Banyaknya kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah dan persyaratan tertentu untuk mengisi jabatan/jenis pekerjaan yang tersedia dari pemberi kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
Menggambarkan jumlah total produk administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yang dikompilasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu tahun anggaran.
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang....
laporan proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Reviu keuangan dilakukan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern (APIP) yang kompeten.
kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. TLHP dilakukan sebagai respons terhadap temuan dan rekomendasi yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
Angka yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan melalui kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional, dan ekonomi melalui sumbangan pendapatan perempuan.
Angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Jumlah total berat daging (karkas) yang dihasilkan dari pemotongan ayam ras petelur afkir oleh peternak, pedagang, atau rumah potong unggas (RPU) di wilayah Kabupaten Solok Selatan dalam satu periode pencacahan.
Ketersediaan volume air permukaan di wilayah sungai yang dapat digunakan pada waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan debit aliran sungai pada pos duga air yang terukur di lapangan.
Jumlah total berat daging (karkas) yang dihasilkan dari pemotongan ayam buras (ayam kampung) di wilayah Kabupaten Solok Selatan dalam satu periode pencacahan, baik oleh rumah tangga peternak, pedagang, maupun rumah potong unggas.
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011