Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Terpilah Gender Dan Anak Kota Pekanbaru

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. Abdul Rahmad Hamid, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dp3apmpku@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
Eselon 2:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
Jabatan:	Dina Sepnita
Alamat:	Jl. Abdul Rahmad Hamid, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dp3apmpku@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Gender Adalah Hubungan Sosial Antara Laki-laki Dan Perempuan. Gender Merujuk Pada Hubungan Antara Laki-laki Dan Perempuan, Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan, Dan Bagaimana Hubungan Sosial Ini Dikonstruksikan. Peran Gender Bersifat Dinamis Dan Berubah Antar Waktu. Kesetaraan Gender Adalah Hasil Dari Ketiadaan Diskriminasi Berdasarkan Jenis Kelamin Atas Dasar Kesempatan, Alokasi Sumber Daya Atau Manfaat Dan Akses Terhadap Pelayanan. Konsep Kesetaraan Gender Merujuk Pada Kesetaraan Penuh Laki-laki Dan Perempuan Untuk Menikmati Rangkaian Lengkap Hak-hak Politik, Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Konsep Ini Juga Merujuk Pada Situasi Dimana Tidak Ada Individu Yang Ditolak Aksesnya Atas Hak-hak Tersebut, Atau Hak-hak Tersebut Dirampas Oleh Mereka, Karena Jenis Kelamin Mereka. Kesetaraan Gender Merupakan Isu Strategis Yang Muncul Di Dalam Masyarakat. Upaya Untuk Meraih Kesetaraan Gender Sudah Dilakukan Dilakukan Sejak Lama Dengan Diawali Oleh Gerakan-gerakan Feminisme.

Tujuan Kegiatan
Tujuan Dari Kegiatan Penyusunan Data Terpilah Gender Dan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2025 Adalah Sebagai Berikut : 1. Memperoleh Informasi Yang Menggambarkan Kondisi, Kebutuhan, Dan Persoalan Yang Dihadapi Semua Perempuan Terkait Akses, Partisipasi, Kontrol Dan Manfaat Dalam Pembangunan Sehingga Memudahkan Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Serta Perencanaan Penganggaran Program Dan Kegiatan. 2. Membantu Pengisian Indikator Pemantauan Dan Eveluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Secara Berkala.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Anak Sekolah

   Penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan dasar atau menengah.
2. Jenis Lapangan Usaha

   Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja.
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

   Status kepemilikan dokumen identitas resmi bagi penduduk anak usia 0–17 tahun kurang 1 hari yang diterbitkan oleh instansi administrasi kependudukan.
4. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
5. Jumlah Puskesmas

   Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Orang Lanjut Usia (Lansia)

   Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
7. Penyandang Disabilitas

   Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Jumlah Seluruh Pelaku Ekonomi Kreatif

   Pelaku Ekonomi Kreatrf adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Jumlah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di faskes

   Banyaknya bidan yang ada di desa/kelurahan dan memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Lain
10. Kecamatan

    Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
11. Pekerja

    "Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir "
12. Dokter

    Lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan.
13. Jumlah Anggota DPRD

    Anggota DPR/DPRD terpilih dalam periode waktu tertentu.
14. Jumlah Pegawai Negeri

    Warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Paskibraka

    Putra-putri terbaik pelajar yang bertugas mengibarkan dan menurunkan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diseleksi dan dibina secara resmi oleh pemerintah.
16. Kejadian Kematian Ibu

    Kematian ibu merupakan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas.
17. Perawat

    Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Akses Penduduk Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

    Akses penduduk terhadap layanan administrasi kependudukan adalah tingkat keterjangkauan dan kesempatan penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan resmi berupa KTP-el, yang ditunjukkan melalui status perekaman KTP-el.
19. Status Partisipasi Sekolah

    Partisipasi penduduk berusia 5 tahun ke atas dalam bersekolah.
20. Luas Wilayah

    luas wilayah darat daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Jabatan Fungsional

    Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Jumlah Penduduk

    Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
23. Petani

    Seseorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
24. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

    Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
25. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

    Pengelompokan perangkat negara yang bertugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Jenis Kekerasan

    Jenis perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
27. Desa/Kelurahan

    Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
28. Rumah Layak Huni

    Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
29. Kepemilikan Akta Kelahiran

    Kepemilikan Data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Melapor ke UPT

   Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Melapor ke UPT adalah jumlah perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dan secara resmi melaporkan atau mendapatkan layanan penanganan kasus kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam suatu wilayah dan periode tertentu.
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

   Jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
3. Jumlah Petani

   Banyaknya orang perseorangan dan/atau keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan/atau peternakan
4. Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)

   Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama.
5. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Perempuan

   Proporsi jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berjenis kelamin perempuan terhadap jumlah seluruh pelaku ekonomi kreatif dalam suatu wilayah dan periode tertentu, kemudian dinyatakan dalam satuan persen (%).
6. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari yang memiliki KIA

   Proporsi atau persentase jumlah anak dalam rentang usia tersebut yang telah memiliki KIA terhadap jumlah total anak usia 0–17 tahun kurang 1 hari di suatu wilayah dalam periode tertentu.
7. Jumlah Dokter

   Banyaknya dokter, termasuk dokter spesialis (selain spesialis gigi) dan dokter umum di fasilitas kesehatan pada wilayah dan periode waktu tertentu.
8. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

   Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu (tanpa memperhatikan usia siswa) terhadap jumlah seluruh penduduk yang berada dalam kelompok usia resmi sesuai jenjang pendidikan tersebut.
9. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

   Persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia tersebut terhadap jumlah seluruh penduduk dalam kelompok usia yang sama.
10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin

    Proporsi atau persentase penduduk dalam suatu kelompok usia tertentu yang masih bersekolah (tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap jumlah seluruh penduduk dalam kelompok usia yang sama.
11. Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan

    Jumlah kasus kekerasan terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
12. Persentase Kepala Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin

    Proporsi jumlah Kepala Puskesmas menurut jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan) terhadap total jumlah Kepala Puskesmas di suatu wilayah dan periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen (%).
13. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)

    Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
14. Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

    Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.
15. Jumlah Pekerja

    Banyaknya orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa selama periode proses produksi, dapat mencakup pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja alih daya/outsourcing, pekerja asing, pekerja tidak tetap/harian, atau pun pekerja profesional.
16. Persentase Paskibraka Perempuan

    Proporsi jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berjenis kelamin perempuan terhadap jumlah seluruh anggota Paskibraka pada suatu tingkat (nasional/provinsi/kabupaten/kota) dan periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen (%).
17. Jumlah Tenaga Keperawatan

    Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai kualifikasinya. Perawat mencakup perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal....
18. Persentase ASN Perempuan

    Persentase ASN perempuan adalah proporsi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjenis kelamin perempuan terhadap jumlah seluruh ASN dalam suatu wilayah atau instansi tertentu pada periode tertentu, kemudian dinyatakan dalam satuan persen (%)
19. Persentase Penduduk Wajib KTP yang Telah Melakukan Perekaman KTP-el

    Proporsi atau persentase jumlah penduduk yang memenuhi syarat wajib memiliki KTP Elektronik (KTP-el) yang telah melaksanakan proses perekaman data identitas kependudukan di sistem administrasi kependudukan terhadap jumlah seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP-el.
20. Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)

    Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup.
21. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Kelompok Usia

    Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kelompok usia adalah proporsi jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan pada kelompok usia tertentu terhadap total kasus kekerasan terhadap perempuan dalam suatu wilayah dan periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen (%).
22. Jumlah Penduduk

    Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
23. Persentase PNS Perempuan Berdasarkan Jabatan Fungsional

    Proporsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjenis kelamin perempuan yang menduduki jabatan fungsional tertentu terhadap jumlah seluruh PNS yang menduduki jabatan fungsional yang sama, dinyatakan dalam persen (%).