Metadata Variabel Statistik
Daftar Metadata Variabel Statistik yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
Skala UsahaPengkategorian usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya ditinjau dari kriteria total asset yang dimiliki perusahaan, jumlah karyawan, dan/atau jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi, dan/atau kriteria lain sesuai sektor usaha. Kompilasi Data Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir di Indonesia 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Harga diterima petambak garamHarga transaksi baik dengan pedagang kecil maupun pedagang besar, yang diterima petambak garam atas komoditas garam yang dihasilkan Survei Harga Nilai Tukar Petambak Garam pada Beberapa Provinsi Potensi Garam 2024 Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Harga dibayar petambak garamHarga yang harus dibayar oleh petambak garam dalam rangka melakukan aktivitas usaha dan aktivitas ekonomi sehari-hari Survei Harga Nilai Tukar Petambak Garam pada Beberapa Provinsi Potensi Garam 2024 Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Tahun Penerbitan Izin ReklamasiTahun penerbitan izin kegiatan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kompilasi Data Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau dan Banten 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Pengelola ReklamasiPihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan reklamasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan teknis, hingga pemantauan dampak lingkungan setelah reklamasi selesai. Pengelola reklamasi ini bisa berupa individu, perusahaan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang memiliki.... Kompilasi Data Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau dan Banten 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Pemilik Izin ReklamasiPihak yang telah diberikan izin oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk melakukan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kompilasi Data Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau dan Banten 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Penerbit Izin ReklamasiLembaga atau instansi pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin bagi pelaksanaan reklamasi Kompilasi Data Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau dan Banten 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
ProvinsiNama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Kompilasi Data Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir di Indonesia 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
KecamatanBagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat Kompilasi Data Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau dan Banten 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
ProvinsiNama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Kompilasi Data Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau dan Banten 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kompilasi Data Pemantauan cakupan WPP-NRI pada kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di Indonesia 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Teknik ReklamasiTeknik yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase Kompilasi Data Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau dan Banten 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Pemegang Hak Atas TanahIndividu atau badan hukum yang memiliki atau menguasai hak atas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, pemegang hak atas tanah bisa berasal dari berbagai jenis hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Kompilasi Data Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau dan Banten 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Keterpantauan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiawilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang mendapatkan pemantauan dari.... Kompilasi Data Pemantauan cakupan WPP-NRI pada kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di Indonesia 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |
Bentuk Kemitraan UMKMBentuk kemitraan yang merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Kompilasi Data Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir di Indonesia 2024 Kementerian Kelautan dan PerikananSelengkapnya |