Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Raya Soreang Km. 17, Pamekaran, Soreang, Kab. Bandung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	p.inspektoratbandungkab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dr. H. Marlan Nirsyamsu

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	H. Karyadi Raharjo Anugroho A.P., M.Si., CGCAE
Jabatan:	Sekretaris Inspektorat
Alamat:	Jalan Raya Soreang KM 17
Telepon:	081210591997
Faksimile:	-
Email:	p.inspektoratbandungkab@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan tolok ukur yang jelas dan terukur atas capaian kinerja setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan elemen penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintahan dalam mencapai sasaran strategisnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang kini telah beberapa kali diperbarui, namun tetap menjadi dasar historis penguatan otonomi daerah) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Hal ini memperkuat pentingnya pengukuran kinerja secara sistematis dan berkelanjutan, terutama melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing perangkat daerah. Lebih lanjut, Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 mengenai Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, memberikan landasan operasional bagi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewenangan dalam menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan strategis, termasuk penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai bagian dari perencanaan kinerja institusional.

Tujuan Kegiatan
Memberikan gambaran menyeluruh mengenai indikator-indikator kinerja utama yang relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Menjadi dasar pengukuran kinerja tahun berjalan dan perencanaan perbaikan berkelanjutan. Mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja seperti RKT, LAKIP, dan LKPJ. Dengan adanya laporan ini, diharapkan pelaksanaan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, dan terukur serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 10
Pengumpul data/enumerator: 95

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Aset

   Macam hal/barang yang memiliki nilai tukar, sebagai modal atau kekayaan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

   Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan....
3. Wilayah Bebas Korupsi

   WBK adalah Unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta telah menerapkan program reformasi birokrasi secara konsisten dan berhasil mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Tindak Lanjut

   Dalam konteks pengawasan, tindak lanjut diartikan sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, pengawasan Inspektorat, maupun rekomendasi pengawasan lainnya.
5. Survei Kepuasan Masyarakat

   Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

   Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah

   Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah....
8. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

   WBBM adalah Unit kerja yang selain memenuhi kriteria WBK, juga mampu memberikan pelayanan publik secara prima, cepat, akurat, dan responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Indikator Kegiatan

1. Nilai AKIP

   Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.
2. Presentase Capaian Nilai Maturitas SPIP

   Kematangan atau kemampuan aktual kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan pengendalian yang meliputi: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan euangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan....
3. Presentase Unit Kerja yang Memenuhi Standar untuk Usulan WBK/WBBM

   WBK adalah Unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta telah menerapkan program reformasi birokrasi secara konsisten dan berhasil mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. WBBM adalah Unit kerja yang selain....
4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

   Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Presentase Tindak Lanjut Atas Temuan Eksternal BPK

   Temuan adalah hasil pengumpulan data dan informasi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku atau kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh BPK.
6. Presentase Aset dalam Kondisi Baik (BMD)

   Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Level Kapabilitas APIP

   Kemampuan atau kecakapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.