Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penataan Adminstrasi Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Raya Soreang KM 17

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	debi.riana87@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Neneng Zaenar Riani, S.Sos., M.AP
Jabatan:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Alamat:	Jl. Raya Soreang KM 17
Telepon:	08122143465
Faksimile:	-
Email:	nengriani76@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Administrasi pemerintahan yang tertata dengan baik merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penataan administrasi mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan dokumen, sistem tata usaha, arsip, serta prosedur kerja yang harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya melakukan perbaikan dalam sistem administrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kompilasi data terkait penataan administrasi sebagai langkah untuk mendokumentasikan, mengelola, serta mengevaluasi sistem administrasi pemerintahan secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Tujuan Kegiatan
Penyusunan Kompilasi Penataan Administrasi Pemerintah Kabupaten Bandung bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap dan terstruktur mengenai tata kelola administrasi pemerintahan daerah. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam perencanaan, pengembangan, serta evaluasi sistem administrasi guna menciptakan tata kelola yang lebih tertib, efisien, dan transparan. Selain itu, kompilasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta memastikan bahwa administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan

   [K00008] Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakanoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wilayah administrasi adalah pembagian wilayah dalam suatu daerah otonom untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat....
3. Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

   Pengelolaan Hasil Administrasi kewilayahan adalah Pengelolaan terkaiy tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan pada unsur kewilayahan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wilayah administrasi adalah pembagian wilayah dalam suatu daerah otonom untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan

   [K00008] Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakanoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wilayah administrasi adalah pembagian wilayah dalam suatu daerah otonom untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat....