| Nama Indikator | Persentase Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Telah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara |
|---|
| Konsep | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
|
|---|
| Definisi | Persentase Aparatur Sipil Negara wajib lapor yang telah menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. |
|---|
| Interpretasi | Semakin besar persentase ASN yang telah menyampaikan LHKPN, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan penyelenggara negara suatu daerah dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN. |
|---|
| Metode Perhitungan | Jumlah Aparatur Sipili Negara telah menyampaikan LHKPN dibagi dengan jumlah total Aparatur Sipili Negara Wajib LHKPN dikali seratus persen. |
|---|
| Rumus | $(\frac{a}{b})x100\%$ |
|---|
| Ukuran | Persentase |
|---|
| Satuan | Persen |
|---|
| Variabel Disaggregasi/ Klasifikasi Penyajian | Klasifikasi menurut perangkat daerah
|
|---|
| Apakah Indikator Komposit | Tidak |
|---|
| Indikator Pembangun | - |
|---|
| Variabel Pembangun | Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Aparatur Sipil Negara telah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraJumlah Penyelenggara Negara telah Menyampaikan LHKPN
|
|---|
| Level Estimasi | Tingkat Kota |
|---|
| Apakah indikator dapat diakses umum | Ya |
|---|
| Kegiatan Statistik | Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Tanjungpinang 2025 |
|---|