Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Peserta Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Kutai Timur

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.6404.001

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. A.W. Syahranie, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	kutaitimurdppkb@gmail.gom

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
Jabatan:	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
Alamat:	Gg. Kartini
Telepon:	081253892322
Faksimile:	-
Email:	kutaitimurdppkb@gmail.gom

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana BKKBN menjadi Ketua Pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program di lapangan. Kebaruan program penurunan stunting yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi keluarga sasaran percepatan penurunan stunting. Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan stunting dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pad a sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota. Dalam program KB ada hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua yaitu hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang, dimana seseorang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehtan reproduksi sehingga ia mempunyai kondisi sejahtera secara fisik, mental dan sosial secara sempurna serta bukan hanya terhidar dari kesakitan dan kecacatan, baik pada alat, sistem, fungsi dan proses reproduksi sehingga memungkinkan setiap orang hid up produkstif secara biologis, sosial dan ekonomis.

Tujuan Kegiatan
Pengumpulan data peserta KB aktif oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk merencanakan dan mengembangkan program KB yang lebih efektif, memantau dan mengevaluasi dampak program, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selain itu, data ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan yang lebih baik. Dengan informasi yang akurat, Dinas dapat memastikan program KB berjalan optimal dan berkelanjutan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Konfirmasi ke Fasyankes, PKB dan PLKB

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Tempat Pelayanan KB

   tempat pelayanan KB mencakup berbagai fasilitas seperti Puskesmas, Praktek Mandiri Bidan (PMB), Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan (Faskes), Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Poskesdes, Klinik, serta pelayanan KB bergerak dan di tempat kerja, yang menyediakan berbagai metode kontrasepsi seperti pil, kondom,....
2. Jumlah Peserta KB Canti Cara

   Ganti Cara adalah kegiatan memindahkan akseptor dari satu metode kontrasepsi ke metode lain karena alasan kesehatan, tidak efektif, atau keinginan pribadi, sering kali difokuskan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan Implan, didukung konseling dan kunjungan petugas, serta bertujuan....
3. Jumlah Peserta KB Baru

   Pasangan usia subur (PUS) dengan kriteria sebagai berikut: 1) PUS yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi; atau 2) PUS yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan; atau 3) PUS yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah keguguran.
4. Sumber Alokon

   alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana diantaranya: 1) Alokon APBN adalah alat dan obat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang disediakan oleh pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan....
5. Jumlah Pasangan Usia Subur

   pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan yang istrinya berusia di bawah 15 tahun tapi sudah haid, atau di atas 50 tahun tapi masih haid, dan memiliki potensi untuk punya anak, yang menjadi sasaran program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur kehamilan demi....
6. Alat dan Obat Kontrasepsi

   Alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
7. Peserta KB Ulangan

   Peserta KB menggunakan metode kontrasepsi yang berbeda dengan metode kontrasepsi yang dipakai sebelumnya oleh peserta KB, atau penggunaan metode kontrasepsi yang berulang
8. Jumlah Peserta KB Aktif

   Pasangan Usia Subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut
9. Pelayanan Kasus

   Tindakan pelayanan terhadap kasus penggunaan metode kontrasepsi sebagai berikut: 1) Pencabutan adalah tindakan pencabutan IUD atau implan yang disebabkan habis masa pemakaian, komplikasi, atau ganti jenis kontrasepsi lainnya. 2) Komplikasi berat adalah gangguan kesehatan akibat pemakaian alat/obat/cara....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Peserta KB

   Peserta KB (Keluarga Berencana) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) (wanita usia 15-49 tahun) yang menggunakan alat, obat, atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, baik secara modern (implan, IUD, suntik, pil, kondom, MOW, MOP) maupun tradisional, dengan tujuan menjarangkan kehamilan atau menunda....