Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614

Telepon:	(024) 8311172
Faksimile:	-
Email:	bpkad@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Eselon 2:	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Rudi Nugroho
Jabatan:	Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Alamat:	Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon:	0248311174
Faksimile:	-
Email:	bpkad@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. (UU No. 17 Tahun 2003) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. (PP 12 Tahun 2019)

Tujuan Kegiatan
Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Konfirmasi dan Klarifikasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pendapatan yang berasal dari APBN yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah

   Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual)
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah,dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
7. Belanja Modal Tanah

   Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan dengan cara melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian dalam memanfaatkan tanah
8. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan

   Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan merupakan pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai
10. Belanja Bantuan Sosial

    Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat
11. Belanja Pegawai

    Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas....
12. Pendapatan Hibah

    Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang....
13. Belanja Bagi Hasil

    Belanja bagi hasil merupakan belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai....
14. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

    Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan sumber pembiayan yang didapat dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau pemda lainnya
15. Realisasi Pembentukan Dana Cadangan

    Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan
16. Belanja Tidak Terduga

    Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah
17. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

    Belanja modal aset tetap lainnya adalan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain)
18. Belanja Hibah

    Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, instansi tertentu atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,....
19. Pendapatan Pajak Daerah

    Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
20. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
21. Belanja Modal Aset Lainnya

    Belanja modal aset lainnya merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
22. Belanja Subsidi

    Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum
23. Belanja Barang dan Jasa

    Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan
24. Belanja Bantuan Keuangan

    Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

   Persentase Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya terhadap anggaran Belanja Modal Aset Lainnya
2. Persentase Realisasi Belanja Bantuan Sosial

   Persentase Realisasi Belanja Bantuan Sosial tingkat penyerapan realisasi Belanja Bantuan Sosial terhadap Anggaran Belanja Bantuan Sosial
3. Persentase Realisasi Pendapatan Hibah

   Persentase Realisasi Pendapatan Hibah adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Hibah terhadap anggaran Pendapatan Hibah
4. Persentase Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Persentase Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
5. Persentase Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

   Persentase Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6. Persentase Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

   Persentase Realisasi Belanja Bantuan Keuangan adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Belanja Bantuan Keuangan
7. Persentase Realisasi Pembentukan Dana Cadangan

   Persentase Realisasi Pembentukan Dana Cadangan adalah tingkat penyerapan pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan terhadap anggaran Pembentukan Dana Cadangan
8. Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

   Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah tingkat capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap target Pendapatan Pajak Daerah
9. Persentase Realisasi Penyertaan Modal Daerah

   Persentase Realisasi Penyertaan Modal Daerah adalah tingkat penyerapan pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah terhadap anggaran Penyertaan Modal Daerah
10. Persentase Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

    Persentase Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan terhadap Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11. Persentase Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

    Persentase Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah adalah tingkat capaian realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
12. Persentase Realisasi Belanja Barang dan Jasa

    Persentase Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Barang dan Jasa terhadap Anggaran Belanja Barang dan Jasa
13. Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

    Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan adalah tingkat capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan terhadap anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
14. Persentase Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

    Persentase Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terhadap Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15. Persentase Realisasi Belanja Bagi Hasil

    Persentase Realisasi Belanja Bagi Hasil adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Bagi Hasil
16. Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga

    Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Tidak Terduga terhadap Anggaran Belanja Tidak Terduga
17. Persentase Realisasi Belanja Hibah

    Persentase Realisasi Belanja Hibah tingkat penyerapan realisasi Belanja Hibah terhadap Anggaran Belanja Hibah
18. Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

    Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tingkat capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah terhadap target Pendapatan Retribusi Daerah
19. Persentase Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

    Persentase Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terhadap Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
20. Persentase Realisasi Belanja Pegawai

    Persentase Realisasi Belanja Pegawai adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran Belanja Pegawai
21. Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

    Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah tingkat capaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
22. Persentase Realisasi Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

    Persentase Realisasi Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah tingkat capaian realisasi Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Anggaran Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
23. Persentase Realisasi Belanja Modal Tanah

    Persentase Realisasi Belanja Modal Tanah adalah tingkat penyerapan realisasi Belanja Modal Tanah terhadap Anggaran Belanja Modal Tanah
24. Persentase Realisasi Belanja Subsidi

    Persentase Realisasi Belanja Subsidi tingkat penyerapan realisasi Belanja Subsidi terhadap Anggaran Belanja Subsidi