Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Persentase Kerja Sama DaerahPenyelenggaraan urusan pemerintahan secara bersama-sama yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme penyelenggaraan antara para pihak. Kompilasi Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi DaerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.... Kompilasi Data Penataan Adminstrasi Pemerintah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan[K00008] Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakanoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wilayah administrasi adalah pembagian wilayah dalam suatu daerah otonom untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kompilasi Data Penataan Adminstrasi Pemerintah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi KewilayahanBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wilayah administrasi adalah pembagian wilayah dalam suatu daerah otonom untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kompilasi Data Penataan Adminstrasi Pemerintah Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah[K01650] Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan.... Kompilasi Data Administrasi Pembangunan Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan[K01650] Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan.... Kompilasi Data Administrasi Pembangunan Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan[K01650] Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan.... Kompilasi Data Administrasi Pembangunan Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum LinmasBerdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi agar mereka dapat hidup layak dan berfungsi secara sosial. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan.... Kompilasi Data Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental SpiritualBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan dan pembinaan mental spiritual. Bina Mental spiritual untuk menciptakan generasi yang memiliki moral serta nilai kebangsaan yang kuat. Kompilasi Data Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB[K00907] Kesejahteraan sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kompilasi Data Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2025 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Nilai Unsur Perilaku PetugasUkuran atau penilaian terhadap sikap, keramahan, kesopanan, dan kesediaan petugas/pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSelengkapnya |
Nilai Unsur Biaya/Tarif PelayananUkuran atau penilaian terhadap keterjangkauan, kewajaran, kejelasan, serta keterbukaan biaya atau tarif yang harus dibayar pengguna layanan dalam memperoleh suatu pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSelengkapnya |
Nilai Unsur ProsedurUkuran atau penilaian terhadap tingkat kemudahan, kejelasan, dan keteraturan tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh pengguna layanan, sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSelengkapnya |
Nilai Unsur Sarana PrasaranaNilai atau skor atas penilaian terhadap ketersediaan, kelayakan, kemudahan akses, serta kenyamanan fasilitas pendukung yang disediakan oleh unit penyelenggara pelayanan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kepada pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSelengkapnya |
Nilai Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan MasukanUkuran atau penilaian terhadap kemampuan unit penyelenggara pelayanan publik dalam menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan, saran, maupun masukan dari pengguna layanan secara cepat, jelas, transparan, dan tuntas. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSelengkapnya |