Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Pendataan Pedagang Kaki Lima di Kota Tanjungpinang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Pencacahan Lengkap

Sektor Kegiatan
Proyeksi Ekonomi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Pramuka No. 5

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	disdagin@tanjungpinangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Fransiska Desiani Sirait, S.E, MM
Jabatan:	Kepala Bidang Perdagangan
Alamat:	Jl. Pramuka No.5 Tanjung Ayun Sakti
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	perdagangan.tanjungpinang09@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal yang memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Namun, keberadaan mereka seringkali tidak terdata secara resmi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemberian bantuan atau fasilitasi. Pendataan PKL menjadi langkah awal yang sangat penting untuk: 1. Mengetahui Jumlah dan Profil PKL. Dengan adanya data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui berapa banyak PKL yang beroperasi, jenis dagangannya, lokasi berjualan, serta kondisi sosial ekonomi mereka; 2. Mendukung Penataan dan Penertiban yang Adil. Data ini dibutuhkan agar penataan dan penertiban PKL dapat dilakukan secara manusiawi, terencana, dan tidak merugikan para pedagang. 3. Menjadi Dasar Pemberian Bantuan dan Pembinaan. Baik itu bantuan modal, pelatihan usaha, tempat usaha, hingga fasilitas seperti kontainer, cold box, atau sarana lainnya. 4. Mendukung Perencanaan Kebijakan Daerah. Pemerintah daerah membutuhkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat kecil. 5. Mewujudkan Tertib Ruang Kota dan Keamanan Publik. Data PKL juga penting untuk memastikan mereka tidak mengganggu lalu lintas, fasilitas umum, maupun merusak keindahan kota.

Tujuan Kegiatan
1. Mendapatkan Data yang Akurat dan Terpadu Untuk mengetahui jumlah, lokasi, jenis usaha, dan kondisi sosial ekonomi PKL secara menyeluruh. 2. Menjadi Dasar Perencanaan dan Kebijakan Tujuannya agar pemerintah dapat menyusun program penataan, pembinaan, pemberdayaan, serta perlindungan bagi PKL secara tepat sasaran. 3. Mendukung Penataan Kawasan Perkotaan Supaya keberadaan PKL dapat diatur tanpa mengganggu fungsi trotoar, jalan, maupun fasilitas umum lainnya. 4. Mempermudah Penyaluran Bantuan dan Fasilitas Data ini sangat penting sebagai dasar pemberian bantuan seperti modal usaha, pelatihan, tempat berdagang, dan infrastruktur pendukung lainnya. 5. Mendorong Formalisasi dan Legalitas Usaha Dengan pendataan, PKL bisa diarahkan untuk memiliki identitas usaha yang sah, sehingga lebih mudah mengakses program pemerintah dan lembaga keuangan. 6. Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan Kota Pendataan menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan berdagang yang tertib dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 10
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jenis Usaha

   Jenis barang atau produk yang dijual oleh pedagang kaki lima.
2. Status Tempat Usaha

   Informasi yang menjelaskan kepemilikan atau hak penggunaan lokasi berjualan yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjalankan aktivitas perdagangannya, baik itu milik sendiri, sewa, pinjam, maupun menempati tempat tanpa izin resmi.
3. Alamat Usaha

   Ruang atau titik tertentu yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjalankan aktivitas perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak....
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)

   Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

   Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Omset Jualan

   Jumlah total pendapatan atau pemasukan kotor yang diperoleh pedagang kaki lima dari hasil penjualan barang atau jasa dalam sebulan, sebelum dikurangi biaya operasional atau pengeluaran lainnya.
7. Identitas Pribadi Pedagang Kaki Lima

   Data atau informasi dasar yang menggambarkan jati diri pelaku usaha (pedagang kaki lima) yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang....
8. Lama Berusaha

   Periode atau jangka waktu yang menunjukkan seberapa lama seorang pedagang kaki lima telah menjalankan aktivitas perdagangannya di suatu lokasi atau dalam jenis usaha tertentu, baik secara terus-menerus maupun tidak tetap.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pedagang Kaki Lima

   Banyaknya pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.