Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Tanjungpinang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.2172.028

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ir. Sutami No.50 (Dokabu)

Telepon:	0771-4500557
Faksimile:	0771-4500557
Email:	itkotatanjungpinang@yahoo.co.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Husain Alhamid, S.IP
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Jl. Ir. Sutami, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	itdako@tanjungpinangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu walikota melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Salah satu indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah dengan meningkatnya persentase Aparatur Sipil Negara wajib lapor yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. LHKPN adalah dokumen yang berisi uraian terperinci seputar harta kekayaan, aset pribadi, penerimaan, dan pengeluaran milik penyelenggara negara. LHKPN merupakan wujud dari semangat dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi. Kompilasi data ASN wajib LHKPN adalah langkah fundamental dalam memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Tanpa kompilasi ini, pengawasan, pelaporan, dan penindakan terhadap ASN yang tidak patuh akan sulit dilakukan secara sistematis dan adil.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara wajib lapor LHKPN agar tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan kewajaran data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Aparatur Sipil Negara telah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

   Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

   Aparatur Sipil Negara yang memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan mereka kepada negara melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Indikator Kegiatan

1. Persentase Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Telah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

   Persentase Aparatur Sipil Negara wajib lapor yang telah menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.