Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Sentra Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Dikembangkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Indonesia

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Industri dan Jasa

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.0000.124

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Perindustrian

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Telepon:	+62 21 5255 509 ext 2737, +62 21 526 1086
Faksimile:	-
Email:	humas@kemenperin.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Eselon 2:	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Satrio Pratomo
Jabatan:	Ketua Tim Dukungan Strategis dan Data Informasi
Alamat:	Gd. Kementerian Perindustrian Lt. 15
Telepon:	082113005213
Faksimile:	-
Email:	satrio-p@kemenperin.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.198/PMK.07/Tahun 2021 Tentang DAK Fisik, pengertian DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Salah satu alokasi DAK untuk lingkup kerja Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) ditujukan untuk pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik yang telah didistribusikan, serta analisis peluang keberlanjutan DAK Fisik tersebut di masa mendatang. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat, relevan, dan lengkap, diperlukan adanya kompilasi data sentra yang dikembangkan menggunakan DAK Fisik bidang IKM.

Tujuan Kegiatan
Melakukkan identifikasi tingkat kinerja Sentra IKM yang mendapatkan DAK Fisik bidang IKM untuk sentra IKM berdasarakan nilai omset dan kapasitas produksi. Melakukan evaluasi terhadap potensi keberlanjutan pengembangan sentra IKM di masa depan yang didanai DAK Fisik bidang IKM

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

   Jumlah pelaku industri yang rnemiliki modal usaha lebih paling banyak Rp10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Kecamatan

   Daerah bagian kabupaten/kota yang membawahkan beberapa desa atau kelurahan dan dikepalai oleh seorang camat.
3. Jumlah Tenaga Kerja

   Jumlah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
4. Nilai Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

   Nilai realisasi Nilai dana perimbangan yang ditransfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan....
5. Nilai Bahan Baku

   Nilai keseluruhan barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi
6. Nilai Dana Alokasi Khusus Fisik

   Nilai dana perimbangan yang ditransfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom
7. nilai produksi

   Nilai dari produk barang/Jasa yang dihasilkan dalam rantang waktu tertentu. Nilai produksi barang meliputi yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri. Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri,....
8. Jenis Dana Perimbangan

   Jenis atau pengategorian dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah.
9. Sentra Industri Kecil dan Menengah

   Nama sekelompok Industri Kecil dan Menengah dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
10. Kapasitas Produksi

    Banyaknya keluaran maksimum yang mampu dihasilkan oleh suatu usaha
11. Provinsi

    Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
12. KBLI 2-digit

    Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja khusus untuk kategori C dan 2-digit
13. Kabupaten/Kota

    Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
14. Nilai Omset

    Nilai penjualan total usaha selama periode tertentu

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.