Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, 91511

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpkpdsulbar@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Fahri Yusuf, S. Ag., M. Si
Jabatan:	Sekretaris Badan
Alamat:	Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng,Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	-

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kebutuhan akan Data dan Informasi Saat ini berkembang sangat Pesat, baik dari Kuantitas maupun Kualitasnya. Dengan Berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik sangat Penting Sebagai Landasan Hukum Yang berkaitan dengan Hak Setiap Orang untuk memperoleh Informasi secara cepat, tepat waktu, dan kewajiban Badan Publik Untuk Membenahi Sistem Dokumentasi dan Pelayanan Informasi terutama oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Tujuan Kegiatan
Mendukung Ketersediaan Data dan Informasi di Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : (Koordinasi Langsung)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

   Pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pegawai yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan
2. Belanja Kesehatan

   Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.
3. Jenis Pendapatan

   pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Nilai Barang milik Daerah

   semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Belanja bagi hasil

   belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Jenis Aset Tetap

   semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Kendaraan Bermotor

   Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Belanja Pendidikan

   Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Belanja Daerah

   semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Proses Perbandingan antara Pendapatan dan belanja Daerah yang direncanankan dengan Benar- benar terjadi Dalam Satu Periode Anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Jenis Belanja Daerah

    komponen yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Pendapatan Asli Daerah

    pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Jenis Kendaraan

    Tentang Lalulintas dan angkutan jalan yang mengelompokkan Kendaraan bermotor menjadi Sepeda Motor, Mobil Penumpang Mobil Bus, dan Mobil Barang.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

    bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat....
16. Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)

    belanja daerah yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan inti (seperti pegawai, barang, dan jasa) dibandingkan dengan total belanja daerah, setelah dikurangi belanja transfer
17. Pendapatan Daerah

    semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Belanja Kesehatan

   Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.
2. Persentase Belanja Pendidikan

   Perbandingan antara Anggaran yang di alokasikan untuk pendidikan dengan total anggaran daerah.
3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Daerah

   Proses Perbandingan antara Pendapatan dan belanja Daerah yang direncanankan dengan Benar- benar terjadi Dalam Satu Periode Anggaran.
4. Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

   bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat....
5. Realisasi Anggaran Belanja Daerah

   Realisasi dari Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Jumlah Belanja Urusan Pendidikan

   Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Jumlah Pendapatan Daerah

   Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Jumlah Kendaraaan Bermotor

   Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

    Angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada periode APBD dari tahun sebelumnya.
11. Nilai Barang Milik Daerah

    semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

    Pengukuran terhadap persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan.
13. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)

    Pengukuran terhadap efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.
14. Persentase Belanja Kesehatan

    Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.
15. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

    Pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah

    Ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan yang berasal dari sumber-sumber daerah.
17. Persentase Belanja Bagi Hasil

    Belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.