Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Pemda Kabupaten Bandung, JL. Raya Soreang, Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	(022) 5897432
Faksimile:	-
Email:	dpmdsoreang@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Drs. H. Tata Irawan Subandi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Siti Sulastri, S.Ip
Jabatan:	PLT. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alamat:	Sayati, Margahayu
Telepon:	085722196500
Faksimile:	-
Email:	siti.sulastriii86@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bandung maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik khususnya pemerintah desa terhadap pelayanan yang diberikan.

Tujuan Kegiatan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diperoleh dari hasil pengukuran atas masyarakat desa terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 6
Pengumpul data/enumerator: 58

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Produk pelayanan

   Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
2. Perilaku Petugas

   Sikap petugas dalam memberikan pelayanan
3. Pengaduan pengguna layanan

   Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
4. BIaya/tarif pelayanan

   Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Kecepatan Waktu Penyelesaian

   Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
6. Persyaratan pelayanan

   Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi
7. Kualitas sarana dan prasarana

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarna adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
8. Prosedur pelayanan

   Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
9. Kompetensi/kemampuan petugas pelayanan

   Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman

Indikator Kegiatan

1. Nilai Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

   Ukuran atau penilaian terhadap kemampuan unit penyelenggara pelayanan publik dalam menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan, saran, maupun masukan dari pengguna layanan secara cepat, jelas, transparan, dan tuntas.
2. Nilai Unsur Prosedur

   Ukuran atau penilaian terhadap tingkat kemudahan, kejelasan, dan keteraturan tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh pengguna layanan, sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.
3. Nilai Unsur Perilaku Petugas

   Ukuran atau penilaian terhadap sikap, keramahan, kesopanan, dan kesediaan petugas/pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Nilai Unsur Persyaratan

   Ukuran atau penilaian terhadap kejelasan, kemudahan, dan kelengkapan dokumen maupun syarat administratif yang harus dipenuhi pengguna layanan dalam memperoleh suatu pelayanan.
5. Nilai Unsur Biaya/Tarif Pelayanan

   Ukuran atau penilaian terhadap keterjangkauan, kewajaran, kejelasan, serta keterbukaan biaya atau tarif yang harus dibayar pengguna layanan dalam memperoleh suatu pelayanan.
6. Nilai Unsur Produk Layanan

   Ukuran atau penilaian terhadap hasil akhir pelayanan yang diterima pengguna layanan, baik berupa dokumen, keputusan, maupun bentuk layanan lain, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7. Nilai Unsur Kompetensi Pelaksana

   Ukuran atau penilaian terhadap kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap petugas/pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, cepat, tepat, serta sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
8. Nilai Unsur Waktu Pelayanan

   Ukuran atau penilaian terhadap ketepatan dan kecepatan unit penyelenggara dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.
9. Nilai Unsur Sarana Prasarana

   Nilai atau skor atas penilaian terhadap ketersediaan, kelayakan, kemudahan akses, serta kenyamanan fasilitas pendukung yang disediakan oleh unit penyelenggara pelayanan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kepada pengguna layanan.