Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Jl. Padalarang - Cisarua km 2 Ds.Mekarsari Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp@bandungbaratkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	------
Eselon 2:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Yusef Ahmad Darajat, ST., MT
Jabatan:	Penata Perizinan Ahli Madya
Alamat:	Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km. 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp@bandungbaratkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat dan dijadikan bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik sehingga pelayanan prima dasar hukum pelaksanaan SKM adalah: 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan Kegiatan
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas lauanan administrasi yang telah diberikan oleh DPMPTSP

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   Nilai hasil pengukuran secara kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap keseluruhan unsur pelayanan pada unit penyelenggara layanan, dihitung dari nilai rata-rata tertimbang setiap unsur pelayanan (dari 9 unsur) yang dikalikan dengan skala nilai konversi (maksimal 100).
2. Tingkat Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan

   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
3. Tingkat Kewajaran Biaya Tarif

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
4. Tingkat Kesesuaian Persyaratan Pelayanan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
5. Tingkat kemudahan prosedur pelayanan

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   Nilai rata-rata tertimbang dari hasil perhitungan setiap unsur pelayanan yang telah dikalikan dengan bobot unsur, kemudian dikonversikan ke dalam rentang nilai 1 hingga 100, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah.
2. Pemohon Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

   Pelaksanaan SKM dilakukan secara daring dengan menggunakan kuesioner elektronik (e-survei). Kuesioner yang diberikan kepada pengguna layanan terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor....