Detail Metadata Variabel Statistik
WAKTU/KECEPATAN PELAYANAN
| Nama Variabel | WAKTU/KECEPATAN PELAYANAN |
|---|---|
| Alias | Blok 2.3 |
| Konsep | WAKTU/KECEPATAN PELAYANAN |
| Definisi | JANGKA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH PROSES PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH. |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | Saat Pencacahan |
| Ukuran | Skala |
| Satuan | - |
| Tipe Data | INTEGER |
| Klasifikasi Isian | 1. 1=TIDAK CEPAT 2. 2=KURANG CEPTA 3. 3=CEPAT, 4. 4=SANGAT CEPAT |
| Aturan Validasi | WAJIB DIISI; |
| Kalimat Pertanyaan | Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di Dinas Ketenagakerjaan |
| Apakah variabel dapat diakses umum | Ya |
| Kegiatan Statistik | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2023 |