Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Taman Baru, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat

Telepon:	021 3510008
Faksimile:	021 3512588
Email:	dinas_cktrp@jakarta.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Eselon 2:	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Heri Purwanto
Jabatan:	Kepala Bidang Pertanahan Dan Informasi Geospasial
Alamat:	Jl. Taman Jatibaru No. 1
Telepon:	0213510266
Faksimile:	021-3512588
Email:	dinas_cktrp@jakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Presiden Ri Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, Serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024.

Tujuan Kegiatan
- Melaksanakan Amanat Yang Terdapat Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 Dalam Hal Penyampaian Data Dan Metadata Kepada Walidata; - Memenuhi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Dengan Mengumpulkan Data Yang Sudah Ditetapkan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024; - Tersedianya Data Statistik Sektoral Di Lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Data bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman

   Bidang tanah milik masyarakat yang diinventarisasi dan difasilitasi adalah bidang tanah milik masyarakat yang berada di dalam area kampung kota sesuai Kepgub 878/2018 dan kampung lainnya.
2. Data bangunan gedung yang ramah disabilitas

   Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting diatas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda.
3. Data Daerah dan Pulau Menurut Kabupaten/Kota

   Data Daerah dan Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.
4. Data bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau

   Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda.
5. Data penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan

   Bangunan gedung pemda dan non gedung pemda dengan tinggi bangunan di atas 8 lantai yang merupakan bangunan gedung baru yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan.
6. Letak Geografis Kota dan Kabupaten

   Letak geografis merupakan data koordinat pada perbatasan paling utara, timur, selatan dan barat dari Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.
7. Data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit

   Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diukur dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona di Sistem Pusat Pelayanan yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan subzona dalam RDTR.
8. Data Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya

   Bidang tanah yang terselesaikan administrasi pertanahannya dibagi target bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi. Kendala administrasi bisa berupa bidang tanah aset Pemerintah Pusat/BUMN/BUMD (non-pemda), terkendala tata ruang, sengketa dan konflik agraria, jumlah bidangnya total 7000 bidang.
9. Letak Geografis

   Letak geografis merupakan data koordinat pada perbatasan paling utara, timur, selatan dan barat dari Provinsi DKI Jakarta.
10. Data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang

    Kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) denganluas subzona dalam RDTR.
11. Data penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung

    Bangunan gedung yang diukur penurunan Indeks Konsumsi Energinya diukur dari sampling 15 bangunan gedung pemda dan 150 bangunan gedung non gedung pemda diatas 8 lantai.
12. Data Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah

    Data penyelesaian sertifikat tanah yang didapatkan dari target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung antara lain: Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya. Sertifikat yang dimaksud bisa berupa sertifikat hak atas tanah perorangan, kepemilikan tanah....
13. Data kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit

    Panduan Rancang Kota sistem pusat pelayanan yang disusun adalah Panduan Rancang Kota yang sesuai dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit.

Indikator Kegiatan

1. Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung

   Bangunan gedung yang diukur penurunan Indeks Konsumsi Energinya diukur dari sampling 15 bangunan gedung pemda dan150 bangunan gedung non gedung pemda diatas 8 lantai.
2. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan

   Bangunan gedung pemda dan non gedung pemda dengan tinggi bangunan di atas 8 lantai yang merupakan bangunan gedung baru yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan.
3. Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang

   Kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) denganluas subzona dalam RDTR.
4. Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah

   Jumlah penyelesaian sertifikat tanah dibagi target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung antara lain: Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya X 100%. Sertifikat yang dimaksud bisa berupa sertifikat hak atas tanah perorangan, kepemilikan tanah bersama,....
5. Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit

   Panduan Rancang Kota sistem pusat pelayanan yang disusun adalah Panduan Rancang Kota yang sesuai dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit.
6. Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman

   Bidang tanah milik masyarakat yang diinventarisasi dan difasilitasi adalah bidang tanah milik masyarakat yang berada di dalam area kampung kota sesuai Kepgub 878/2018 dan kampung lainnya.
7. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota

   Hasil perhitungan menggunakan data batas administrasi yang dihitung dengan proyeksi Cylindrical Equal Area (CEA).
8. Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit

   Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diukur dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona di Sistem Pusat Pelayanan yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan subzona dalam RDTR dikali 100%.
9. Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas

   Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting diatas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda.
10. Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau

    Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda.
11. Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya

    Jumlah bidang tanah yang terselesaikan administrasi pertanahannya dibagi target bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi X100%. Kendala administrasi bisa berupa bidang tanah aset Pemerintah Pusat/BUMN/BUMD (non-pemda), terkendala tata ruang, sengketa dan konflik agraria, jumlah bidangnya total 7000 bidang.