Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Inspektorat Provinsi Dki Jakarta

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung Balaikota Blok G Lantai 17, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat

Telepon:	021 3813523
Faksimile:	021 3813523
Email:	inspektorat@jakarta.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Marulla Matali
Eselon 2:	Syaefuloh Hidayat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dina Himawati
Jabatan:	Sekretaris Inspektorat Provinsi Dki Jakarta
Alamat:	Gedung Balaikota Dki Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G Lantai 17-18 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10110
Telepon:	0213822263
Faksimile:	3813523
Email:	inspektorat@jakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Presiden Ri Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, Serta Keputusan Gubernur Dki Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024.

Tujuan Kegiatan
- Melaksanakan Amanat Yang Terdapat Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Dan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 Dalam Hal Penyampaian Data Dan Metadata Kepada Walidata; - Memenuhi Keputusan Gubernur Dki Jakarta Nomor 186 Tahun 2023 Dengan Mengumpulkan Data Yang Sudah Ditetapkan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Gubernur Dki Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024; - Tersedianya Data Statistik Sektoral Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Dki Jakarta.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Data Maturitas SPIP

   Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.....
2. Data AKIP

   Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Permenpan-RB No. 88 Tahun 2021)
3. Data Efektivitas Pengendalian Korupsi

   Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. (Perka BPKP No. 5 Tahun 2021)
4. Data Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal

   Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Perka BPK No. 2 Tahun 2017
5. Data Manajemen Risiko

   Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. (Perka BPKP No. 5 Tahun 2021)
6. Data Kapabilitas APIP

   Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. (Sumber: Perka BPKP No. 8 Tahun 2021)
7. Data Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal

   Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Perka BPK No. 2 Tahun 2017