Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Sarana Hubungan Industrial Kabupaten Kulon Progo

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Sugiman 3 Pengasih Kulon Progo

Telepon:	(0274)774639
Faksimile:	(0274)774639
Email:	nakertrans@kulonprogokab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	BAMBANG SUTRISNO, S.Sos., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	FARIDA ARIYANI, S.H., M.M.
Jabatan:	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi
Alamat:	Pandowan, Galur, Kulon Progo
Telepon:	0274774639
Faksimile:	-
Email:	nakertranskulonprogo@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sarana hubungan industrial merupakan komponen penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara para pelaku hubungan industrial, yaitu pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Sarana tersebut mencakup lembaga-lembaga maupun mekanisme yang menunjang terciptanya komunikasi, konsultasi, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara efektif. Dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan hubungan industrial secara optimal, diperlukan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif mengenai sarana-sarana hubungan industrial yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat 7 (tujuh) sarana hubungan industrial, yaitu : • Serikat Pekerja/ Serikat Buruh • Organisasi Pengusaha • Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) • Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) • Peraturan Perusahaan (PP) • Perjanjian Kerja Bersama (PKB) • Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui penyusunan kompilasi data ini, diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta pembinaan kepada perusahaan dan pekerja, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis di bidang ketenagakerjaan.

Tujuan Kegiatan
Menyediakan basis data yang valid sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembinaan hubungan industrial di tingkat daerah; Mendorong penguatan sarana hubungan industrial dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan; Menunjang upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara efektif dan berkelanjutan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 7

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Organisasi pengusaha

   organisasi yang dibentuk oleh dan untuk para pengusaha guna mewakili dan memperjuangkan kepentingan pengusaha dalam berbagai bidang, termasuk dalam hubungan industrial, ketenagakerjaan, ekonomi, dan sosial
2. Pengusaha

   Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau secara mandiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau secara bersama-sama menjalankan perusahaan tersebut, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja
3. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

   Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha secara hukum dan formal, baik melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun proses pengadilan hubungan industrial
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

   Perjanjian tertulis yang dibuat antara satu atau beberapa pengusaha dengan satu atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang berisi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja di perusahaan
5. Pekerja/ Buruh

   setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
6. LKS Bipartit

   forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja/buruh di tingkat perusahaan yang bertujuan membina hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
7. Serikat pekerja/ Serikat buruh

   organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh....
8. Peraturan Perusahaan (PP)

   Peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha setelah berkonsultasi dengan serikat pekerja/serikat buruh (jika ada), yang mengatur hal-hal tertentu terkait tata tertib, hak, kewajiban, dan larangan dalam perusahaan.
9. LKS Tripartit

   Forum kerja sama yang melibatkan tiga pihak utama dalam hubungan industrial, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh, yang bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial secara kolektif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
10. Perusahaan

    Identitas resmi atau legal dari suatu badan usaha yang digunakan dalam kegiatan usaha, administrasi, hukum, dan perizinan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah perusahaan yang pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)

   jenis kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha yang berlaku untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu
2. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani

   konflik atau sengketa yang terjadi antara pekerja (atau serikat pekerja) dengan pengusaha terkait hak, kewajiban, atau kondisi kerja dalam hubungan industrial.
3. Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama

   Perjanjian tertulis yang dibuat antara satu atau beberapa pengusaha dengan satu atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang berisi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja di perusahaan
4. Jumlah perusahaan

   Identitas resmi atau legal dari suatu badan usaha yang digunakan dalam kegiatan usaha, administrasi, hukum, dan perizinan
5. Jumlah perusahaan yang memiliki serikat pekerja/ seikat buruh

   organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh....
6. Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja

   penghentian atau pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, baik atas inisiatif pengusaha maupun pekerja, yang mengakibatkan berakhirnya status pekerja di perusahaan tersebut.
7. Jumlah perusahaan yang memiliki LKS Bipartit

   forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja/buruh di tingkat perusahaan yang bertujuan membina hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
8. Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan

   Peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha setelah berkonsultasi dengan serikat pekerja/serikat buruh (jika ada), yang mengatur hal-hal tertentu terkait tata tertib, hak, kewajiban, dan larangan dalam perusahaan.
9. Jumlah pekerja/ buruh

   setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain