Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI DATA PELANGGARAN PERDA DAN TRATIBUM SERRTA PENGADUAN MASYARAKAT SATPOL PP KABUPATEN LUWU

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu, Senga, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	satpolppluwu@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Muhammad Iqbal Halwi, S.STP., MM.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Tajuddin Kaddaso, SKM., M.Kes.
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu, Senga, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	-

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
1. Mandat Perundang-undangan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP memiliki tugas pokok untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibum), serta memberikan perlindungan masyarakat. Kompilasi data ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat tersebut. 2. Dasar Hukum Lokal: Adanya peraturan daerah spesifik di Kabupaten Luwu, seperti Perda Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2014 (dan mungkin peraturan turunannya) tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, yang menjadi landasan operasional dan penindakan. 3. Akuntabilitas dan Pelaporan Kinerja: Data pelanggaran dan pengaduan masyarakat digunakan sebagai indikator kinerja utama (IKU) Satpol PP. Kompilasi data berfungsi sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan DPRD, serta masyarakat, mengenai sejauh mana gangguan Trantibum dapat diselesaikan. 4. Perencanaan dan Perumusan Kebijakan: Data yang terkompilasi menyediakan basis data dan informasi yang diperlukan untuk proses penyusunan perencanaan strategis, perumusan kebijakan yang lebih efektif, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Trantibum. 5. Respons terhadap Keresahan Masyarakat: Adanya aduan dan laporan dari masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diatur dalam Perda dengan realitas di lapangan. Kompilasi data membantu mengidentifikasi masalah prioritas dan merespons keluhan warga secara terkoordinasi. 6. Dasar Pengambilan Keputusan dan Penindakan: Rekapitulasi data pelanggaran membantu dalam menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan, baik itu melalui pendekatan non-yustisi (edukasi/sosialisasi) maupun yustisi (penindakan hukum, sidang di tempat).

Tujuan Kegiatan
mendukung penegakan hukum daerah dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang ketertiban umum di Kabupaten Luwu

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani Satpol PP

   Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah
2. Pengaduan

   Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran....
3. Penyelesaian pelanggaran

   Proses tindak lanjut untuk merespon suatu pengaduan/ penyampaian laporan yang memngandung informasi atau indikasi pelanggaran
4. Jenis pengaduan masyarakat

   Jenis pengaduan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
5. Jenis Pelanggaran

   Klasifikasi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
6. Penyelesaian aduan

   Proses tindak lanjut untuk merespon suatu pengaduan/ penyampaian laporan yang memngandung informasi atau indikasi pelanggaran

Indikator Kegiatan

1. Jumlah penyelesaian pengaduan

   Banyaknya penyelesaian aduan
2. Jumlah Pelanggaran perda

   Banyaknya kejadian perilaku yang melanggran peraturan daerah
3. Jumlah Pengaduan yang masuk

   Banyaknya Kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan untuk merespon suatu pengaduan/penyampaian laporan yang mengandung informasi atau indikasi pelanggaran
4. Jumlah Pelanggaran Keamanan Ketertiban

   Banyaknya kejadian perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada suatu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.