Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kerja Sama di Kabupaten Semarang

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3322.014

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Diponegoro No. 14, Ungaran

Telepon:	0246921014
Faksimile:	0246921992
Email:	bagiantatapemerintahan2014@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Zaenal Arifin, SP., MM.
Jabatan:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Alamat:	Jl. Diponegoro No. 14, Ungaran
Telepon:	0246921014
Faksimile:	0246921992
Email:	bagiantatapemerintahan2014@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kerja Sama Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Perlu dilakukan kompilasi data kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Tujuan Kegiatan
Kerja Sama dilakukan guna meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan publik di kawasan perbatasan, daerah lain yang tidak berbatasan ataupun pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Melalui kegiatan ini dapat diperoleh informasi mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Perjanjian Kerja Sama

   Dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban
2. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain

   Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik
3. Nota Kesepakatan

   Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat
4. Kesepakatan Bersama

   Dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum
5. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

   Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama

   Dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban
2. Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

   Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik
3. Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama

   Dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum
4. Jumlah dokumen Nota Kesepakatan

   Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat
5. Jumlah Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain

   Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik