Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-24.7100.001

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kompleks Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus Nomor 69

Telepon:	0815236133997
Faksimile:	-
Email:	biroekonsulut@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Eselon 2:	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Son B Sangadi, SE, MM
Jabatan:	Analis Kebijakan Ahli Madya
Alamat:	17 Agustus no. 69 Manado
Telepon:	0815236133997
Faksimile:	-
Email:	biroekonsulut@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
"Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a) pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya; b) penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; c) pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dab Badan Layanan Umum Daerah d) penyiapan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kebijakan perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan badan layanan umum daerah; f) penyelenggaraan urursan kebijakan perekonomian, melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi makro dan tata usaha; g) penyenggaraan urusan sumber daya alam, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk so copy publikasi dan metadata. h) penyelenggaraan urusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Seiring dengan tugas dan fungsi yang diselenggarakan disertai kemajuan teknologi dan tuntutan atas kinerja pelayanan yang lebih baik, maka unit penyelenggara pelayanan publik baik pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan pengguna layanan. Merujuk Pasal 38 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa “Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala”. Dalam penjelasan Undang- Undang Pelayanan Publik disampaikan juga bahwa penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan/atau pihak lain, atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu. Oleh karena itu, untuk dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, tiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu kepada peraturan tersebut, maka wajib untuk dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Lembaga lainnya."

Tujuan Kegiatan
"Tujuan dari kegiatan pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah: 1. Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat (Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota / K / L) sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Terpetakannya keunggulan dan kelemahan kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;"

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kepuasan terhadap penanganan pengaduan

   Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah Feb-April tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
2. Jenis Pekerjaan

   Jenis Pekerjaan Pengguna Layanan
3. Responden Menurut Layanan

   Jenis Layanan perizinan dan non perizinan yang diterima oleh Pengguna Layanan
4. Responden Menurut Pendidikan

   Pendidikan Pengguna Layanan
5. Kepuasan terhadap biaya pelayanan

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada Feb-April penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Kepuasaan terhadap kemudahan Sistem, mekanisme dan prosedur

   Nilai kepuasan terhadap tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
7. Kepuasan terhadap perilaku petugas

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam Feb-April memberikan pelayanan.
8. Kepuasan terhadap kompetensi petugas

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang Feb-April harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
9. Kepuasaan terhadap Kesesuaian Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
10. Kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana

    Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai Feb-April sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, , proyek). Sarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (Gedung).
11. Responden Menurut Jenis Kelamin

    Responden Menurut Jenis Kelamin
12. Kepuasan terhadap produk pelayanan

    Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil Feb-April pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
13. Kepuasan terhadap waktu dalam memberikan pelayanan

    Waktu pelayanan adalah jangka waktu y diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
14. Jam Layanan

    Jam Survei Layanan yang diterima Pengguna Layanan

Indikator Kegiatan

1. Persentase Responden berdasarkan Jenis Pendidikan

   Responden berdasarkan Pendidikan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Ukuran persepsi kepuasan pelayanan yang dibentuk dari 9 unsur yaitu : kejelasan persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, ketepatan mutu produk layanan, tingkat kedisiplinan petugas pelayanan, kompetensi/kemampuan petugas pelayanan, perilaku petugas pelayanan, kualitas....
3. Persentase Responden berdasarkan Jam Kunjungan

   Responden berdasarkan jam kunjungan
4. Persentase Responden berdasarkan Jenis Kelamin

   Responden berdasarkan jenis kelamin