Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-25.2100.038

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Biro Umum Provinsi Kepulauan Riau

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri darul Makmur, Tanjung Pinang.

Telepon:	08127633733
Faksimile:	-
Email:	biro.umum.setda@kepriprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Eselon 2:	Biro Umum Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Atik, S.E
Jabatan:	Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat:	dompak
Telepon:	08127633733
Faksimile:	-
Email:	tatausahabiroumum@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Biro Umum sebagai unit kerja yang bertugas memberikan layanan administratif, fasilitatif, dan pendukung teknis kepada seluruh elemen organisasi memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan secara objektif dan terukur. Sebagai bentuk implementasi dari upaya evaluasi tersebut, Biro Umum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan survei yang bertujuan untuk memperoleh data persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui survei ini, Biro Umum berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kelebihan maupun kelemahan dalam proses pelayanan yang selama ini dijalankan. Hasil survei akan menjadi dasar penting dalam proses evaluasi kinerja serta penyusunan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu layanan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen Biro Umum dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Kegiatan
1. Mengetahui kinerja pelayanan publik Biro Umum pada tahun 2025 sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya 2. Mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3. Memperbaiki kinerja pelayanan yang ada berdasarkan hasil analisis terhadap unsur pelayanan yang kinerjanya masih rendah

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : pemeriksaan kembali

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kemudahan Prosedur Layanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kemudahan prosedur pelayanan. Prosedur yang dimaksud menjelaskan tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
2. Jenis Layanan yang Diterima

   Layanan yang disediakan oleh instansi pelayanan publik yang berisi mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan pengaduan layanan.
3. Organisasi

   Unit organisasi di Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berfungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan
4. Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. Kompetensi petugas merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana menjadi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
5. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

   Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah)
6. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap perilaku petugas pelayanan. Dalam hal ini terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
7. Kualitas Sarana dan Prasarana

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kualitas sarana dan prasarana. Sarana meliputi segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,....
8. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. Biaya/tarif merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
9. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kecepatan waktu penyelesaian pelayanan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
10. Penanganan pengaduan pengguna layanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap penanganan pengaduan pengguna layanan. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, meliputi tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. Persyaratan yang dimaksud merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik pelayanan teknis maupun administratif
12. Jenis Kelamin

    Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
13. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

    Penilaian yang diberikan oleh penerima layanan terhadap kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan. Produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang dihasilkan oleh setiap spesifikasi jenis pelayanan

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 4 (empat) Mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017.
2. Jumlah Penerima Layanan (Dicek dari Laporan OPD)

   Banyaknya penerima layanan
3. Persentase Penerima Layanan (Dicek dari Laporan OPD

   Perbandingan jumlah penerima layanan menurut kategori tertentu terhadap jumlah seluruh penerima layanan di unit layanan