Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Dampak Bencana di Provinsi Jawa Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung

Telepon:	022 - 7313267
Faksimile:	-
Email:	bpbd@jabarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Bambang Imanudin, S.T., M.T
Jabatan:	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Alamat:	Jl. Soekarno Hatta No.629, Bandung
Telepon:	(022) 7313267
Faksimile:	-
Email:	bpbd@jabarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Uu No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Terdapat Pada Pasal 1 Yaitu : 1. Bencana Adalah Peristiwa Atau Rangkaian Peristiwa Yang Mengancam Dan Mengganggu Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Disebabkan, Baik Oleh Faktor Alam Dan/atau Faktor Nonalam Maupun Faktor Manusia Sehingga Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa Manusia, Kerusakan Lingkungan, Kerugian Harta Benda, Dan Dampak Psikologis. 2. Bencana Alam Adalah Bencana Yang Diakibatkan Oleh Peristiwa Atau Serangkaian Peristiwa Yang Disebabkan Oleh Alam Antara Lain Berupa Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Banjir, Kekeringan, Angin Topan, Dan Tanah Longsor 3. Bencana Nonalam Adalah Bencana Yang Diakibatkan Oleh Peristiwa Atau Rangkaian Peristiwa Nonalam Yang Antara Lain Berupa Gagal Teknologi, Gagal Modernisasi, Epidemi, Dan Wabah Penyakit. 4. Bencana Sosial Adalah Bencana Yang Diakibatkan Oleh Peristiwa Atau Serangkaian Peristiwa Yang Diakibatkan Oleh Manusia Yang Meliputi Konflik Sosial Antarkelompok Atau Antarkomunitas Masyarakat, Dan Teror. 5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Adalah Serangkaian Upaya Yang Meliputi Penetapan Kebijakan Pembangunan Yang Berisiko Timbulnya Bencana, Kegiatan Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat, Dan Rehabilitasi

Tujuan Kegiatan
Berdasarkan Uu No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 Yaitu Tujuan Kegiatan Penanggulangan Bencana Bertujuan Untuk: A. Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Dari Ancaman Bencana; B. Menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan Yang Sudah Ada; C. Menjamin Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, Dan Menyeluruh; D. Menghargai Budaya Lokal; E. Membangun Partisipasi Dan Kemitraan Publik Serta Swasta; F. Mendorong Semangat Gotong Royong, Kesetiakawanan, Dan Kedermawanan; Dan G. Menciptakan Perdamaian Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jenis Bencana

   Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
2. Tingkat Kerugian Terdampak Bencana

   Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota
3. Kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan)

   Bencana Tanah Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume....

Indikator Kegiatan

1. kerusakan infrastruktur

   Kerusakan infrastruktur akibat bencana adalah perubahan pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah, masyarakat, keluarga, dan badan usaha yang disebabkan langsung oleh bencana. Perubahan ini dapat menyebabkan gangguan sebagian atau seluruh fungsi dari infrastruktur tersebut.