Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
| Telepon: | 022 4232448 |
| Faksimile: | 022 4203450 |
| Email: | satudatasetdajabar@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Dr. Drs. Herman Suryatman, MSi. |
| Eselon 2: | Faiz Rahman, S.STP.M.A.P. |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | SHINDY DIAH AYU LESTARI, S.IP., M.Hub.Int. |
| Jabatan: | Kepala Bagian Tata Usaha |
| Alamat: | Jl. DIponegoro 22 Bandung |
| Telepon: | 022 4232448 |
| Faksimile: | 022 4203450 |
| Email: | satudatasetdajabar@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanLatar belakang Kegiatan Kompilasi Kebijakan Bidang Pemerintah Otonomi Daerah dalam rangka mengukur sejauh mana kualitas kebijakan tersebut dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Tujuan Kegiatan
menilai sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-12-01 s.d. 2023-12-20
Desain
2023-12-01 s.d. 2023-12-20
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-23
Pengolahan Data
2024-09-02 s.d. 2024-09-30
Analisis
2024-09-02 s.d. 2024-09-30
Diseminasi Hasil
2025-01-13 s.d. 2025-01-17
Evaluasi
2025-01-20 s.d. 2025-01-24
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Kebijakan | Pengukuran komponen Agenda Setting Kebijakan, dan Pengukuran komponen Formulasi kebijakan | Nilai Perencanaan Kebijakan mencakup dua komponen penilaian diantaranya yaitu pengukuran komponen Agenda Setting dan Pengukuran komponen Formulasi Kebijakan. Pengukuran Agenda Setting kebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Sedangkan untuk komponen pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur. | Tahunan |
| Evaluasi Implementasi Kebijakan | Pengukuran komponen implementasi kebijakan dan pengukuran komponen evaluasi kebijakan | Nilai evaluasi implementasi kebijakan mecakup dua komponen penilaian diantaranya yaitu pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring kebijakan. Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada efektivitas, efisiensi dampak dan kemanfaatan serta penerimaan dan responsivitas kebijakan | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanHANYA_SEKALI
Frekuensi Penyelenggaraan
-
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA BARAT | BOGOR |
| JAWA BARAT | SUKABUMI |
| JAWA BARAT | CIANJUR |
| JAWA BARAT | BANDUNG |
| JAWA BARAT | GARUT |
| JAWA BARAT | TASIKMALAYA |
| JAWA BARAT | CIAMIS |
| JAWA BARAT | KUNINGAN |
| JAWA BARAT | CIREBON |
| JAWA BARAT | MAJALENGKA |
| JAWA BARAT | SUMEDANG |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU |
| JAWA BARAT | SUBANG |
| JAWA BARAT | PURWAKARTA |
| JAWA BARAT | KARAWANG |
| JAWA BARAT | BEKASI |
| JAWA BARAT | BANDUNG BARAT |
| JAWA BARAT | PANGANDARAN |
| JAWA BARAT | KOTA BOGOR |
| JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI |
| JAWA BARAT | KOTA BANDUNG |
| JAWA BARAT | KOTA CIREBON |
| JAWA BARAT | KOTA BEKASI |
| JAWA BARAT | KOTA DEPOK |
| JAWA BARAT | KOTA CIMAHI |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CAWI, Mail
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Biro Pemerintahan dan Otda
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Taskforce
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 3
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Biro Pemerintahan dan Otda
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-03-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Nilai evaluasi implementasi kebijakan mecakup dua komponen penilaian diantaranya yaitu pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring kebijakan. Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada efektivitas, efisiensi dampak dan kemanfaatan....
-
Nilai Perencanaan Kebijakan mencakup dua komponen penilaian diantaranya yaitu pengukuran komponen Agenda Setting dan Pengukuran komponen Formulasi Kebijakan. Pengukuran Agenda Setting kebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan....
Indikator Kegiatan
-
Nilai evaluasi implementasi kebijakan mecakup dua komponen penilaian diantaranya yaitu pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring kebijakan. Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada efektivitas, efisiensi dampak dan kemanfaatan....
-
Nilai Perencanaan Kebijakan mencakup dua komponen penilaian diantaranya yaitu pengukuran komponen Agenda Setting dan Pengukuran komponen Formulasi Kebijakan. Pengukuran Agenda Setting kebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan....