SDI bertujuan untuk mengukur penerapan prinsip Satu Data Indonesia dalam seluruh siklus pengelolaan data, mulai dari proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data.
4. Indeks Aspek Pemanfaatan Data

   Aspek penilaian yang mengukur penggunaan nyata data dalam proses perencanaan pembangunan dan upaya mengurangi duplikasi data antar unit/instansi.
5. Indeks Aspek Kebijakan

   Aspek penilaian yang mengukur ketersediaan landasan hukum dan penetapan penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat instansi untuk menjamin kepastian hukum dan tata kelola data yang baku.
6. Indeks Satu Data Indonesia

   Ukuran capaian yang menggambarkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan,....
7. Indeks Aspek Pembiayaan

   Aspek penilaian yang mengukur dukungan anggaran untuk kegiatan statistik/geospasial dan keberlanjutan penyelenggaraan SDI.
8. Indeks Aspek Pemeriksaan

   Aspek penilaian yang mengukur kualitas data yang dihasilkan berdasarkan prinsip SDI, meliputi kepatuhan terhadap standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh Walidata.
9. Indeks Aspek Perencanaan

   Aspek penilaian yang mengukur proses identifikasi dan penetapan kebutuhan data (Daftar Data dan Data Prioritas) secara terkoordinasi sebelum pengumpulan data dilakukan.
10. Indeks Domain Data Leadership

    Domain Data Leadership bertujuan untuk menilai peran kepemimpinan dalam tata kelola data, inovasi dalam pemanfaatan data, penerapan manajemen data, serta strategi peningkatan kualitas data (upaya pengurangan duplikasi) melalui Forum SDI.
11. Indeks Aspek Kelembagaan

    Aspek penilaian yang mengukur efektivitas organisasi SDI melalui pelaksanaan forum koordinasi, ketersediaan prosedur operasional standar (SOP), perencanaan aksi, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
12. Indeks Aspek Penyebarluasan

    Aspek penilaian yang mengukur ketersediaan akses data bagi pengguna melalui Portal Satu Data Indonesia dan keterhubungan portal instansi.
13. Indeks Aspek Pengumpulan

    Aspek penilaian yang mengukur kepatuhan pelaksanaan pengumpulan data dari Produsen Data ke Walidata atau Sekretariat SDI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.