Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dispakan@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Drs. H. Uka Suska Puji Utama, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dani Ramdani, S.TP,MM
Jabatan:	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Alamat:	Soreang
Telepon:	085759981063
Faksimile:	-
Email:	dispakan.kabbdg@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan dan pengendalian kinerja instansi pemerintah. IKU diperlukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Sejalan dengan ketentuan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama, setiap perangkat daerah wajib menyusun IKU yang berorientasi pada hasil (outcome), relevan dengan tugas dan fungsi, serta terkait langsung dengan sasaran strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi perikanan, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha/pembudidaya. Oleh karena itu, penyusunan IKU sangat diperlukan agar kinerja dapat diukur secara tepat dan mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

Tujuan Kegiatan
1. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. 2. Menjamin keterukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara efektif dan objektif. 3. Menghasilkan IKU yang memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 4. Mendukung peningkatan nilai SAKIP melalui perbaikan perencanaan dan pengukuran kinerja. 5. Menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pembudidaya ikan kecil

   Pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Nilai IKM

   Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)
3. Usaha Pengolahan Ikan

   Usaha pengolahan ikan adalah Usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.
4. Rasio Konsumsi beras/sayuran dan buah

   Rasio Konsumsi beras/sayur dan buah adalah perbandingan Konsumsi beras / sayur/buah terhadap konsumsi ideal
5. Perikanan tangkap

   Perikanan Tangkap adalah Nilai seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami, baik yang diusahakan oleh usaha perikanan berbadan hukum, perorangan maupun usaha perikanan lainnya.
6. Nilai AKIP

   Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Cadangan Pangan

   Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
8. Keamanan Pangan segar

   Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman....
9. Kerawanan Pangan

   Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan untuk memperoleh pangan yang cukup dan layak. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Jumlah pangan yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Masyarakat sulit atau tidak mampu....

Indikator Kegiatan

1. Persentase peningkatan produksi ikan olahan

   Tingkat pertambahan atau penurunan volume hasil produksi olahan hasil perikanan dari suatu periode ke periode berikutnya
2. Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap

   Capaian realisasi produksi ikan hasil tangkapan dibandingkan dengan target produksi yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran
3. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji

   Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pangan segar asal tumbuhan yang telah memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan dengan total pangan segar asal tumbuhan yang diuji atau diawasi
4. Nilai IKM

   Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
5. Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap konsumsi ideal

   Rasio yang menunjukan seberapoa besar proporsi konsumsi beras, sayuran dan buah dalam total konsumsi pangan seseorang atau populasi
6. Persentase desa rentan rawan pangan yang terintervensi

   Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar proporsi desa rawan pangan yang telah mendapatkan penanganan atau intervensi
7. Nilai AKIP

   Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Persentase penguatan CPPD

   Persentase Pengutan Cadangan Pangan adalah perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pangan atau konsumsi pangan yang direncanakan; dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik cadangan pangan dapat memenuhi kebutuhan pangan....
9. Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya

   Capaian realisasi produksi ikan hasil budidaya dibandingkan dengan target produksi yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran