Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Keuangan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614

Telepon:	(024) 8311172
Faksimile:	-
Email:	bpkad@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Eselon 2:	Kepala Bpkad Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Rudi Nugroho
Jabatan:	Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Alamat:	Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon:	0248311174
Faksimile:	-
Email:	bpkad@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Informasi keuangan daerah salah satunya untuk menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyediaan statistik keuangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lingkup Daerah provinsi (Pasal 215 ayat (2)). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas untuk menyediakan informasi keuangan daerah mengenai konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan menyediakan informasi keuangan daerah yang mudah diakses oleh masyarakat (PP 12 Tahun 2019)

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Konfirmasi dan klarifikasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Pemberian Pinjaman Daerah

   Pemberian Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2. Belanja Bantuan Keuangan

   Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah....
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

   Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai
4. Belanja Bunga

   Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
5. Pendapatan Hibah

   Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang....
6. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

   Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo digunakan untuk mencatat pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran....
7. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
8. Pendapatan Pajak Daerah

   Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
9. Belanja Hibah

   Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, instansi tertentu atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,....
10. Belanja Modal Tanah

    Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan dengan cara melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian dalam memanfaatkan tanah
11. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

    Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lainnya, penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD, penerimaan kembali pinjaman....
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
13. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

    Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyertaan Modal Daerah

    Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
15. Belanja Barang dan Jasa

    Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan
16. Belanja Subsidi

    Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum
17. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

    Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
19. Pendapatan Transfer Antar Daerah

    Pendapatan Transfer Antar Daerah digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
20. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Belanja Bantuan Sosial

    Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat
22. Pendapatan Retribusi Daerah

    Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
23. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

    Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah
24. Pembentukan Dana Cadangan

    Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan
25. Pencairan Dana Cadangan

    Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang bersangkutan.
26. Penerimaan Pinjaman Daerah

    Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah yang didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
27. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

    Belanja modal aset tetap lainnya adalan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain)
28. Belanja Pegawai

    Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas....
29. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

    Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan merupakan pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
30. Belanja Bagi Hasil

    Belanja bagi hasil merupakan belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai....
31. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

    Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Belanja Modal Aset Lainnya

    Belanja modal aset lainnya merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
33. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

    Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual)
34. Belanja Tidak Terduga

    Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

Indikator Kegiatan

1. Persentase Realisasi Belanja Modal Tanah

   Persentase Realisasi Belanja Modal Tanah adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Tanah terhadap Anggaran Belanja Modal Tanah
2. Persentase Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah

   Persentase Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah adalah tingkat capaian realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah terhadap target Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Persentase Realisasi Belanja Pegawai

   Persentase Realisasi Belanja Pegawai adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran Belanja Pegawai
4. Persentase Realisasi Belanja Subsidi

   Persentase Realisasi Belanja Subsidi tingkat penyerapan realisasi Belanja Subsidi terhadap Anggaran Belanja Subsidi
5. Persentase Realisasi Belanja Hibah

   Persentase Realisasi Belanja Hibah tingkat penyerapan realisasi Belanja Hibah terhadap Anggaran Belanja Hibah
6. Persentase Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah

   Persentase Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah adalah tingkat capaian realisasi Pemberian Pinjaman Daerah terhadap target Pemberian Pinjaman Daerah
7. Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

   Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tingkat capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah terhadap target Pendapatan Retribusi Daerah
8. Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

   Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan adalah tingkat capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan terhadap anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
9. Persentase Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

   Persentase Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah tingkat capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap target Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan....
10. Persentase Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

    Persentase Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
11. Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

    Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah tingkat capaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
12. Persentase Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

    Persentase Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terhadap Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
13. Persentase Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

    Persentase Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah terhadap target Pendapatan Transfer Antar Daerah
14. Persentase Realisasi Pembentukan Dana Cadangan

    Persentase Realisasi Pembentukan Dana Cadangan adalah tingkat penyerapan pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan terhadap anggaran Pembentukan Dana Cadangan
15. Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga

    Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Tidak Terduga terhadap Anggaran Belanja Tidak Terduga
16. Persentase Realisasi Belanja Bagi Hasil

    Persentase Realisasi Belanja Bagi Hasil adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Bagi Hasil
17. Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

    Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap target Pendapatan Pajak Daerah
18. Persentase Realisasi Belanja Bunga

    Persentase Realisasi Belanja Bunga tingkat penyerapan realisasi Belanja Bunga terhadap Anggaran Belanja Bunga
19. Persentase Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

    Persentase Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan terhadap Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan
20. Persentase Realisasi Belanja Bantuan Sosial

    Persentase Realisasi Belanja Bantuan Sosial tingkat penyerapan realisasi Belanja Bantuan Sosial terhadap Anggaran Belanja Bantuan Sosial
21. Persentase Realisasi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    Persentase Realisasi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah tingkat capaian realisasi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap target Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
22. Persentase Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

    Persentase Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah adalah tingkat capaian realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
23. Persentase Realisasi Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

    Persentase Realisasi Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah tingkat capaian realisasi Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Anggaran Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
24. Persentase Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

    Persentase Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terhadap anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
25. Persentase Realisasi Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

    Persentase Realisasi Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan adalah tingkat capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan terhadap target Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
26. Persentase Realisasi Penyertaan Modal Daerah

    Persentase Realisasi Penyertaan Modal Daerah adalah tingkat penyerapan pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah terhadap anggaran Penyertaan Modal Daerah
27. Persentase Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

    Persentase Realisasi Belanja Bantuan Keuangan adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Belanja Bantuan Keuangan
28. Persentase Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

    Persentase Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terhadap Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
29. Persentase Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

    Persentase Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
30. Persentase Realisasi Pencairan Dana Cadangan

    Persentase Realisasi Pencairan Dana Cadangan adalah tingkat capaian realisasi Pencairan Dana Cadangan terhadap target Pencairan Dana Cadangan
31. Persentase Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

    Persentase Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya terhadap anggaran Belanja Modal Aset Lainnya
32. Persentase Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

    Persentase Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo adalah tingkat capaian realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo terhadap target Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
33. Persentase Realisasi Pendapatan Hibah

    Persentase Realisasi Pendapatan Hibah adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Hibah terhadap anggaran Pendapatan Hibah
34. Persentase Realisasi Belanja Barang dan Jasa

    Persentase Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Barang dan Jasa terhadap Anggaran Belanja Barang dan Jasa